Luwu, BN – Gabungan beberapa Ormas Luwu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Luwu menuntut kebijakan BPJS kesehatan, Perda PJU, dan Tabung Gas LPG 3 Kg subsidi yang diduga tidak tepat sasaran, dimohon agar ditinjau ulang, Kamis (14/11/2019).
Menurut Andi Baso Juli selaku jendral lapangan Aksi mengatakan ketiga kebijakan tersebut sudah tidak pro lagi pada kepentingan rakyat, hal ini bila dibiarkan sama saja sudah mengkebiri hak-hak masyarakat, tegas dalam orasinya.
Massa yang terdiri dari berbagai Organisasi Masyarakat Luwu, Komda Luwu Reclasseering Indonesia, YLKI Kab. Luwu, BPKP-NKRI kab. Luwu, PEKAT Kab. Luwu, FP2KEL Kab. Luwu dan LPKP-M serta masyarakat Luwu menuntut pemerintah, agar kebijakan-kebijakan tersebut menjadi catatan DPRD Luwu.
Juru bicara Aliansi Ormas Luwu, Hasri Hasyim mengatakan, “Masalah BPJS Kesehatan ini adalah masalah mendasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah, ini sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2019. Oleh itu kami berharap melalui aspirasi yang kami sampaikan hari ini, BPJS Kesehatan yang sudah non aktif dimasyarakat itu kembali dicover melalui Jamkesda,” ucapnya diruang pertemuan DPRD Luwu.
Ditempat yang sama, Ketua FP2KEL Luwu, Ismail Ishak juga mengatakan bahwa terkait dengan distribusi tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi ini hanya menguntungkan para agen distributor saja, barangnya langkah juga dijual mahal dimasyarakat.
“Kita minta melalui Anggota Dewan agar hal tersebut disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo agar mencabut subsidi LPG 3 Kg ini, tidak ada gunanya, lebih baik subsidinya dialihkan ke BPJS kesehatan dan subsidi listrik 450 – 900 watt”, ucapnya.
Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali dalam menerima aspirasi aliansi Ormas Luwu, mengatakan kami sebagai wakil rakyat ikut mendukung dan menerima apa yang menjadi aspirasi Aliansi Ormas Luwu hari ini.
“Ini patut dihargai sebagai bentuk penghormatan proses demokrasi, karena aspirasi itu bagian dari demokrasi,” ucapnya dalam memimpin pertemuan tersebut.
Didalam catatanya juga sebagai kesimpulan pertemuan tersebut, Rusli Sunali mengatakan “Persoalan BPJS kita akan rekomendasikan ke komisi I agar dibahas sedetail-detailnya, sehingga hasilnya nanti diperjuangkan dalam pembahasan anggaran sesuai harapan kita,” tandasnya
Selanjutnya, LPG dan SPBU (solar) seperti kita sepakati akan direkomendasikan ke komisi II mencari solusi terbaik agar melahirkan rumusan sehingga kita konsultasikan menimal Kemandgari dan pajak PJU, sesuai pembahasan kita tadi akan serahkan ke Baleg untuk mengevaluasi perda PJU yang pro pada masyarakat, kunci Rusli Sunali dalam pertemuan dengan peserta unjuk rasa.
Akhir pertemuan Hasri Hasyim menegaskan akan memenotoring beberapa aspek kesimpulan pertemua ini,“kita akan memenotoring beberapa aspek menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang mana akan direkomendasikan disetiap komisi. Bahwa apapun yang telah dibicarakan hari ini, harus ditindak lanjuti karena itu kewajiban DPRD”, ucapnya.
“Saya berharap beberapa aspek yang sudah dibicarakan agar terealisasi sehingga dirasakan masyarakat hasilnya,” harapnya. (Sulaiman)
