21.2 C
Bandung
June 6, 2020
binpers.com
Opini Sumsel

Dokumen APBD Pemprov Sumsel Cacat Hukum Dan Melanggar Konstitusi

0Shares
Sebagaimana telah diatur pada Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah bansos kepada mayarakat/organisasi yg bersumber dari APBD terutama pada pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pemberian dana hibah itu bersifat charity,  tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak diperbolehkan memberikan dana bansos secara terus menerus pada lembaga yg sama.

Dana bansos diberikan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bunyi pasal ini sangatlah jelas, bahwa harus memperhatikan urusan wajib terlebih dahulu. Sementara pada tahun anggaran 2013 Pemprov Sumsel justru mengalokasikan anggaran untuk belanja Hibah Bansos ini sangat jor joran.

Misalnya saja pada APBD Induk telah mengalokasikan untuk belanja Hibah Bansos ini sebesar Rp. 1.493.304.039.000 atau sebesar 26% dari total belanja APBD dan dan pada APBD Perubahan TA 2013 ada peningkatan sangat signifikan untuk belanja Hibah Bansos yaitu sebesar Rp. 2.119.489.843.100,-Rp.

Artinya belanja Hibah Bansos pada APBD Perubahan 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 626.185.804.100,-  Bahkan cenderung mengabaikan belanja urusan wajib yg justru berdampak pada pemenuhan hak dasar warga masyarakat.

Hal ini bisa kita lihat misalnya untuk urusan belanja Dinas Pendidikan pada APBD Perubahan 2013 hanya sebesar 4,2 % dari total belanja APBD atau sebesar Rp. 260.450.175.250,- .

Sementara alokasi untuk belanja Dinas Kesehatan Provinsi pada TA 2013 Perubahan sangat jauh dibawah belanja Hibah dan Bansos yaitu hanya sebesar 2,1% atau sebesar Rp. 128.309.292.000,-.

Pada konstitusi /UUD 1945 sangat jelas mengatur tentang besaran anggaran untuk belanja Dinas Kesehatan minimal sebesar 5% diluar belanja pegawai dan untuk Belanja Dinas Pendidikan sebesar 20% dari total Belanja APBD. Artinya bahwa pada dokumen APBD 2013 telah cacat hukum dan telah melanggar konstitusi /UUD 1945.

Sebagaimana telah diatur pada Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah bansos kepada mayarakat/organisasi yg bersumber dari APBD terutama pada pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pemberian dana hibah itu bersifat charity,  tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak diperbolehkan memberikan dana bansos secara terus menerus pada lembaga yg sama.

Dana bansos diberikan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bunyi pasal ini sangatlah jelas, bahwa harus memperhatikan urusan wajib terlebih dahulu. Sementara pada tahun anggaran 2013 Pemprov Sumsel justru mengalokasikan anggaran untuk belanja Hibah Bansos ini sangat jor joran.

Misalnya saja pada APBD Induk telah mengalokasikan untuk belanja Hibah Bansos ini sebesar Rp. 1.493.304.039.000 atau sebesar 26% dari total belanja APBD dan dan pada APBD Perubahan TA 2013 ada peningkatan sangat signifikan untuk belanja Hibah Bansos yaitu sebesar Rp. 2.119.489.843.100,-

Artinya belanja Hibah Bansos pada APBD Perubahan 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 626.185.804.100,-  Bahkan cenderung mengabaikan belanja urusan wajib yg justru berdampak pada pemenuhan hak dasar warga masyarakat.

Hal ini bisa kita lihat misalnya untuk urusan belanja Dinas Pendidikan pada APBD Perubahan 2013 hanya sebesar 4,2 % dari total belanja APBD atau sebesar Rp. 260.450.175.250,- . Sementara alokasi untuk belanja Dinas Kesehatan Provinsi pada TA 2013 Perubahan sangat jauh dibawah belanja Hibah dan Bansos yaitu hanya sebesar 2,1% atau sebesar Rp. 128.309.292.000,-.

Pada konstitusi /UUD 1945 sangat jelas mengatur tentang besaran anggaran untuk belanja Dinas Kesehatan minimal sebesar 5% diluar belanja pegawai dan untuk Belanja Dinas Pendidikan sebesar 20% dari total Belanja APBD. Artinya bahwa pada dokumen APBD 2013 telah cacat hukum dan telah melanggar konstitusi /UUD 1945.

0Shares

Berita Terkait :

Mantan Gubernur Sumsel Diminta Segera Kembalikan Mobil Dinas

Arie Chandra

Gubernur HD Cek Perbatasan Sumsel–Bengkulu

Susilawati

Warga Di Harapkan Cerdas Dalam Memilih Pemimpin Yang Baik

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy