21.5 C
Bandung
May 28, 2020
binpers.com
Hukum & Kriminal Lintas Daerah Nasional Sumsel

DPD Projo Sumsel Bongkar Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa OKU

0Shares
Sumatera Selatan (BN) – Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Seluruh rencana pendapatan desa tersebut beserta penggunaannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Ketua PDP Projo Sumatera Selatan Feriyandi,SH, Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“ Tujuan dana desa yakni meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” Ungkap Feri.

Feri menambahkan berdasarkan data yang dimiliki lembaganya, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) telah menganggarkan dan merealisasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018.

Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2015 s.d. Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah disalurkan kepada Pemerintah Desa sebesar 100%, kecuali untuk Tahun 2017 terdapat dua desa pada Kecamatan Ulu Ogan yang tidak mengajukan pencairan tahap II yaitu Desa Ulak Lebar sebesar Rp320.704.800,00 dan Desa Pedataran sebesar Rp311.869.600,00. Hal tersebut terjadi karena terdapat permasalahan hukum yang dilakukan oleh aparat desa atas DD yang diterima.

Jumlah desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2015 adalah sebanyak 143 desa. Sampai dengan tahun 2018 tidak terdapat kenaikan jumlah desa, sehingga jumlah desa di tahun 2018 tetap sebanyak 143 desa.

Menurut data Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 dari Kementerian Desa dan PDTT, pada tahun 2015 dari 143 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya telah berstatus Desa Maju sebanyak 2 desa, Desa Berkembang sebanyak 29 desa, Desa Tertinggal sebanyak 95 desa, dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 17 desa.

Selanjutnya, berdasarkan Data IDM Tahun 2017 dari Kementerian Desa dan PDTT, terdapat kenaikan status desa pada 36 desa dan penurunan status desa pada 23 desa. Dengan demikian, pada tahun 2017, desa yang berstatus Desa Maju sebanyak 3 desa, Desa Berkembang sebanyak 40 desa, Desa Tertinggal sebanyak 82 desa, dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 18 desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat.

Dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri antara Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berlaku sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.

Keterkaitan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga dalam ruang lingkup SKB Pemantauan dan evaluasi dana desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi kegiatan, Jika sisa dana di Rekening Kas Daerah (RKD) > 30%, maka Bupati/Walikota dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Sisa dana 30% tersebut dihitung dari sisa dana tahun anggaran berkenaan ditambah sisa dana tahun anggaran sebelumnya, Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana APBDes tahun anggaran berikutnya dan  Jika rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sudah ditetapkan maka sisa dana dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDes dengan cara yakni menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDes dan memberitahukan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) agar ditampung dalam Peraturan Desa (PerDes) tentang perubahan APBDes atau dicantumkan dalam Realisasi Anggaran bagi desa yang tidak melakukan perubahan APBDes.

Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan Tim Koordinasi Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Pendampingan DesaKegiatan pengawasan selain pemeriksaan sampai dengan semester I Tahun 2018 belum pernah dilakukan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan untuk kegiatan pemeriksaan atas DD dan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dilakukan secara khusus atas DD dan ADD tetapi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan reguler, sehingga untuk menentukan jumlah hari dan nilai anggarannya pihak Inspektorat kesulitan karena tergabung dengan pemeriksaan reguler.

Regulasi dan Kebijakan Dalam Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD Belum Seluruhnya Tersedia dan MutakhirTerdapat Regulasi dan Kebijakan Dalam Pembinaan Pengelolaan Dana Desa Yang Saling Bertentangan Regulasi Tentang Prioritas Dan Pagu Anggaran Yang Telah Ditetapkan Belum Disosialisasikan

Selain itu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum menyesuaikan dengan Kegiatan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan SOTK Kecamatan belum Mengatur Pembinaan kepada DesaKecamatan dan OPD yang ditunjuk belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan dan DPMD kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan DD dan ADD juga belum sepenuhnya memadai dan pihak Kecamatan dan DPMD belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan RKPDes dan APBDes.

Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2018 pada Kabupaten OKU Belum Berdasarkan Kondisi yang Sebenarnya.

Diduga juga terdapat dokumen pemutakhiran (kuesioner) status perkembangan desa (IDM) tahun 2018 yaitu atas kertas kerja perhitungan IDM baik dalam bentuk cetak (hardcopy) maupun dalam bentuk tabel Microsoft Excel (softcopy) di Kabupaten OKU diketahui permasalahan yaitu terdapat kuesioner yang tidak dilengkapi identitas petugas serta terdapat kuesioner yang tidak dilengkapi pengesahan oleh kepala desa.

Disamping itu kuat dugaan terdapat Permasalahan pada Input Hasil Kuesioner ke Microsoft Excel dan Perbedaan Status Perkembangan Desa serta Perbedaan Jumlah PendudukData BUMDes di Kuesioner Tidak Sinkron dengan Portal SIPEDE.

Terdapat status IDM pada 76 desa diragukan kebenarannya dimana Informasi IDM belum menjadi bahan dalam pembinaan dan perencanaan penggunaan Dana Desa. Tidak ada pedoman pembinaan dalam perencanaan desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.

Feri juga menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan laporan Masyarakat tidak memperoleh informasi data tipologi desa dan IDM sebagai bahan perencanaan, sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak dapat merencanakan program kegiatan yang mendukung peningkatan status kemajuan desa.

Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Belum Melakukan Aktifitas Pembinaan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Secara Memadai dan Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum Melakukan Pembinaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Secara Memadai serta dari pihak Kecamatan dan DPMD Belum Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD Secara Memadai.

Pihak Kecamatan, DPMD dan Tim Koordinasi Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Pendampingan Desa Belum Melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala atas Kegiatan Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD dan Hasil Monev Belum Sepenuhnya Dijadikan Dasar Perbaikan Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD.

Inspektorat belum melakukan pengujian atas kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD serta pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD. Camat dan OPD yang ditunjuk belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD secara memadai.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Belum Memadai sedangkan pihak Inspektorat juga belum sepenuhnya memantau tindak lanjut hasil pengawasan DD dan ADD dan Hasil pengawasan Camat tidak memuat permasalahan dan saran perbaikan.

Feri menghimbau kepada seluruh pejabat daerah terutama Kepala Desa untuk memanfaatkan dana desa sesuai mekanisme demi kemajuan desa dan seluruh lembaga pengawasan bekerja secara professional, “ tugas kami sebagai pengurus projo Sumatera Selatan akan berperan aktif dalam mengawasi pengunaan dana desa secara mandiri dan siap membatu Kemendes PDT dalam pengawasan Ekternal, agar pengolaan dana desa bias berjalan tepat guna serta berdampak bagi kemakmuran rakyat,” tandas Feri.(mas)

0Shares

Berita Terkait :

Plt Bupati Nanang Ermanto Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Lampung Selatan Tahun 2020, Estimasi Anggaran Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 2,3 Triliun

Rizky Pratama

Debat Publik Paslon Bupati Polman 2018 Tiga Tahap

binpers

Munculnya Image Negatif Pada Pemasangan Sistem Parkir Elektronik Berbayar di Disdik Kota Palembang

Susilawati
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy