binpers.com
Investigasi Jatim

Pembalakan Liar Sonokeling oleh Oknum ASN, Hasil Penjualan Perlu Dipertanyakan

Malang, BN – Kayu sonokeling di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Malang menjadi persoalan. Pasalnya, banyak penebang kayu sonokeling tanpa adanya surat ijin penebangan.

Sindikasi para pembalak bahkan tak hanya dengan pedagang dan jaringan gelap eksportir kayu sonokeling lintas wilayah, namun juga dengan jajaran oknum ASN di lingkup pemangku wilayah.

Modusnya adalah dengan penertiban dan perampingan tanaman perdu yang berpotensi ambruk atau patah di musim hujan, dengan dalih ini petugas bekerja sama dengan jaringan pemain kayu melakukan penebangan puluhan batang pohon sonokeling di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Malang.

Aksi mereka awalnya terkesan legal. Sebab saat melakukan penebangan, di situ ada petugas berseragam ASN yang mengawasi, lengkap dengan rambu lalu lintas agar pengendara mengurangi kecepatannya.

Setelah ditelusuri oleh Tim Reclasseering Indonesia (RI), tanaman perdu yang ditebang hanya jenis sonokeling. Tak hanya 1-2 batang yang ditebang, namun jumlahnya mencapai ribuan. Kondisi tanaman sonokeling yang ditebang juga rata-rata masih bagus. Tidak ambruk, tidak keropos di batang maupun akar, juga tidak miring.

Modus penebangan dilakukan hingga lapisan batang hampir sejajar tanah. Dugaannya, hal itu dimaksudkan untuk mengaburkan jejak penebangan

Disebutkan oleh beberapa narasumber, adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan surat ijin pemotongan, hal itu menguatkan pemikiran masyarakat bahwa adanya permainan antara pihak terkait dengan para pemain kayu.

Dan uang hasil penjualan kayu sonokeling pun patut dipertanyakan, karena negara akan mengalami kerugian yang cukup besar jika para oknum terkait seperti Dinas PU Kabupaten Malang melakukan pembalakan liar, menurut hasil penyelidikan Tim Reclasseering Indonesia, harga 1 pohon Sonokeling bisa mencapai 20 juta hingga 50 juta.

Tanaman kayu sonokeling rupanya masuk kategori “CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) Appendix II”. Artinya, sonokeling rentan punah. Belum dinyatakan langka, namun jika penebangan dan perdagangannya tidak terkontrol, sonokeling bisa punah. Status appendix II berlaku sejak 2 Januari 2017 yang ditetapkan dala COP CITES ke-17 di Johanessburg, Afrika Selatan.

Peredaran kayu sonokeling di dalam maupun luar negeri harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003. Dalam regulasi ini, diatur tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkalan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. (Eko S)

Related posts

BINPERS.COM