21.2 C
Bandung
May 30, 2020
binpers.com
Ekonomi & Bisnis Jawa Barat

Jual Gas 3 Kg di Atas HET, Izin Pangkalan Akan Dicabut

0Shares
Kab. Bandung, BN – Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kabupaten Bandung memberikan peringatan keras kepada para pengusaha pangkalan supaya tidak menjual gas elpiji 3 kg (bersubsidi), melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah Rp 16.600. Jika ada pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut, Surat Keterangan Usaha (SKU) pangkalannya akan dicabut dan tidak akan diberi pasokan barang dari Pertamina.

“Bahkan sudah ada kesepakatan dengan Pertamina. Sanksi peringatan hanya sampai 2 kali dari asalnya 3 kali. Jika sampai 2 kali peringatan tetap saja melanggar, SKU-nya akan langsung dicabut. Risikonya pangkalan tersebut tidak akan mendapatkan lagi distribusi dari Pertamina,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kabupaten Bandung Popy.

Menurut Popy, ketegasan itu, karena cukup banyak pangkalan yang menjual elpiji 3 kg di atas HET Rp 16.600 per tabung. Bahkan dirinya sempat menyaksikan langsung, ada pangkalan yang terang-terangan menjual Rp 18.000 di tempatnya. “Padahal, di plang pangkalan jelas-jelas terpampang HET-nya Rp 16.600 per tabung,” katanya.

Mereka berdalih, menaikan harga dari HET, di antaranya untuk mengganti ongkos transport karena barangnya langsung dikirim ke warung eceran. Padahal, warung tersebut binaan mereka. Sudah menjadi aturan dan kewajiban pangkalan, barangnya harus diantar langsung ke warung binaannya, tanpa memungut lagi ongkos transport.

“Pangkalan juga kan binaan agen. Agen pun mengantar barangnya sampai ke tempat pangkalan. Jadi, tidak ada alasan, elpiji 3 kg bersubsidi harus dijual sesuai HET Rp 16.600. Apalagi dengan HET sebesar itu, pangkalan sudah mengantongi keuntungan,” ucap Popy.

Popy menyebutkan, akibat harga elpiji di pangkalan dijual di atas HET, dampaknya harga di warung eceran pun meroket hingga memberatkan masyarakat tidak mampu. Harga eceran di warung rata-rata lebih dari Rp 23.000 per tabung. Ada yang Rp 25.000 per tabung.

Tindakan tersebut, jelas melanggar aturan. “Kalau dihitung, selisih dari HET sampai harga di tangan konsumen begitu besar, sehingga memberatkan warga miskin yang menjadi sasaran subsidi. Saya sudah meminta kepada Pertamina, jika ada pangkalan yang melanggar HET, segera cabut SKU-nya,” ujar Popy menandaskan.

Kelangkaan di tengah stok melimpah

Lebih jauh Popy menjelaskan, selain harganya mahal, barangnya pun langka sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Kelangkaan tersebut, terutama terjadi di wilayah Kecamatan Cicalengka dan Cikancung.

Padahal, jika melihat kuota gas elpiji 3 kg di Kabupaten Bandung, dinilai melimpah sehingga tidak mungkin langka.

Popy menambahkan, dengan kondisi tersebut, patut diduga kuat terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya. Bukan mustahil, jika di lapangan terjadi praktik penimbunan. “Oleh karena itu, kami akan melakukan pengecekan sekaligus investigasi guna mengungkap kesalahan tersebut. Ini sebagaimana instruksi bupati kepada kami untuk turun ke lapangan,” katanya.(Gunarto)

0Shares

Berita Terkait :

Menhadapi Arus Mudik, Badan Sar Nasional (Basarnas)  Propinsi Lampung

binpers

Mulai 18 Agustus 2018, Beli Tiket Ferry Gunakan Uang Elektronik

binpers

ASPADIN DPD JDB Gelar Raker Di Lembang

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy