binpers.com
Aceh Investigasi

Kabid Cipta Karya Bantah Proyek Air Bersih di Rerebe Tanpa Pengawasan

Gayo Lues (Aceh),  BN – Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gayo Lues, Suryanto ST bantah pelaksanaan proyek pembuatan Air Bersih di Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dikerjakan tanpa pengawasan, sebagaimana pemberitaan salah satu Media, belum lama ini.

Suryanto ST, kepada media Berita investigasi Nasional (binpers.com), Kamis (17/10) mengatakan, pihaknya melalui konsultan Pengawas tetap melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembuatan Air Bersih tersebut. “Masalah Plang Proyek yang tidak dicantumkan nilai pekerjaan saat ini sudah kami adakan perbaikan, mungkin sebelum nya terjadi salah pembuatan,” jelas Suryanto.

Sementara KetuaTP4D Kejaksaan Negeri Blangkejeren Dedi Syahputra SH, kepada media Binpers.com Kamis (17/10) di Blangkejeren mengatakan, terkait pemberitaan tersebut pihaknya juga meluruskan informasi yang sebenarnya bahwa pelaksanaan proyek tersebut tetap dalam pengawasan dan pemantauan oleh TP4D Kejaksanaan.

Dikatakan, secara hukum untuk saat ini pihaknya mempunyai kewenangan hanya sebatas pengawasan, disamping pekerjaan tersebut masih dalam tahapan pelaksanaan, dan masih dalam Tahun Anggaran berjalan.

“Jjika pun ada ketimpangan dalam pelaksanaan nya hal tersebut tidak bisa di delik secara hukum, TP4D hanya berhak memberikan atau mengarahkan agar dilakukan perbaikan, apalagi masa pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan tersebut masih dalam tahun berjalan, maka kontraktor masih berhak melakukan perbaikan,” jelasnya.

Namun demikian Dedi juga menjelaskan bahwa siapapun masyarakat, baik LSM, Ormas maupun Jurnalist berhak melakukan pengawasan maupun kontrol terhadap setiap kegiatan yang memakai dana yang bersumber dari Negara, namun sistem pengawasan setiap lembaga ada aturan masing masing dan ada kode etik yang harus diperhatikan.

“Jjangan karena pengawasan yang kita lakukan pelaksanaan kegiatan jadi terkendala atau diblack list oleh pihak berkompeten, karena hal ini dapat merugikan masyarakat selaku pengguna fasilitas,” jelas Dedi.(Rauf Ariga)

Related posts

BINPERS.COM