binpers.com
Bidik Investigasi Jateng Lintas Daerah

Diduga Perangkat Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Pungli Dana PTSL

Kendal, BN – Dengan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL)  Pemerintah memberi keringanan kepada Masyarakat, untuk membuat Sertifikat Tanah bagi Masyarakat yang tidak mempunyainya. PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang pertama kali secara serentak dan meliputi semua obyek tanah yang belum didaftarkan di suatu Wilayah Desa atau Kelurahan.

Sudah banyak pelanggaran yang terjadi di Kendal, tentang Pungli dalam proses pembuatan PTSL yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, baik panitia PTSL ataupun oknumnya, bahkan Kadesnya juga terkena tindak korupsi. Kali ini diduga Pemerintahan Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, melakukan pelanggaran Pungli atau bisa dikatakan korupsi dengan proses PTSL yang ada di desa terhadap Masyarakatnya, Selasa (3/12/2019).

Korban Pungli tersebut yang tidak mau disebutkan namanya, kepada awak media menjelaskan bahwa, “pertama kali daftar PTSL, saya dan tetangga yang lain dimintai uang sebesar Rp 450.000, kemudian setelah jadi, dimintai lagi sebesar Rp 300.000, katanya untuk orang yang nganterin sertifikat itu dari Kendal. Tapi, semua ini tidak dikasih kwitansi atas pembayaran saya ini,” jelas Warga Tanjungsari.

Dari keterangan Warga diatas, ini disinyalir ada dugaan Pungli, oleh Pemerintahan Desa Tanjungsari, karena Program PTSL ini hanya boleh dipungut biaya administrasi sebesar Rp 150.000, dari Pemerintah. Selanjutnya Awak Media Berita Investigasi Nasional (BIN) akan menelusuri informasi yang beredar di luar, demi mendapatkan kepastian info tentang dugaan Pungli yang ada di Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari ini.

Awak Media Binpers mengklarifikasi ke Kantor Desa, bertemu dengan Sekretaris Desa Tanjungsari, yang bernama Bintari menjelaskan, “adanya program PTSL di Desa kami, sebelumnya sudah diadakanya sosialisasi dari Desa kepada warga,  terutama para pemohon sertifikat. Kalaupun nanti ada Masyarakat yang mau komplain masalah ini, mohon dipertemukan Warga tersebut kepada kami selaku Sekdes, agar bisa konfirmasi langsung dengan kami di Balai Desa ini,” kata Sekdes Tanjungsari, Rabu (4/12/2019).

Sabdo Prabowo, selaku Korwil Jawa Tengah Media BIN bersama team, menanyakan pada Sekdesnya untuk biaya yang sebesar Rp 450.000 itu untuk apa? Sedangkan aturan dari Pemerintah menganjurkan hanya sebesar Rp 150.000 saja. Sekdes belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. setelah itu pamit, dengan alasan mau ada pengukuran dari dinas BPN, yang notabene sudah berada di ruangan mediasi itu.

Salah satu dari Dinas BPN, Pak Pri, mengatakan pada Awak Media “bahwa dari BPN sendiri sudah mewanti-wanti, agar tidak menerima uang dari Desa dalam program PTSL ini,” pungkasnya. (Marsandi)

Related posts

BINPERS.COM