24.2 C
Bandung
May 29, 2020
binpers.com
Sumsel

Pembayaran Upah Pungut Pajak DiBapenda Sebesar Rp. 5,5 Milyar Diduga Bermasalah

0Shares
Palembang – (BN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 yang memuat Opini Wajar  Tanpa Pengecualian dengan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 40.C/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumsel (Pemprov Sumsel) Tahun Anggaran (TA) 2016 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 17 temuan pemeriksaan.

Salah satu dari teluan tersebut adalah Pembayaran Insentif/Upah Pungut Pajak atas PKB, BBN-KB, dan PBB-KB Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.5.581.948.487,00.

Dijelaskan bahwa pada TA 2016, Pemprov Sumsel menganggarkan belanja biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perkebunan sebesar Rp.52.282.275.359,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.32.523.488.063,00.

Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan sebesar Rp.29.214.691.186,00 digunakan untuk pembayaran insentif/upah pungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan pemeriksaan atas perhitungan dan pembayaran insentif/upah pungut PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan   (PPPAP) diketahui terdapat kelebihan realisasi pembayaran insentif/upah pungut BBN-KB Tahun 2016 sebesar Rp.5.335.500.000,00.

Mekanisme pembayaran insentif/upah pungut pajak berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara triwulanan. Pencapaian target kinerja tertentu yang dijabarkan secara triwulan dapat dijelaskan  Sampai dengan Triwulan I : 15%,  Sampai dengan Triwulan II : 40%,  Sampai dengan Triwulan III : 75%  dan  Sampai dengan Triwulan IV : 100%.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka pembayaran insentif/upah pungut untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.

Dijelaskan bahwa Berdasarkan realisasi pencapaian pajak atas PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan PPPAP Realisasi PKB telah mencapai 82,02%, artinya insentif/upah pungut atas pencapaian triwulan I, II, dan III dapat dibayarkan.

Realisasi BBN-KB hanya mencapai 71,26%, artinya insentif/upah pungut hanya dapat dibayarkan atas pencapaian triwulan I saja.

Realisasi PBB-KB telah mencapai 80,19%, artinya insentif/upah pungut atas pencapaian triwulan I, II, dan III dapat dibayarkan.

Realisasi PPPAP telah mencapai 111,73%, artinya insentif/upah pungut atas pencapaian triwulan I s.d. IV dapat dibayarkan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran insentif/upah pungut menunjukan bahwa insentif/upah pungut atas pencapaian BBN-KB triwulan II telah dibayarkan, sedangkan realisasi BBN-KB tidak mencapai 75% atau hanya 71,26%.

maka insentif/upah pungut untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas insentif/upah pungut BBN-KB Triwulan II sebesar Rp.5.335.500.000,00.

Selain itu Realisasi pembayaran insentif/upah pungut bagian Pejabat Pemprov Sumsel melebihi batas maksimal Sebesar Rp.205.798.487,00 dan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp.40.650.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pembayaran insentif/upah pungut pajak atas PKB, BBN-KB, dan PBB-KB bagian pejabat Pemprov Sumsel diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran insentif/upah pungut pajak atas PKB, BBN-KB, dan PBB-KB sebesar Rp.205.798.487,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran insentif/upah pungut pajak atas PKB, BBN-KB, dan PBB-KB pada Dispenda sebagai instansi pengelola pajak dan retribusi diketahui bahwa terdapat pembayaran insentif/upah pungut pajak kepada 34 pegawai non PNS/honorarium sebesar Rp. 40.650.000,00, yang seharusnya tidak diperkenankan untuk menerima pembayaran insentif/upah pungut pajak tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor 244/KPTS/DISPENDA/2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Hasil konfirmasi atas permasalahan tersebut, Kepala Dispenda menyatakan Sependapat dengan temuan BPK atas pembayaran insentif/upah pungut sebesar Rp.40.650.000,00 tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembayaran insentif.

Tapi pihak dispenda tidak sependapat atas temuan kelebihan pembayaran atas insentif BBN-KB Triwulan II sebesar Rp.5.335.500.000,00 karena keberatan atas uraian kondisi temuan yang tidak menggambarkan secara utuh permasalahan terkait BBN-KB Triwulan II Tahun 2016 yang sesungguhnya hanya dibayarkan sebesar Rp.2.584.574.677,00 dan terkait adanya pemotongan atas kelebihan pembayaran insentif BBN-KB Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp.2.750.926.323,00

Pihak dispenda juga tidak sependapat atas temuan pembayaran insentif/upah pungut bagian Pejabat Pemprov Sumsel melebihi batas maksimal sebesar Rp.1.299.185.349,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat perubahan nomenklatur SKPD per tanggal 1 Januari 2017, antara lain Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada  Pasal 7.

Hal tersebut menurut auditor BPK disebabkan oleh Kepala Dispenda kurang melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran insentif/upah pungut pajak daerah, Kepala Subbagian Keuangan Dispenda tidak mematuhi ketentuan dalam perhitungan insentif/upah pungut pajak daerah.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan yang kala itu dijabat oleh Alex Noerdin menyatakan bahwa atas temuan sebesar Rp.6.675.335.349,00 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.40.650.000,00 dan sisanya belum sependapat.

Atas temuan tersebut, Kepala Bapenda baru menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah pada Bank Sumselbabel Nomor 140.300.0001 sebesar Rp.40.650.000,00 tanggal 15 Mei 2017.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk Memproses pengembalian atas kelebihan pembayaran insentif/upah pungut pajak dan menyetorkan ke Kas Umum Daerah sebesar Rp.5.541.298.487,00, dengan rincian Kelebihan pembayaran insentif/upah pungut pajak BBN-KB Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp.5.335.500.000,00, dan Kelebihan pembayaran insentif/upah pungut pajak bagian Pejabat Pemprov Sumsel Rp.205.798.487,00.

Kepala Bapenda Provinsi Sumatera selatan, Dra Hj Neng Muhaiba MM belum bisa dimintai komentarnya apakah rekomendasi BPK RI tersebut sudah diselesaikan pada tahun ini,dikarenakan ketika dikonfirmasi ke kantornya Hj.Neng tidak berada di tempat,” maaf mas ibu kabar tidak ada, ungkap scurity penjaga kantor yang tidak mau disebutkan namanya (mas)

0Shares

Berita Terkait :

Kadis ESMD Provinsi Sumsel Diduga Langgar UU Pelayanan Publik

Arie Chandra

BPK RI Temukan Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi Oleh PT. Pusri

Arie Chandra

Penyidik Kejaksaan Tinggi Serahkan Koruptor Ke Rutan Pakjo Palembang

Arie Chandra
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy