26.1 C
Bandung
July 10, 2020
binpers.com
Bidik Hukum & Kriminal Sumsel

MAKI : Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Terancam Dipenjara Dan Denda

0Shares
Palembang – (BN) Dalam rangka pemeriksaan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018, BPK RI memantau tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah/Kementerian/Lembaga dan DPR.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait terhadap temuan tersebut menunjukkan dari tahun 2005 hingga 2018 terdapat temuan sebanyak 615 dan hingga sekarang belum ditindak lanjuti sebanyak 180 temuan serta belum sesuai rekomendasi sebanyak 382 temuan.

Sedangkan rekapitulasi Tindak Lanjut Khusus Infrastruktur diantaranya Keterlambatan Penyelesaian Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp.929.900.698,00 Belum Tindak Lanjut LKPD TA 2017,

Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Dua OPD Sebesar Rp.5.674.124.100,26 Belum Tindak Lanjut LKPD TA 2017.

Penyelesaian atas Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dua OPD Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp.6.577.401.117,93 Belum Tindak Lanjut LKPD TA 2017.

Pelaksanaan Pekerjaan pada Empat SKPD Kurang Volume Sebesar Rp.8.162.571.258,66 Belum Sesuai LKPD TA 2016.

Realisasi Belanja Modal atas Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang Dibayarkan Melebihi Realisasi Fisik Pekerjaan Sebesar Rp.4.125.625.000,00 Belum Tindak Lanjut LKPD TA 2016.

Pekerjaan Pembangunan Dua Paket Jembatan pada Dinas PU Bina Marga serta Pembangunan RSUD Provinsi Sumatera Selatan Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp.474.718.679,63 Belum Sesuai LKPD TA 2016.

Pekerjaan Penimbunan Lahan PLTS Jakabaring Sport City Sebesar RP.3.677.584.000,00 Tidak Selesai Dikerjakan dan Sisa Uang Muka Sebesar Rp.353.363.469,31 Belum Dikembalikan Belum Sesuai LKPD TA 2016.

Dinas PU Cipta Karya Melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkungan yang Bukan Merupakan Kewenangannya Belum Sesuai LKPD TA 2016.

Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Ir. Fery Kurniawan MT, mengungkapkan bahwa sesuai undang – undang Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan pejabat lain yang tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI dapat diancam penjara dan denda banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Kalau melihat dari Undang- Undang, entitas yang tidak menindaklanjuti itu bisa diancam hukuman. Misalnya dilihat dalam UU No 15 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di situ menyatakan “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tegas Fery.

Sementara itu sampai berita ini diturukan belum bisa dimintai komentarnya, ketika media ingin mengkonfirmasikan hasil rekomendasi BPK RI ke Mantan Gubernur Sumatera selatan Alex Noerdin melalui telpon selulernya di nomor 08117166xx tidak ada jawaban, namun selang beberapa waktu nomor tersebut menelpon balik, tapi yang memegang telpen seorang pria yang mengaku bernama Reza sebagai ajudan, “ maaf pak, ini siapa ya, bapak sedang tidak bersama bersama saya,” ujarnya sambil menutup pembicaraan(mas).

 

0Shares

Berita Terkait :

Tim Saber Pungli OTT Oknum BKD Garut Yang Terlibat Pungli CPNS

binpers

Dua Minggu Jabat, Yosep Temukan 45 Item Sembako ilegal di Batam

binpers

Kapolres Halsel : ” Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Penembakan …!!!”

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy