binpers.com
Jateng Lintas Daerah Politik

Diduga Terjadi Pelanggaran Pilkades, Dua Calon Kades Minta Hitung dan Coblos Ulang

Temanggung, BN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Temanggung masih meninggalkan persoalan. Di dua Desa di wilayah Kecamatan Selopampang, yakni Desa Bumiayu dan Desa Selopampang berpotensi diulang proses perhitungan suaranya, bahkan diulang pemilihannya.
Di dua Desa ini terindikasi dugaan pelanggaran aturan yang serius. Sehingga calon Kades menuntut dilakukan proses demokrasi ulang yang lebih fair dan transparan. Fakta terjadinya pelanggaran Pilkades di Desa Bumiayu adalah adanya keganjilan antara jumlah daftar pemilih yang hadir dengan jumlah kartu suara yang dicoblos.
“Kasus pelanggaran ini sudah disampaikan ke panitia Pilkades, tapi tidak direspon dengan baik,” kata calon Kades Bumiayu, Budi Sucipto S.Pd.
Saat Pilkades pada 9 Januari lalu, berkompetisi dengan calon Kades Suprawata dengan hasil perhitungan suara versi panitia Pilkades, Budi Sucipto, memperoleh 540 suara dan Suprawata meraih 541 suara. Selisih hanya 1 suara ini menimbulkan ketegangan di Desa Bumiayu, hingga akhirnya kotak-suara Pilkades sampai saat ini masih diamankan di Polres Temanggung.
Kedua calon Kades sampai saat ini masih menunggu tindakan dari Bupati Temanggung selaku Kepala Pemerintahan. Sementara Budi Sucipto memilih mengajukan surat permohonan resmi kepada Bupati untuk meninjau ulang proses Pilkades di desanya. Melalui kuasa hukumnya, dirinya telah meminta Bupati untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkades ini. Sebab menurutnya, selain masalah kejanggalan jumlah daftar hadir dan jumlah kartu yang dicoblos, masih ada lagi poin pelanggaran lain yang fatal.
“Ada indikasi nyata bahwa 2 kartu suara yang semula utuh dan terlihat jelas memilih saya, secara tiba-tiba dinyatakan kartu rusak oleh petugas perhitungan suara. Fakta pelangaran ini sudah kami dokumentasikan dan nanti jadi barang bukti pelanggaran yang akan kami sampaikan kepada Bupati,”ungkap Budi Sucipto.
Saksi perhitungan suara yang menyaksikan langsung keganjilan ini sudah meminta panitia Pilkades untuk melakukan perhitungan ulang agar proses ini bisa fair dan transparan. Tapi anehnya, panitia menolak dilakukan perhitungan ulang terhadap kartu suara.
“Tindakan penyelenggara tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa,” terang Wasit SH, selaku kuasa hukum dari Budi Sucipto saat dikonfirmasi.
Bupati sebagai pemegang mandat rakyat di Kabupaten, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran Pilkades ini dengan klarifikasi ke berbagai pihak dan memperoleh fakta dan bukti. Sehingga nantinya hasil Pilkades benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan bisa diterima semua pihak.
Sementara pihak calon Suprawata menyatakan masih menunggu hasil keputusan Bupati. Dan dari kedua belah pihak calon Kades telah dihimbau oleh Kapolres Temanggung untuk menjaga kondusifitas di masyarakat Desa Bumiayu. Sedangkan, Bupati Temanggung M Khadziq, masih mengkaji kasus pelanggaran di dua desa ini. Bupati menjadwalkan akan mengadakan audiensi dengan pihak yang bersengketa dalam Pilkades.
Dari tuntutan yang diminta calon Kades di Desa Bumiayu adalah dilakukannya perhitungan ulang terhadap kartu suara yang sudah tercoblos. Sedangkan di Desa Selopampang, calon Kades Hartanto menghendaki dilakukannya proses pemilihan ulang. Pelanggaran Pilkades yang terjadi di Desa Selopampang, panitia telah menambahkan 15 pemilih sepekan sebelum hari H pencoblosan.
Padahal seharusnya sesuai aturan, pengumuman pemilih tambahan diumumkan maksimal tanggal 7 Oktober 2019 dan pengumuman DPT tanggal 11 Oktober 2019. Dalam Pilkades, skor perolehan calon Kades Hartanto 591 suara dan calon Kades kompetitornya masih 595 suara. (Dulhadi-Hery S/Biro Temanggung)

Related posts

BINPERS.COM