26.1 C
Bandung
July 10, 2020
binpers.com
Jateng Lintas Daerah Politik

Agenda Rapat Paripurna Tata Ruang RT/RW Kab.Kendal

0Shares
Kendal, BN – Rapat Paripurna DPRD Kendal mengagendakan persetujuan bersama terhadap dua Raperda No 20 tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal, dan Raperda No 9 tahun 2010 Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selasa (14/1/2020).

Rapat yang dilaksanakan diruang Paripurna DPRD Kendal tersebut dihadiri unsur legislatif dan eksekutif beserta mitra OPD berakhir dengan kesepakatan bersama atas kedua Raperda tersebut.

Namun sebelum hasil kesepakatan bersama di sahkan oleh ketua Dewan, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota Pansus terkait status lahan hijau dan daerah pertambangan di Kendal.

Seperti disampaikan oleh ketua Pansus III, Nawir dari fraksi PDIP yang menekankan terkait pengawasan pertambangan khususnya Brangsong dan Weleri supaya memperhatikan kaidah-kaidah kelestraian lingkungan, serta menjaga betul alih fungsi lahan.

“Pemberian ijin galian c harus selektif dan super ketat,” tegasnya.

Nawir meminta kepada OPD untuk mengawasi betul kegiatan tambang yang ada supaya kelestarian lingkungan tetap terjaga.

“Janji reboisasi harus dikawal dan dilaksanakan, karena fakta dilapangan banyak yang tidak dilaksanakan,” imbuhnya.

Selain itu Nawir juga memberikan cacatan atas banyaknya kasus alih fungsi lahan yang marak terjadi.

“Alih fungsi lahan pertanian di zona LP2B adalah pelanggaran dan harus harus ditindak sedini mungkin, tanpa harus menunggu pengurukan selesai dan hanya diberi police line, kemudian didiamkan saja, dan akhirnya lama lama hilang dan pengurukan berjalan lagi tapi harus dikembalikan sesuai fungsinya lagi,” tandasnya.

Tidak hanya Pansus III, dari Pansus II Totok juga menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan perubahan Perda RT/RW tersebut jangan sampai lokasi yang sudah ditetapkan menjadi lahan kuning, bebas digunakan untuk apa saja.

Totok merasa khawatir kalau tidak ada kepastian keperuntukannya, bisa jadi nanti akan dibangun menjadi toko modern lagi, sedangkan keberadaannya sudah cukup meresahkan dan mematikan usaha rakyat.

“Harus jelas peruntukannya, jangan-jangan nanti dibangun toko modern lagi,” jelasnya.

Menanggapi beberapa catatan tersebut, Ketua Dewan Makmun meminta OPD menjalankan sesuai peraturan yang telah disepakati bersama.

Dan terkait toko modern, pihaknya menyatakan sudah melakukan kajian dan tetap akan menata ulang supaya tidak mematikan usaha rakyat,

“Selama ini mereka [toko modern-red] meremehkan pemerintah, karena ternyata ada yang bisa beroperasi selama empat tahun tanpa ijin,” tegas Makmun sebelum mengetuk palu mengesahkan kedua Raperda yang selesai disepakati. (Marsandi)

0Shares

Berita Terkait :

Peran Serta Melaporkan Tindak Kejahatan Korupsi Akan Diberi Rp 200 Juta

binpers

Diduga Perangkat Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Pungli Dana PTSL

Istia Miralita

Pembatasan Jam Buka Pasar Induk dan Non Induk di Kota Cirebon

Istia Miralita
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy