25.8 C
Bandung
July 5, 2020
binpers.com
Sumsel

DPD Projo Sumsel Temukan Permasalahan ADD Kab. Banyuasin

0Shares
Sumsel (BN) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional (nawacita) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka mengejawantahkan agenda pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah menentukan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Projo Sumsel, Feriyandi, SH, Sabtu(2/11)

Feri menjabarkan bahwa sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran dana desa (DD) yang dialokasikan oleh pemerintah semakin meningkat, yaitu Rp20,76 triliun pada Tahun 2015 dan mencapai Rp.60 triliun pada Tahun 2018, dengan total anggaran DD tahun 2015 – 2018 sebesar Rp.187,74 triliun.

“ Berdasarkan data yang ada dari total anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperoleh pagu DD sebesar Rp.744.639.689.000,00 dan telah disalurkan ke pemerintah desa sebesar Rp.642.041.972.600,00. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menganggarkan alokasi dana desa (ADD) dalam APBD tahun 2015 sd. 2018 sebesar Rp.285.349.600.100,00 dan telah disalurkan ke pemerintah desa sebesar Rp.253.433.258.232,00,” jelas Feri.

Menurutnya Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut diantaranya dilakukan kepada penyelenggara pemerintahan desa dalam pengelolaan DD dan ADD.

“ Peran Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut harus dioptimalkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta mendorong pengelolaan DD dan ADD semakin transparan dan akuntabel,” tegas Feri.

Feri mengungkapkan bahwa data yang diterima lembaganya telah meidentifikasi permasalahan-permasalahan signifikan yang terjadi terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki 19 Kecamatan dengan nilai anggaran Belanja untuk seluruh Kecamatan di TA 2015 sebesar Rp51,12 miliar dan naik menjadi sebesar Rp.58,11 miliar di TA 2016.

Namun demikian anggaran Belanja Kecamatan untuk TA 2017 turun menjadi sebesar Rp54,65 miliar dan di TA 2018 kembali turun menjadi sebesar Rp.47,22 miliar. Kondisi tersebut sama dengan realisasi Belanja Kecamatan di mana di TA 2015 total Belanja Kecamatan sebesar Rp48,39 Miliar.

Pada TA 2016 terjadi peningkatan realisasi Belanja Kecamatan menjadi sebesar Rp.56,65 Miliar namun realisasi Belanja di TA 2017 turun menjadi sebesar Rp52.53 Miliar. Adapun realisasi Belanja Kecamatan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 22,51 Miliar.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan diantanya regulasi dan kebijakan pengelolaan DD dan ADD belum sepenuhnya memadai, Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum merencanakan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD secara memadai. Dan  Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum melaksanakan pembinaan pengelolaan DD Dan ADD secara memadai.

Selain itu monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD a belum memadai, Regulasi pengawasan pengelolaan DD dan ADD yang ada belum mendukung pengawasan yang baik serta perencanaan pengawasan DD dan ADD belum mempertimbangkan identifikasi risiko dan dimuat dalam Rencana Kerja Pengawasan.

Disamping itu pelaksanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum memadai dan tindak Lanjut Hasil Pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga belum memadai.(mas)

 

0Shares

Berita Terkait :

Warga Palembang Heboh, Beredar Video Open House Wali Kota Ditengah PSBB

Istia Miralita

MAKI Sumsel Laporkan Kasus Rusun Jakabaring Ke Kejati Sumsel

Arie Chandra

Proses Tender Dan Pelaksanaan Proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api Bermasalah

Arie Chandra
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy