19.8 C
Bandung
July 5, 2020
binpers.com
Bidik Jawa Barat Opini

Sistem Pembiayaan Clipan Finance Diduga Merugikan Konsumen

0Shares
Bandung, BN – Clipan finance adalah salah satu unit usaha dari Bank Panin yang sudah cukup lama berkiprah dalam layanan pembiayaan kendaraan, kebetulan salah satu klien kami adalah salah satu nasabah yang menggunakan jasa clipan finance sejak 2018 awal.

Beberapa waktu ini klien kami telah ditelepon beberapa kali oleh pihak penagihan yang mengatakan bahwa, “saya selalu telat membayar setiap bulan, aneh menurut saya. Padahal kenyataannya bahwa sepanjang tahun 2019 ini, saya tidak penah telat membayar tagihan, malahan ada beberapa kali saya membayar lebih awal dibanding tenggat waktu (setiap tanggal 30). Maka saya langsung komplain dan segera mengirim semua bukti bayar dan sekaligus catatan history pembayaran,” tuturnya.

Setelah debat sana-sini pada akhirnya jawabannya adalah sesuatu yang tidak sangka-sangka. “Ternyata ada 4 bulan pembayaran ke selip, artinya tidak dicatat sebagai pembayaran oleh pihak cllipan. Alasannya tidak masuk akal dan tidak jelas, malah pihak clipan menyalahkan dengan alasan membayar ke rekening berbeda walaupun sudah masuk rekening atas Nama clipan tersebut,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 semua pembayaran menggunakan cara Transfer  internet banking dan melalui transfer via ATM, yang membingungkan kenapa pihak clipan tidak bisa mendeteksi cara bayar seperti itu, apakah teknologi transfer yang salah atau sistem finance yg tidak profesional?? .

“Akhirnya gara-gara hal ini pembayaran saya pada bulan Agustus di anggap nol, sampai  beberapa bulan Oktober, tiba-tiba pada bulan Desember klien kami ditelepon orang rumah bahwa ada tamu yang datang ke rumah (dalam hal ini ternyata tamu saya adalah debt collector dari Clipan Finance) dan bilang bahwa saya belum membayar cicilan bulan ini (30 November 2019) tanggal jatuh tempo, padahal angsuran itu sudah saya bayar kemarin ( 30 Oktober 2019 pukul 09.19),” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa, “mobil tersebut di ambil oleh Debtcolector pada pukul 21.00 wib di rumah klien kami, dan dibawa ke kantor clipan yang berada di Bandung Jl. Asia Afirika sampai pukul 02.00 malam, serta harus menyediakan uang sebesar Rp 30 juta untuk pembayaran selama cicilan 4 bulan,” pungkasnya.

Permasalahan ini adalah sengketa sewa guna usaha antara Bapak sebagai konsumen dengan pihak leasing terkait penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia, perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, pada perkara ini, harus diketahui terlebih dahulu, apakah kendaraan tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaraan tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan kendaraan oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012) Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.

Selain itu, “tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentangg jaminan fidusia. Dengan demikian,  eksekusi yang dilakukan harus melalui putusa pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaran eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi badan pelelangan umum hika terjadi penarikan kendaraan oleh pihak leasing tanpa menunjukan seritifikat jaminan fidusia, itu meupakan perbuatan melawan hukum,” ujar ary nurjaly SH

Ia mengatakan, “penagihan Clipan, memang aneh perusahaan segede gitu masih perlu belajar untuk berjiwa besar dan profesional. gimana mau ambil hati customernya kalau selalu menganggap diri benar pihak klien yang salah, dari kejadian seperti ini, kita bisa ambil hikmatnya yaitu JANGAN PERNAH STRUK/BUKTI PEMBAYARAN di buang atau delete selama cicilan belum beres,” tutup ary.

(Ary nurjaly SH)

0Shares

Berita Terkait :

Dir Binmas Polda Jabar Imbau Masyarakat Agar Bijak Gunakan Medsos

binpers

Pantau UN, Ridwan Kamil Ditegur Ombudsman

binpers

Ranca Upas Bumi Perkemahan Terbaik di Bandung Selatan

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy