21.2 C
Bandung
May 30, 2020
binpers.com
Lintas Daerah Nasional Sumsel

Proyek Dinas PSDA Sumsel Diduga Menyimpang Dari Perpres 57

0Shares
PALEMBANG – (BN) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) menganggarkan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp 65.744.326.800,00 dengan realisasi per 30 November 2018 sebesar Rp 40.691.081.200,00 atau 61,89% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya dipergunakan untuk empat paket pekerjaan yaitu Peningkatan Jaringan DI Endikat Bengkok/T. Bute Rp. 9.585.131.000,00 yang dikerjakan oleh  PT CK, Pembangunan Kolam Retensi Talang Banten Kota Palembang Rp.6.160.772.000,00 dengan pelaksana PT SAS dan  Peningkatan Jaringan DI Air Gohong Rp.5.311.589.000,00 yang dilaksanakan oleh PT CK serta Peningkatan Jaringan DI Selangis Besar/Jemair Rp. 4.477.200.000,00 tender dimenangkan oleh PT MKCP.

Berdasarkan  LPH dari BPK RI, auditorat menemukan adanya kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sebesar Rp.3.864.290.978,94 dan Volume Pekerjaan Tidak Dapat Diyakini Sebesar Rp1.542.525.687,30.

Dari hasil pemeriksaan diketahui permasalahan Proses Lelang Terindikasi Tidak Kompetitif Berdasarkan dokumen perencanaan dan proses pelelangan diketahui terdapat proses lelang yang terindikasi tidak kompetitif.

Salah satu penjelasan beberapa proyek terindikasi terjadi penyimpangan diantaranya, Pembangunan Kolam Retensi Talang Banten Kota Palembang Pekerjaan dilaksanakan oleh PT SAS sesuai Surat Perjanjian Nomor 618/33/SPB.BM/APBD/PSDA/2018 tanggal 5 April 2018 sebesar Rp.6.160.772.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas Pembangunan Kolam Retensi Talang Banten Kota Palembang yang dilakukan bersama oleh Tim BPK, PPTK, pengawas lapangan OPD, dan kontraktor pelaksana pada tanggal 4 Desember 2018 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.664.468.920,4.

Selain itu ada temuan Volume Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dan Pasangan Batu Kali Tidak Dapat Diyakini Sebesar Rp.1.542.525.687,30.

Item pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck senilai Rp.1.288.938.873,60 dan Pasangan Batu Kali senilai Rp.253.586.813,70 tidak didukung dengan dokumen As Built Drawing dan Back Up Data Quantity yang telah diverifikasi dan disetujui oleh para pihak terkait. PT SAS selaku kontraktor pelaksana hanya memiliki foto dokumentasi kegiatan tersebut, namun tidak memiliki mekanisme kontrol atas volume pembuangan hasil galian dengan dump truck.

Menurut keterangan PT CGK selaku konsultan pengawas, PT CGK tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck.

Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku PPK bersama dengan PPTK tidak bersedia mengalokasikan waktu untuk melakukan pengujian fisik dengan Pemeriksa BPK terkait pekerjaan tersebut.

Pihak Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia PHO Dinas PSDA menyatakan bahwa PHO belum dapat dilakukan karena PT SAS belum membuat dan menyerahkan dokumen hasil pekerjaan. Namun demikian, KPA dan PA telah menyetujui penerbitan SPM dan SP2D 95% atas pekerjaan tersebut.

Mekanisme Pembuatan Addendum Kontrak Pekerjaan Tambah/Kurang Tidak Cermat Diantara item pekerjaan dalam addendum kontrak Nomor 618/33.1/SPB.BM/AMD/APBD/PSDA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, terdapat pekerjaan tambah kurang/Contract Change Order (CCO).

Berdasarkan keterangan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) Dinas PSDA diketahui bahwa Pekerjaan Ferrocement senilai Rp1.288.938.873,60 pada kontrak awal dihilangkan karena tidak dapat dikerjakan sebagai akibat dari kondisi lahan yang tidak memungkinkan sehubngan harus menunggu kepadatan bekas tanah timbunan selama satu tahun.

Atas pengurangan item tersebut dilakukan penambahan item pekerjaan baru berupa Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck senilai Rp.1.288.938.873,60.

Nilai dan volume item pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck yang ditambahkan pada CCO dibuat dengan perhitungan untuk menyesuaikan seluruh nilai Pekerjaan Ferrocement yang dialihkan, bukan berdasarkan perhitungan dari potongan gambar atau dimensi tertentu sesuai kondisi di lapangan.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) memperoleh angka volume pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck tersebut dari kontraktor pelaksana dan tidak melakukan pengujian atas perhitungan volume item yang diajukan tersebut.

Tidak terdapat dokumen yang menjelaskan bahwa pekerjaan Pembuangan Hasil Galian dengan Dump Truck dibutuhkan. Mengacu pada dokumen spesifikasi teknis, seluruh volume tanah galian dibuang dan diratakan di sisi kolam.

Sehubungan dengan volume kontrak dan CCO tidak terdapat penambahan pada volume tanah galian, maka tidak ada volume tanah galian berlebih yang harus dibuang keluar lokasi pekerjaan.

Persetujuan Pembayaran Pekerjaan 95% oleh KPA dan Kepala Dinas PSDA Tidak Berdasarkan PHO  Dalam laporan mingguan Minggu ke-27 tanggal 12 November 2018 dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan keterangan konsultan pengawas diketahui sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 diketahui dokumen-dokumen administrasi pelaporan pekerjaan tidak lengkap sehingga belum dilakukan PHO.

Dokumen yang tidak lengkap tersebut yaitu: (1) Berita Acara PHO; (2) Back Up Data Quantity; (3) As Built Drawing; (4) Laporan konsultan pengawas. Hasil permintaan dokumen kepada KPA dan PPTK menunjukkan bahwa seluruh dokumen tersebut tidak dapat dihadirkan sampai dengan tanggal 7 Desember 2018.

Keterangan dari Konsultan Pengawas dan Tim PHO menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut memang benar belum dibuat oleh pihak kontraktor, sehingga belum dapat dilakukan PHO.

Namun demikian, KPA telah menandatangani dokumen pengajuan pembayaran atas tagihan penyelesaian pekerjaan, dengan pembayaran 95% atau sebesar Rp.2.156.270.200,00 kepada Kepala Dinas PSDA selaku PA. KPA menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen pendukung lainnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas PSDA menerbitkan SPM Nomor 0384/SPM/LS/1.03.02.01/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD dengan menerbitkan SP2D Nomor 06560/SP2D/1.03.02.01/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sampai tanggal 7 Desember 2018 pekerjaan belum dapat dinyatakan selesai dan KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas PSDA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM tidak layak menyetujui pembayaran 95%.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PSDA memberikan tanggapan Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan DI Endikat Bengkok Kabupaten Muara Enim, realisasi biaya angkut di lapangan yang tidak diperhitungkan dalam HPS sebesar Rp1.626.993.876,55, sehingga jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 254.695.757,85

Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan DI Air Gohong Kabupaten Lahat, realisasi biaya angkut di lapangan yang tidak diperhitungkan dalam HPS sebesar Rp.1.037.570.073,47, sehingga jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.75.255.790,26

Dan Terkait hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan kolam rentensi Talang Banten Kota Palembang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp664.468.920,41. Berdasarkan surat tanggapan dari PT SAS Nomor 47/XII/SAS/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka PT SAS sudah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak beserta (sesuai spesifikasi). PT SAS meminta dilakukan pemeriksaan ulang.

Sementara itu salah satu pengamat jasa kontruksi sumatera selatan Ir. Fery Kurniawan  mengungkapkan bahwa semua pihak baik dari birokrat maupun pihak swasta harus bertanggungjawab atas semua temuan BPK RI,

“ Mereka yang terlibat harus bertanggungjawab, karena ini menyangkut anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat, kalau ada indikasi kerugian dengan penyimpangan tersebut aparat penegak hukum harus memproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku,” tegas Fery (mas)

0Shares

Berita Terkait :

HUT Polwan Ke-70, Polwan Polres Tulang Bawang Gelar Baksos

binpers

SMP Negeri 7 Bitung Kategori Penilaian “BAIK” Dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional

binpers

Tim Zumba Zin Ferranie Ikut Ramaikan Expo di Desa Gringsing

Susilawati
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy