binpers.com
Hukum & Kriminal Jawa Barat Politik

Perlunya Dikaji Ulang Terkait Musda Aspetri Jabar Diduga Langgar AD/ART

Bandung, BN –  dengan Pelaksanaan Musyawarah (Musda) Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (Aspetri) Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Barat pada Kamis (27/02/2020), bertempat di Hotel Grand Pasundan, Bandung, yang  diduga menyalahi AD/ART. Hal itu di ungkapkan oleh Shaibir, mantan Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat kepada Puluhan awak Media  Berita  Investigasi Nasional diruang kerjanya .

Menurutnya, walaupun sudah habis masa bhaktinya sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat, ia merasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan, “seharusnya Pengurus Daerah Jawa Barat yang secara resmi mengundang saya untuk rapat dan membentuk kepanitiaan Musda Pemilihan ketua Pengurus Daerah (Pengda) yang baru,” katanya.

Lebih lanjut Shaibir yang juga Ketua Divisi Pengawasan dan Peningdakan  Watch Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia ( wrcpengawaskorupsi.org ) mengatakan, ia justru kaget jika tiba–tiba ada Undangan Musda Aspetri Jabar, “Surat Udangan saya malah dari DPP Aspetri Pusat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend Pusat,” ungkapnya.

Secara aturan ini diduga sudah melanggar AD/ART organisasi Aspetri, karena Musda itu seharusnya Pengda Aspetri Jabar yang mengadakannya, dengan sangat mengherankan ini Musda Aspetri Jabar terkesan dipaksakan. Mengenai masalah ini, pihaknya akan melaporkan ke Dewan pengawas Aspetri Pusat, ‘’secepatnya saya akan kirim surat pengaduan secara tertulis kepada Dewan Pengawas Aspetri Pusat,” tegasnya.

Namun, Ketua Umum Aspetri Pusat, Anhar, membantah tudingan terkait Musda tidak sesuai AD/ART, “Musda Aspetri Jabar ini sesuai AD/ART, dan pemilihan Ketua karena kepengurusan Aspetri Jabar sudah demisioner,” ucapnya kepada wartawan seusai acara Musda Pengda Jawa Barat pada Kamis (27/02/2020).

Musda ini berdasarkan mandat kepada petugas yang kita amanatkan dari pengurus Pusat kepada Pengurus Daerah Jawa Barat untuk segera melaksanakan Musda, karena untuk kepengurusan 2015–2019 itu sudah demisioner, jadi harus ada kepengurusan baru untuk melanjutkan serta menjalankan roda organisasi.

Bahkan menurutnya, “bukan hanya DPD Jabar saja, tapi kita sudah melayangkan surat untuk mengadakan Musda itu seluruh indonesia sekitar 18 DPD di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar organisasi Aspetri terus berjalan, jadi kita tidak menunggu–nunggu. Sebelumnya kita sudah konfirmasi kepada pak Shaibir, kemudian saya beberapa kali menelepon beliau, namun tidak ada jawaban, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kita berikan surat tugas pertama, kita kirimkan bahkan keseluruh Indonesia juga ke semua Pengda–Pengda untuk melaksanakan Musyawarah Daerah,” jelas Anhar.

Salah satu Awak media menanyakan, “bukannya di AD/ART namanya Musda itu kan diadakan oleh Pengurus Daerah,” tanyanya.

Anhar menjawab dengan nada agak emosi , ‘’bapak tau dari mana Munas, bapak tau AD/ART Aspetri tidak?. Justru karena sesuai dengan AD/ART diadakan Musda, kalau Munas itu Nasional seluruh Indonesia, kalau Musda itu untuk Musyawarah Daerah. Musda bisa di ambil alih oleh Pusat kalau dia tidak sanggup melaksanakan,” ujarnya.
“Jadi begini, ini Aspetri hampir mati suri, jadi tidak ada pergerakan dan tidak ada aktifitas, hanya kebetulan saya aktif di Banten jadi kita mengadakan bahkan saya tau juga domisioner, tapi sampai hari ini kita pun sebagai pengurus–pengurus yang lama tidak ada yang namanya SK segala macam,” tuturnya.

Anhar mengungkapkan, “memang mati suri semuanya tidak ada, pada saat saya mendapatkan amanah jadi Ketua Umum, saya cuma mendapatkan sertifikat sisa satu lembar untuk merangkul semua Anggota, dan saya kerja sendiri. Saya cari di WhatsApp (WA), di file-file baru saya, nah jadi sekarang kita mulai bergerak, kita ingin maju, teman-teman mengharapkan di grup WA yang tadinya 70 orang sekarang sudah ada beberapa grup yang sudah overload, kalau misalkan tidak berkembang, kapan lagi kita bergerak?, kalau kemarin kebanyakan daerah yang bergerak di Pusat, sekarang tugas Pusat harus jadi daerah dan wajib mengikuti kebijakan dari Pusat,” tandasnya.

Ditempat terpisah menurut keterangan  Dewan Pengawas Aspetri Pusat, Teungku Wisnu, mengatakan Berdasarkan AD/ART organisasi, Musda itu diselenggarakan oleh daerah, sebelum pelaksanaan maka Pengda mengadakan rapat intern untuk membentuk kepanitiaan .
Pada saat Musda, maka akan dilakukan Sertijab antara Ketua yang lama dan Ketua terpilih yang baru dari hasil Musda. Sedangkan untuk Pusat, dalam hal ini diundang untuk menghadiri Musda. Kecuali bila pihak daerah tidak mampu mengadakan Musda karena suatu hal, maka Pusat bisa mengambil alih.

Disinggung pernyataan Ketua Umum Asperti, Anhar, yang mengatakan bahwa Aspetri selama ini mati suri, Teungku membantahnya, “selama ini organisasi berjalan dengan baik, buktinya banyak yang telah dilakukan Asperti selama ini, atas dasar apa saudara Anhar mengatakan demikian??!!,” ungkapnya.

Bahkan selama ini Pengda Jabar dibawah kepemimpinan Shaibir berjalan dengan baik dan sudah banyak langkah yang sudah dilakukan, “apabila ditemukan ada pelanggaran berkaitan pelaksanaan Musda di Jabar, saya harapkan pak Shaibir melayangkan surat kepada Dewan Penasehat, tentunya diseratai dengan bukti bukti yang ada, nanti Dewan penasehat akan memprosesnya,” tegasnya.

Dengan adanya kontrafeksi hal tersebut ini ,maka perlunya pihak pihak yang berkepentingan melakukan kajian ulang sehingga menghasilkan  Musyawarah internal Aspetri sampainya berita tersebut di turunkan Tim Investigasi masih mencari kebenaranya  (Red*)

 

 

Related posts

BINPERS.COM