binpers.com
DIY Hukum & Kriminal

Upeti Atau Gratifikasi Oleh Sebagian Perusahaan Penyedia Jasa Kepada Dinas Dan Pejabat Pemkot Jogja Mereka Sebut Sebagai Bentuk Pemalakan

DIY, BN – Meminta uang jasa ke pengusaha pemenang proyek pemerintah di Kota Jogja ternyata sudah jadi kebiasaan. Hal itu terungkap dalam sidang kasus korupsi proyek saluran air hujan Supomo yang berujung operasi tangkap tangan KPK

Sidang lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kasus suap rehabilitasi salurahan air hujan (SAH) Supomo kembali digelar dengan menghadirkan saksi-saksi dari Dinas terkait Pemkot Jogja, Komisi C DPRD kota Jogja, dan Walikota Jogja. Sidang dengan terdakwa Eka Safita dan Satriawan Satriawan Sulaksono ini menghadirkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman (AL), sebagai saksi, Anggota Komisi C DPRD, mantan kepala Dinas PUPKP, mantan Ketua DPRD kota Jogja dan Walikota Jogja H. Haryadi Suyuti.

Dalam keterangannya, Aki mengakui saat penandatanganan kontrak pengerjaan SAH Supomo oleh PT Widoro kandang yang dihadiri FX Andri Mulyawan, Gabriella Yuan Anna dan dirinya sendiri, mantan Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono sempat meminta fee kepada Anna sebesar 0,5% dari nilai kontrak.

“Saya kaget karena baru kali itu saat penandatanganan kontrak Pak Agus meminta,” ungkapnya.

Saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum untuk apa uang tersebut, ia mengatakan untuk diberikan kepada Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Ia mengakui para Kabid di Dinas PUPKP Kota Jogja kerap diminta oleh Kepala Dinas untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para pengusaha atau penyedia jasa pemenang proyek di bidangnya masing-masing.

Uang itu kata dia, diberikan penyedia jasa setelah pekerjaan selesai sebagai tanda terima kasih. Meski demikian, tidak semua rekanan memberi, dan baru kali ini pula Walikota Jogja mendapat jatah. Ia mengungkapkan target yang harus dicapai dari uang terima kasih ini pada 2019 yakni sebesar Rp220 juta.

JPU juga sempat menunjukkan catatan Aki terkait target ini. Ia mencatat peruntukan fee dalam inisial, yakni H untuk Haryadi Suyuti, sebesar Rp150 juta, A untuk Agus Tri Haryono sebesar Rp20 juta, D untuk anggota DPRD Kota Jogja Komisi C sebesar Rp20 juta dan T untuk Kejaksaan Tinggi sebesar Rp10 juta.

Jaksa Penuntut Umum, Wawan Yunarwatno, mengatakan terkait uang terima kasih ini sebenarnya sudah disebutkan pula dalam sidang-sidang sebelumnya.

“Jadi para Kabid dibeberikan beban oleh Kadis untuk menerima ucapan terima kasih dari rekanan, yang akan digunakan untuk operasional di luar anggaran kedinasan,” ujarnya.

KPK sebelumnya juga telah menyita sebagian uang ini yang dibawa Aki Lukman sebesar Rp130 juta. Jumlah ini di luar uang dari Anna pada kasus SAH Supomo, sebab meskipun juga dimintai fee, Anna belum sempat memberikannya karena sudah tersandung OTT.

Untuk kasus pemberian fee ini kata dia masih perlu ditelusuri dulu apakah masuk dalam suap atau gratifikasi.

“Kami juga melihat batas kewenangan KPK. Kalau setingkat Kabid itu kan eselonnya rendah sekali, mungkin bisa dilimpahkan ke Kejaksaan,” ucapnya.

Sementara aliran dana tidak jelas juga mengalir ke Komisi C DPRD, dari para saksi anggota komisi C ada yg telah menerima dan sebagian tidak merasa menerima. Diantara anggota komisi C yang diminta bersaksi terdapat 2 orang yang merasa tidak menerima yaitu Imanuel Prasetya dari PDIP dan Hasan Widagdo dari PPP namun yang menarik dalam sidang tersebut terungkap bahwa mereka berdua sempat mendatangi kediaman Christiana ketua komisi untuk menanyakan uang tersebut. Hal yang sama juga disampaikan mantan ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko yang secara terang-terangan mengakui sempat meminta secara langsung melalui telepon kepada Kepala Dinas PUPKP sejumlah uang yang saat itu diakui senilai total 20 juta rupiah.

Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti mendapatkan perhatian khusus selama sidang dengan diputarkan rekaman pembicaraan telepon antara walikota dengan salahsatu Kepala Dinas kaitan permintaan.

Fakta-fakta yang muncul di persidangan inilah yang kemudian dapat dicermati sebagai kesimpulan bahwa selama ini memang nyata terjadi suap menyuap, permintaan-permintaan, setoran-setoran yang dilakukan.(R.Bambang)

Related posts

BINPERS.COM