21.2 C
Bandung
June 6, 2020
binpers.com
Sumsel

Diduga DAK Penugasan SMK TA 2018 Dinas Pendidikan Sumsel Terjadi Penyimpangan

0Shares
Palembang – (BN) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, diduga terjadi penyimpangan dengan modus Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan DAK Penugasan SMK TA 2018 pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp.427.894.806,01 dan Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp47.196.987,70

Dijelaskan bahwa pada TA 2018 Dinas Pendidikan menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 180.180.779.620,00, Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya dipergunakan untuk Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK senilai Rp.19.425.000.000,00 yang dialokasikan untuk 21 sekolah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RPS ini menggunakan metode Swakelola, namun tidak terdaftar di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2018. Dari 21 sekolah penerima bantuan, diantaranya dilakukan uji petik pada empat sekolah.

Yaitu SMKN 1 Talang Ubi Kab. PALI 800 / 4208 / DAK-SMK / DISDIK.SS /2018 Rp. 925.000.000,00,  SMKN 1 Belimbing Kab. Muara Enim 800 / 4209 / DAK-SMK / DISDIK.SS / 2018 Rp. 925.000.000,00, SMKN 1 Kayuagung Kab. OKI 800 / 4215 / DAK-SMK / DISDIK.SS / 2018 Rp. 925.000.000,00 dan SMKN 4 Palembang Kota Palembang 800 / 4219 / DAK-SM K / DISDIK.SS / 2018 Rp. 925.000.000,00.

Pelaksanaan pembangunan RPS dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Anggota P2S ditunjuk oleh Kepala Sekolah dari unsur masyarakat setempat.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian antara KPA Dinas Pendidikan dengan Kepala SMK adalah 120 hari kalender terhitung mulai saat diterimanya di rekening sekolah. Per tanggal 27 November 2018 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, realisasi pembayaran SMK Negeri 1 Talang Ubi, SMK Negeri 1 Belimbing, dan SMK Negeri 4 Palembang telah selesai 100%, sementara pada SMK Negeri 1 Kayuagung baru dibayar 40% karena kemajuan fisik pekerjaan belum mencapai 30%.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan fisik di lapangan diketahui terdapat kekurangan volume dan kesalahan perhitungan harga satuan dan item pekerjaan yang telah diperhitungkan pada biaya lainnya (overhead) sebesar Rp.475.091.793,71.

MK Negeri 1 Talang Ubi Pelaksanaan swakelola dilaksanakan oleh P2S berdasarkan SK Kepala SMK Negeri 1 Talang Ubi No.420/85/SMKN 1 BLB/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.177.295.420,18

SMK Negeri 1 Belimbing Pelaksanaan swakelola dilaksanakan oleh P2S berdasarkan SK Kepala SMK Negeri 1 Belimbing No.420/85/SMKN 1 BLB/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.70.292.328,15.

SMK Negeri 1 Kayuagung Pelaksanaan swakelola dilaksanakan oleh P2S berdasarkan SK Kepala SMK Negeri 1 Kayuagung No.421.5/200/SMKN 01 KAG/Disdik/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume antara lain pada Pekerjaan Pondasi Tapak, Pekerjaan Kolom (30×40) cm (K1) dan Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan yaitu sebesar Rp.47.196.987,70.

Dan SMK Negeri 4 Palembang Pelaksanaan swakelola dilaksanakan oleh P2S berdasarkan SK Kepala SMK Negeri 4 Palembang No.800/167/Disdik.SS/SMK4/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.180.307.057,68

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut BPK RI Hal tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan selaku PA kurang melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya dan KPA dan PPTK Pekerjaan Bantuan Pembangunan RPS pada Kegiatan DAK Penugasan SMK, serta masing-masing Kepala SMK kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan memberikan tanggapan selaku PA akan memerintahkan kepada Kepala SMK Penerima Bantuan RPS agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara dan berjanji Untuk ke depan, Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran akan memaksimalkan pengawasan pengadaan barang/jasa swakelola di lingkungan OPD Dinas Pendidikan melalui Tim Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Sumsel.

Kepala Dinas pendidikan juga mengakui kurangnya SDM yang memahami kegiatan pembangunan fisik/perencanaan bangunan, menyebabkan kurang maksimalnya monitoring laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pembayaran pekerjaan.

Untuk pekerjaan selanjutnya, KPA dan PPTK DAK akan diperintahkan melakukan monitoring laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan dengan lebih baik dan menyampaikan peraturan-peraturan yang berlaku tentang Tim Perencana dan Pengawas pada kegiatan swakelola, diminta kepada semua Kepala SMK yang akan menerima bantuan, untuk memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan pembangunan fisik swakelola.

BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp.427.894.806,01 dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan Memproses potensi kelebihan pembayaran kepada SMK Negeri 1 Kayuagung dengan memperhitungkan dalam pembayaran termin terakhir dan/atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.47.196.987,70.

Sampai berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selatan tidak mau memberikan komentarnya dengan alasan ada tamu dari Kejaksaan.” maaf mas, saya ada tamu dari kejaksaan”, kata Widodo sambil menutup telpon selulernya di nomor 081273438xx(mas)

 

 

0Shares

Berita Terkait :

Terkait Dugaan Kasus Korupsi Sumsel, Boyamin Lapor Ke Komjak

Arie Chandra

LSM-Basmi Duga Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp510 T, KPK Nilai Lebih Besar Lagi

binpers

Pembayaran Upah Pungut Pajak DiBapenda Sebesar Rp. 5,5 Milyar Diduga Bermasalah

Arie Chandra
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy