27 C
Bandung
June 6, 2020
binpers.com
Investigasi Jawa Barat Lintas Daerah

Penambangan Kulit Kerang Di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Diduga Ilegal

0Shares
Indramayu BN –  Ketua Kelompok Tani Mangrove dan LSM PEKAT mendesak pemerintah kabupaten Indramayu untuk segera turun tangan menutup penambangan kulit kerang atau simpring di Pantai Eretan Kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu.

Diduga penambangan ini dilakukan tanpa izin atau ilegal, penambangan di lakukan oleh warga Desa Ilir , Ketua Kelompok Tani Mangrove melarang penambangan kulit kerang atau simpring itu masih di bawah pangkuan kelompok tani mangrove, yang sudah mengurus mangrove bertahun – tahun lamanya demi menjaga hutan mangrove dan menjaga lingkungan sekitar pantai, dengan penambangan yang di lakukan oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang banyak, dampak dari penambangan itu lingkungan pantai menjadi rusak bisa menimbulkan seperti,  abrasi,warna air jadi keruh, mengurangi produksifitas nelayan, mempengaruhi pola arus dan gelombang, karena penambangan di lakukan di bibir pantai jarak bibir pantai dengan penambangan hanya sekitar 200 meter hingga 300 meter dari bibir pantai dan yang ironis penambangan di duga di lakukan tanpa izin/ ilegal,  ini sudah melanggar UUD No 27 tahun 2007 yang telah di ubah dengan UUD No 1 tahun 2014 dan peraturan menteri kelautan dan perikanan pasal 15 tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Ketua kelompok tani mangrove Wartam yang berhasil di temui wartawan Binpres, menjelaskan bahwa, “Penambangan sudah berjalan dua tahun dan di lakukan oleh warga Desa Ilir yang mulanya puluhan perahu sekarang sudah ratusan perahu setiap hari kalo di bikin satu Perahu satu ton kulit kerang atau simpring sudah sangat banyak tentunya dan bagaimana keadaan pantai yang di tambang,” ujar Wartam.

“Sudah banyak hal yang di lakukan oleh kelompok tani mangrove, laporan dari mulai laporan desa, kecamatan, bahkan Pemda Indramayu namun, jawaban dari pihak desa karena semua warga melakukan itu karena isi perut, jawaban pihak kecamatan juga sama bela perut,dan dari pemkab kami belum menerima jawaban sampai sekarang dan penambangan masih berjalan belum ada peringatan apa lagi pelarangan penebangan,” tuturnya.

Sementara wartawan media berita investigasi nasional menyambangi kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk menemui kepala dinas namun tidak ada di kantor, menurut stafnya Kepala Dinas sedang ada dinas di luar kantor, sampai dengan berita ini di turunkan wartawan Binpres belum bisa Menemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indramayu, apa lagi sekarang kabupaten Indramayu sedang melaksanakan penanganan Covid 19 dengan di berlakukan PSBB. (Tim Indramayu)

0Shares

Berita Terkait :

Penyidik KPK Geledah Kantor Bupati, Wisma Daerah Dan Kantor PU Bengkalis, Ada Apa Lagi?

binpers

Kemenhub Mediasi Penyelesaian Konflik TKBM Di 3 Pelabuhan Secara Maraton

binpers

JOB PMT Mentri LHK Segera Bersikap

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy