26.1 C
Bandung
July 10, 2020
binpers.com
Opini Sumsel

Tidak Laksanakan Rekomendasi BPK RI Pejabat Negara Siap – Siap Dipenjara

0Shares
Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance) perlu transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang merupakan landasan utama bagi terciptanya kondusivitas demokrasi politik.  Apalagi, gencarnya reformasi birokrasi menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tegaknya Good Governance.

Peran BPK sungguh vital dalam mengawal keuangan negara di daerah. Ketika, kepala daerah melakukan belanja anggaran dengan hati-hati sesuai dengan aturan, maka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat diwujudkan. Sungguh, BPK Kawal Harta Negara untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Bukan sekedar mencegah korupsi, tetapi kinerja BPK mewujudkan tegaknya Good Governance.

Keberadaan BPK diatur  berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E poin (1), “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Jadi, BPK bukan saja “tanggungjawab tentang keuangan negara” melainkan juga “pengelolaan keuangan negara”.

Selain Amandemen UUD 1945, BPK juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional.

Lanjut, landasan hukum dan landasan operasional BPK, sejak 2003 setidaknya ada empat UU, yaitu: 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3) UU Nomor  15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang  merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1973.

Sekecil apapun aliran dana belanja daerah akan terdekteksi oleh BPK. Hal ini dikarenakan BPK mempunyai banyak kewenangan, salah satunya adalah meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,  Lembaga Negara lainnya,  Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,  dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup proses identifikasi masalah, analisis, dan  evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 1 (1) UU Nomor 15 Tahun 2004).

Kondisi pengelolaan keuangan daerah akan diketahui setelah laporan keuangan daerah mengalami pemeriksaan BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, maka BPK memberikan penilaian dalam bentuk empat kategori opini, yaitu WTP atau uniqualified opinion, WDP atau  Qualified Opinion, Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion) serta  Menolak Memberikan Pendapat (atau Tidak Memberikan Pendapat atau  Disclaimer Opinion) yaitu opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal.

Dalam UU Nomor  15 Tahun 2004  pada Pasal 20, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,         BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setelah BPK mempunyai hasil pemeriksaan, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maka BPK melakukan Tindak Lanjut Pemeriksaan hingga menjadi Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada lembaga perwakilan. Karena, tindak lanjut wajib dilakukan untuk menjadi laporan hasil pemeriksaan. Bahkan, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya bisa dikenakan pidana penjara.

Disebutkan dalam Pasal 26, ayat 2 “ Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagai informasi tambahan, dari tahun 2005 hingga 2016, BPK melansir hasil pemantauan Tindak Lanjut  Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), entitasyang telah menyerahkan asset dan/atau penyetoran uang ke  kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp. 70,19 triliun( sumber biro humas BPK RI )

Sedangkan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk tingkat daerah pada kurun waktu yang sama  sebesar Rp. 14,489 trilun. ( sumber biro humas BPK RI )

Adapun, hasil Pemeriksaan BPK semester I dan II tahun 2017  di daerah memberikan hasil yang mencengangkan. Ada sekitar 12.470 temuan BPK yang mencurigakan. Lanjut, laporan BPK memberikan gambaran bahwa harta negara di daerah mengalami kerugian sebesar Rp 1,548 triliun. Sedangkan, potensi kerugian harta negara kurang lebih sebesar Rp. 1,974 trilun.  ( sumber biro humas BPK RI )

0Shares

Berita Terkait :

LI-TPK Sumsel Bongkar Dugaan Penyimpangan Tunggakan PBB PT.BA Sebesar Rp. 849.3 Milyar

Arie Chandra

Transportasi Jadi Kendala Utama Bagi Pasien di Luar Kota Wasior Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan

Istia Miralita

Kemenkes Setujui Palembang dan Prabumulih PSBB Covid-19, Ini Petunjuk Gubernur Sumsel

Istia Miralita
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy