21.2 C
Bandung
May 30, 2020
binpers.com
Opini Sumsel

Dugaan Korupsi Musi Banyuasin APBD Tahun 2002 – 2004 yang Tak Terungkap

0Shares
Presiden Megawati Soekarnoputri berinisiatif mendirikan KPK tahun 2002 yang didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Hal ini di buktikan dengan beberapa kasus besar korupsi yang melibatkan Kepala Daerah tak terungkap di tangan kedua institusi itu.

Salah satunya dugaan korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin yang di duga merugikan negara puluhan atau bahkan ratusan milyar dan prosesnya telah sampai penerbitan sprindik dan mungkin SPDPnya telah sampai ke Kejaksaan. Namun hilang di telan waktu serta takkan terungkap dimana KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi menuju “Sakratul Maut”.

Berawa dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat South Sumatera Development Monitor (LSM SSDM) ke Polda Sumsel dengan LP No. Pol : LP/B-519/XI/2003/SPK tanggal 01 Nopember 2003 kemudian surat Kapolres Muba No. Pol : B/2311/XI/2003/Reskrim tanggal 14 Nopember 2003 tentang laporan dugaan adanya penyelewengan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin menjelang PON yang diduga dilakukan oleh Bupati Musi banyuasin.

Kemudian keluarlah Surat perintah penyidikan No. Pol : SPRIN/ /III/2004/Kor/Dit Reskrim Maret 2004 pada objek perkara dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan berbagai proyek di Kabupaten Musi Banyuasin Dana APBD TA. 2003.

Indikasi dugaan tindak pidana korupsi itu adalah adanya pekerjaan mendahului dan penunjukkan langsung yang diduga atas perintah Bupati dan para pejabat terkait pemerintah kabupaten Musi banyuasin mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 240.015.919.538,- Perkara sedang di sidik oleh Polda Sumsel saat itu dan kurs dollar saat itu yaitu Rp 9.311/USD, sedangkan pada tahun 2005 nilai tukar rupiah terhadap USD menguat yaitu sebesar Rp 9.036/USD.

Proyek – proyek yang di tengarai bermasalah antara lain Proyek tahun jamak ruas jalan Sekayu Lais sepanjang 26,53 km , dengan kontraktor PT. Chandratex Indo Artha dengan nilai proyek Rp. 27.930.000.000,- yang dikerjakan 2003 – 2005 1 dengan Pimpro Ir. H. Heri Amalindo. Selanjutnya proyek percontohan dengan metode Recycling dan pembangunan jembatan sepanjang 19,027 km, dengan kontraktor PT. Conbloc Indonesia dengan nilai proyek Rp. 19.383.020.000,- yang dikerjakan tanggal 01 April 2003 dan berakhir tanggal 10 Desember 2003,

Pembangunan lapangan terbang perintis untuk Run Way jenis CN-235 , dengan kontraktor PT. Ultra Kindo Darma Buana dengan nilai proyek Rp. 21.305.000.000, dengan Pimpinan proyek Ardi Arfani . Kemudian pembangunan Retaining Wall sepanjang 100 m dengan nilai Rp. 3.152.000.000,- tahun 2003 dan addendum perpanjangan waktu sampai tahun 2004 kontraktor PT. Wijaya Kesuma,- Pimpinan Proyek Mursidi, BE.

Selanjutnya pembangunan kolam renang dengan kontraktor PT. Pamintori Cipta direktur Hj. Ir. Lusiana Pahri,SE dengan nilai kontrak Rp. 27.252.506.000, 7. Dugaan tersangka tambahan, Ir.Nusirwan, MM Pimpro proyek 7Pimpinan proyek Ir.Nusirwan. Kemudian proyek Rehabilitasi kantor Dinas Pertanian APBD tahun 2003 dengan kontrak Rp. 3.102.600.000,-, Pimpinan proyek Thamrin Akib, BE.

Kemudian pembangunan Work Shop Rp. 1.568.000.000 yang dikerjakan CV. Salsabila, penataan kawasan hijau kota Sekayu yang dikerjakan hanya 1 bulan selesai 100% CV. Alvin Karya direktur Asmadi Rp. 2.556.608.320., Pimpinan proyek Ir. M. Teguh. Selanjutnya proyek PDAM Musi Banyuasin dengan Pimpro Pirdaus L. Dine untuk 8 paket di PDAM Musi Banyuasin yaitu diantaranya, proyek pembangunan sarana pengolahan air bersih desa Peninggalan Rp. 1.490.824.000,- oleh CV. Duging Thari. Selanjutnya Pembangunan sarana air bersih di tiga lokasi terpisah Kec. Keluang, Sungai Lilin dan Bayung Rp. 22.579.243.000,- Kontraktor PT. Chandratex Indo artha. Kemudian Rehab unit pelayanan PDAM sekayu dan Ngulak Rp. 4.918.380.000,- PT. Pilar Mas Perkasa,

Proyek pengadaan alat berat tahun 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.493.533.500,- dan pembelian sepeda motor Rp. 4.446.800.000,- pelaksanaan proyek dengan cara pembelian langsung ke PT. Sarana Simpati, PT Astra Internasional, CV Thamrin Bersaudara dan PT Daya Cipta. Pimpinan proyek saat itu Pateris Lumumba, ST

Dugaan pemalsuan tanda tangan Park Jong Doo Direktur PT Sam Shin Jaya (penanaman Modal Asing) diduga di lakukan oleh Ir. Hj LP pada saat penanda tanganan addendum kontrak ke II tanggal 30 Desember 2005 paket “ Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Sarana Olah Raga dan Lapangan terbang dengan nilai Addendum Rp. 9.775.900.000,

Temuan awal yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi itu diantaranya, Nota kesepakatan kerjasama antara Pemkab Muba dengan PT Chandratex Indo Artha yang ditandatangani Chandra Antonio, Alex Noerdin dan H. Lili Ahmadi yang diduga melanggar Kepres No. 18 tahun 2000 tentang “pengadaan barang jasa instansi pemerintah” karena kontrak berdasarkan nota kesepakatan tidak diatur dalam Kepres tersebut dan surat memo ke kepala Dinas PU BM Musi Banyuasin No : 600/0204/IV/2003 meyatakan telah ditujuk langsung (PL) ke PT Chandratex Indo Artha.

Isi kontrak kesepakatan itu “ Peningkatan jalan aspal hotmix dan pembangunan ruas jalan strategis dan non strategis dalam kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 60 Km dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 82.000.000.000,- ditambah biaya investasi sebesar 30% atau sebesar Rp. 24.6 milyar. Namun entah kenapa Kajari Musi Banyuasin menyatakan belum ditemukan kerugian Negara dengan surat No : B-1233/N.G.19/12/2003. (P-19).

Indikasi lain yaitu, Memo Kepala Dinas PU BM Musi Banyuasin No : 600/ DPU- BM/VIII/2004 bulan Agustus 2004 yang ditanda tangani Ir. H. Heri Amalindo mengusulkan penunjukkan langsung ke PT Chandratex Indo Artha paket pelebaran jalan dan overlay Jalan Kol. Wahid Udin dengan nilai kontrak Rp. 12.631.000.000,-.

Kemudian Surat Bupati Musi Banyuasin ke Kepala dinas PU BM Musi banyuasin dengan NO. 600/0204/IV/2003 yang menyetujui usulan Kadis PU BM Musi Banyuasin melalui surat NO. 600/27/DPU-BM/II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang usulan penunjukan langsung ke PT Ultra Kindo Dharma Buana untuk paket Pembangunan Lapangan Terbang Airstrip sebesar Rp. 21.305.000.000,-

Selanjutnya Penunjukkan langsung PT Chandratex Indo Artha untuk paket Jalan Ruas Sekayu – Lais dengan nilai Rp. 27.930.000.000,- dan penunjukkan langsung ke PT Chandratex Indo Artha pembangunan sirkuit sebesar Rp. 9.695.000.000,-

Kemudian surat usulan penunjukkan langsung No. 209/DPU-BM/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani “Heri Amalindo” ke Bupati Banyuasin mengenai paket Jalan Sp. Selabu-Dawas-Trans C2-Jl Negara sepanjang 4 Km dengan nilai Rp. 3.877.480.000,- ke PT Conbloc Indonesia,

Demikian juga untuk Paket jalan kota Sekayu – Jl jurusan Sp. 11 – Trans B2 spj 3 Km sebesar Rp. 2.907.220.000,- ke PT Conbloc Indonesia. Selanjutnya paket penggantian jembatan lebar 4 meter menjadi 7 meter dan penggantian 5 jembatan menjadi 5 unit double box culvert senilai Rp. 2.878.585.000,- atas nama PT Perdana Abadi Perkasa.

Sebelumnya pada tahun 2002 ketika Bupati Muba mengirim sepucuk surat ke Ketua DPRD Musi Banyuasin nomor : 600/2647/Bappeda/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang usulan paket mendahului tahun anggaran dengan alasan PON XVI di Palembang tahun 2004. Total anggaran sebesar Rp. 103.589.674.000,- dan disetujui oleh DPRD Musi Banyuasin dengan nomor surat : 600/4392/DPRD/2002 yang ditanda tangani oleh,Ketua Dewan Lili Ahmadi para wakil ketua, Drs. Abbas Machdin, Mustofa Hansaria dan Zainul Bachri Haz.

Pelanggaran aturan perundangan yang di duga dilakukan Bupati Muba saat itu yaitu, PP NO. 105 tahun 2000 pasal 10 ayat 3 “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak cukup tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran. Selanjutnya pada pasal 25 “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan PERDA tentang APBD dan tertulis dilembaran daerah.

Kemudian dugaan pelanggaran Undang – Undang No. 5 tahun 1999 “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya dugaan pelanggaran Kepres No. 18 tahun 2000 pasal : Pasal 12 ayat 1 “Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untukpenerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat mengetahui secara luas”.

Kemudian pada Pasal 12 ayat 2 Point B “Pemilihan Langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidakmenjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga,sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; Dugaan pelanggaran “tidak terjadi perbandingan harga, pekerjaan tidak ada kesulitan (umum) dan pencapaian sasaran secara umum tidak ada kesulitan”

Selanjutnya dugaan pelanggaran Kepres No. 80 tahun 2003 tentang “Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 17 ayat 3 dan 4 Ayat 3. “Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi”.

Dugaan pelanggaran selanjutnya “Penyedia barang dan jasa tidak terbatas (umum) dan pekerjaan non kompleks padapada pasal 17 Ayat 4 “Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Dugaan pelanggaran “ Tidak ada perbandingan penawaran dan evaluasi teknis dan biaya”

Kemudian dugaan tindak pidana korupsi pada saat penyusunan Harga Patokan Sendiri (HPS) dengan dugaan yang sangat jelas “ tidak adanya dasar hukum penentuan Quantity dan Quality” mengingat perencanaan proyek diduga tidak melibatkan konsultan perencana sehingga legalitas perencanaan dan nominal HPS tidak berdasar hukum.

Selanjutnya dugaan Kepres No. 80 tahun 2003 Pasal 30 “Jenis kontrak” gabungan lump sum dan harga satuan; Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Saya sebagai mantan konsultan dan Pimpinan proyek dan juga Deputy MAKI Sumsel hanya bisa berucap, semua tinggal kenangan dan sejarah kelam pemberantasan korupsi di Indonesia dan catatan untuk pengusul Revisi UU KPK bahwa korupsi tidak bisa di cegah dan di berantas dengan santun dan penuh kelembutan seperti halnya revisi UU KPK .

Para koruptor memang hebat, berani bayar dan berani berulang melakukan perbuatanya karena mereka menyediakan biaya politik, entertainment dan peningkatan pendapatan kepada oknum petinggi aparat hukum..

Penerapan hukum islam untuk tindak pidana korupsi dan menjadikan KPK menjadi lembaga tinggi negara berdasarkan undang – undang dan bertanggung jawab kepada public adalah solusi ilmiah dan hukum yang terbaik.

0Shares

Berita Terkait :

Jangan Memusuhi, Lihatlah Sejarah Pers Secara Utuh

Arie Chandra

Gubernur Sumsel Herman Deru Kembali Lakukan Peninjauan Check Point PSBB

Susilawati

Beberapa Dugaan Penyimpangan Proyek di Kab. Ogam Ilir Terungkap

Arie Chandra
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy