22.5 C
Bandung
July 9, 2020
binpers.com
Lintas Daerah Sultra

Berdasarkan Beberapa Putusan, Ahli Waris Dalam Waktu Dekat Akan Eksekusi Pembongkaran Stadion Lakidende

0Shares
Sultra, BN – Stadion Lakidende Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terletak diatas lokasi atau tanah hak milik penggugat yang rencananya akan dibongkar oleh Ahli waris berdasarkan beberapa putusan.

Terkait hal tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari Nomor : 66/Pdt.G/2008/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra Nomor : 41/Pdt/2009/PT.Sultra, kemudian Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor : 1558 K/Pdt/2010, serta putusan Peninjauan Kembali (PK) MA RI Nomor : 770 PK/Pdt/2012 yang telah dimenangkan oleh penggugat dalam hal ini Ahli waris sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (dahulunya Desa Wua-wua, Kecamatan Mandonga), Provinsi Sultra dengan luas 12.600 Meter Persegi serta masuk dalam areal Stadion Lakidende Sultra, maka dari itu Ahli Waris melalui yang telah dikuasakan sepenuhnya akan melakukan permohonan eksekusi pembongkaran Stadion Lakidende. Itu diungkapkan langsung oleh pemegang surat Kuasa, Andi Malik, yang juga salah satu Ahli Waris saat diwawancarai, Senin (20/04/2020).

“Dalam waktu dekat ini, sebagai Ahli Waris yang diberikan kuasa sepenuhnya, saya akan melakukan permohonan eksekusi pembongkaran Stadion Lakidende,” ungkapnya.

Selain itu, Andi Malik, selaku Ahli Waris juga mengatakan bahwa, sejak keluarnya putusan PK dan hingga terbitnya surat pelaksanaan sita eksekusi, tidak ada upaya dari tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk melakukan pendekatan dan atau pembayaran akibat kerugian serta upaya penawaran pembebasan lahan yang telah menjadi objek Perkara dan telah dikuasai beberapa tahun oleh Pemprov Sultra.

“Hingga saat ini pihak kami tidak pernah dihubungi oleh tergugat. Dan bila ada berita yang menyatakan tergugat telah melakukan komunikasi dan berniat baik atas persoalan ini, semua itu tidak benar (Hoax),” kata Andi.

Sekedar diketahui, dalam perkara sengketa lahan tersebut, Pemprov Sultra sebagai tergugat menyatakan kepemilikan tanah tersebut berlandaskan sertifikat hak pakai No 160 Tahun 1989. Sementara penggugat atau Ahli Waris melampirkan bukti-bukti surat kepemilikan yang berlandaskan Surat keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sultra Tanggal 27 Desember 1971 No : 50/UH-IB/4/1971 dan SK Gubernur No : 9/HM/1972 serta berdasarkan Keputusan MA RI tanggal 20 Juni 1986 Nomor : 123 K/Pdt/1985 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Sehingga dari hal di atas dapat diduga tergugat dalam hal ini Pemprov Sultra telah mencaplok tanah milik penggugat. Sehingga Pemprov Sultra diminta pembebasan dengan pemberian ganti rugi atau jual beli atas tanah milik penggugat yang telah dilakukan oleh tergugat (Pemprov Sultra) kepada Hj. Saenab tidak sah dan melawan Hukum. (Sudirman)

0Shares

Berita Terkait :

Persatuan Keluarga DESANI Sulut Gelar Acara Puncak HUT Perdana Tahun 2018 

binpers

Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Mutu Guru Dan Pendampingan Akreditasi RA Dilingkup Kantor Kemenag Halmahera Selatan

Rizky Pratama

Korupsi Pembangunan Pelabuhan Dompak Rp. 5 Milyar, Kapolres Tanjung Pinang Tetapkan Dua Tersangka

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy