21 C
Bandung
July 4, 2020
binpers.com
Bidik Lintas Daerah Nasional Sumsel

Pengadaan IPAL 9 Puskesmas Banyuasin Bermasalah

0Shares
PANGKALAN BALAI –(BN) Kebijakan Pemaketan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk Sembilan Puskesmas Menjadi Satu Paket dinilai BPK RI Tidak Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin TA 2018 mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp.285.489.609.049,54 dan telah direalisasikan per 30 November 2018 sebesar Rp.170.278.520.009,74 atau 59,64% dari anggaran.

Salah satunya direalisasikan pada Dinas Kesehatan untuk paket pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) puskesmas sebesar Rp2.367.907.104,76.

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan yang diinformasikan dalam SiRUP menunjukkan bahwa RUP atas pekerjaan pengadaan IPAL puskesmas mengalami dua kali perubahan.

Berdasarkan wawancara dengan PA dan PPK diketahui bahwa Kebijakan merubah RUP dari pengadaan terpisah di sepuluh puskesmas yang lokasinya tersebar menjadi satu paket pekerjaan untuk sembilan puskesmas merupakan kebijakan PA dengan pertimbangan akan lebih praktis bila dilakukan oleh satu penyedia karena akan lebih mudah memantau pekerjaan.

PA mengkhawatirkan apabila dibuat masing-masing paket dan terdapat pekerjaan yang tidak selesai di salah satu puskesmas, maka akan menjadi masalah.

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena lokasi pekerjaan yang jauh dan terpisah-pisah serta PPK telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali yang bertujuan untuk menambahan bahan dan pekerja serta bekerja lembur.

Kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan IPAL untuk sembilan puskesmas lebih tepat dilaksanakan secara terpisah karena sifat pekerjaan dan lokasi yang berjauhan sehingga lebih efisien.

Permasalahan tersebut dinilai BPK RI tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 24.

Pada Ayat (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Ayat (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang pertama Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

PA juga dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/ atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tertutupnya peluang perusahaan-perusahan lain untuk mengikuti dan melaksanakan pekerjaan tersebut dan penyelesaian pekerjaan terlambat.

Permasalahan tersebut terjadi karena PA Dinas Kesehatan tidak cermat dalam memilih jenis pemaketan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Banyuasin menyatakan sependapat dan akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Banyuasin agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan meningkatkan kecermatan dalam menyusun pemaketan pekerjaan.

0Shares

Berita Terkait :

Nasabah Desak Aparat Untuk Menjerat Tersangka Tikus Credit Union Eka Pembilum Itah (CU EPI) dengan pasal berlapis

binpers

Nelayan di Pesisir Rajabasa Terima Bantuan Kapal Dari Yakkum Emergency Unit

Istia Miralita

Mafia Solar Keluar Masuk SPBU Genta 3 Batu Aji

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy