binpers.com
Bidik Lintas Daerah Maluku Utara

Kecewa Dengan Sikap Gubernur Terkait 6 Desa, Warga Boikot Aktifitas Jalan

Halut, BN – Aksi Pemalangan Jalan Trans Tobelo – Sofifi oleh aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Kec.Kao Teluk, dalam rangka Mendukung Perjuangan Masyarakat dalam Penolakan Pemendagri No.60 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara.

Aksi pemboikotan jalan ini menggunakan alat peraga berupa Satu unit Tenti, Kursi dan Satu Meja panjang yang dipasang di Jalan Alternatif depan lintas Desa Kuntum Mekar, dan di bahu jalan banyak selebarn, spanduk dan pamflet bertuliskan “Soal 6 Desa Sangatlah Rumit dimana Tidak Dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Selalu dipermasalahkan menjelang Pemilu”.

Dari berbagai macam kesepakatan yang dibuat oleh Pemda Halmahera Barat dan pemda Halmahera Utara hingga melahirkan Permendagri sebelumnya selalu di tolak oleh Pemerintah Halmahera Barat.

“Dimana sudah seharusnya dan sepatutnya gubernur provinsi maluku utara sadar dan tau diri bahwa permendagri tersebut harus ditindaklanjuti kini hadir lagi Permendagri No 60 Tahun 2019 yeng menurut kami tidak memberi solusi terhadap masyrakat 6 desa malahan menghadirkan bentuk konflik baru dan seharusnya gubernur menolak permendagri tersebut, bukan mengiyakan yang sifatnya sepihak,” Orasi aliansi.

Sehubugan dengan persoalan diatas DPRD Provinsi Maluku Utara juga punya peran penting atas mengawali segalah kebijakan Pemerintah Provinsi meninjau kembali sebelumya, surat edaran 2017, 2018 dari Kementrian sangat jelas narasi dari surat itu menunjukan 6 desa masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, tetapi dari sekian banyak surat edaran Kemendagri itu tidak disampaikan atau disosialisasi langsung kepada masyarakat 6 desa yang menjadi titik dimana surat itu ditujukan, November 2019 Permendagri mengeluarkan surat edaran baru sangatlah bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2003 dan PP 42 Tahun 1999, artinya bahwa Gubernur sudah melangkahi berusaha menggugurkan UU dengan dikeluarkan Permendagri atau dari hasil perselingkuhan gelap yang dibangun untuk merubah desa desa yang berada dalam Kecamatan Kao Teluk kini dimasukan dalam wilayah atau diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pemboikotan Semakin tegang dan massa aksi merusak satu unit kendaraan lalu lintas dengan No.Pol DG.1938 NU, karena kendaraan tersebut ingin menerobos brikade yang di buat oleh massa Aliansi.

Tepat Pukul 10.30 waktu setempat, Bupati Kab. Halut Ir. Frans Maneri, bersama Asisten I Pemda Halut Drs. E.J. Papilaya, Kabag Ops Polres Halut Kompol J.Metariang, OPD Pemkab Halut tiba di Ds. Kuntum Mekar Kec. Kao Teluk Kab.Halut.

“Saya sangatlah mengapresiasi tindakan massa aksi yang membakar semangat saya, wilayah ini sering di jadikan lahan politik. Marilah kita bersatu dan bergandeng tangan untuk mempertahankan hak kita, karena ini sudah ditetapkan dalam Undang-undang, Saya yakin Gubernur Malut sangatlah lemah dalam mengambil keputusannya,” tutur Bupati Halut.

“Harapan saya agar jalan trans Tobelo -Sofifi di buka karena tidak ada gunanya kita berdebat ditempat ini tidak ada jalan keluarnya, Saya yakin Gubernur sangatlah mulia dan bijak akan tetapi Bpk.Abdul Gani Kasuba sering dibohongi oleh stafnya. Saat ini kita di mainkan dan di adu domba oleh dua pemerinthan  yakni Pemerintahan Provinsi Malut dan pemda Halbar. Saya sangatlah sepakat dengan tuntutan masyarakat terkait penolakan pilkada di Kab.Halut jikalau persoalan 6 desa tidak selesai, Saya Menghimbau desa yang berada pada konflik 6 desa tidak ada yang keluar dari wilayah Kab. Halut.Dalam Waktu Dekat saya akan membawa mahasiswa Kao Teluk dan perwakilan masyarakat Kao Teluk untuk berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Kemendagri,” lanjutnya.

Kekacauan semakin memanas hingga properti pemerintah pun terkena imbas Massa, Mobil Dinas milik Pengadilan Tinggi Malut menjadi Imbas atas kekesalan Massa, ketegangan demi ketegangan berlanjut. Akhirnya Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Raymond Sitanggang dan  Kapolres Halbar AKBP Aditya Laksimada S.I.K tiba di Ds. Kuntum Mekar Kec. Kao Teluk Kab.Halut tiba di Tempat kejadian.

Akhirnya dilakukan Mediasi dan Dialog Massa Aksi bersama Forkopimda Halut dan Kapolres Halbar, Massa Aksi menyampaikan tuntutanya antara lain. Meminta Agar Gubernur Malut datang ke tempat ini dan mennyelesaikan permasalahan ini. Meminta agar permasalahan 6 desa segera di selesaikan.

Hasil Hering medasi membuat kesepakatan pada hari Senin tanggal 24 Ferbuari 2020 Pihak Massa aksi akan melakukan Pertemuan dengan Pemerintah Kab.Halut dalam rangka membahas permasalahan 6 desa guna dibawa bahan untuk Kemendagri.

Setelah Mendapat kesepakatan bersama maka pada pukul 17.25 Waktu setempat , aksi pemalangan jalan di hentikan dan selanjutnya massa aksi membubarkan diri. (MS)

Related posts

BINPERS.COM