binpers.com
Investigasi Jawa Barat

DPRD Jabar Perlu Tindak Lanjut Kasus Gunung Geulis Kabupaten Sumedang 

JATINANGOR,   BN – Kedatangan aksi massa dari Gabungan Komunitas Peduli Lingkungan Gunung Geulis Jatinangor, diterima oleh pimpinan DPRD Jawa Barat pada Kamis (19/9/2019) pagi hari. Sebelumnya massa aksi melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate. Legislator Fraksi PKS yang menerima massa adalah Wakil Ketua DPRD Jabar definitif, Ahmad Ru’yat serta Ridwan Solihin (Rinso) sebagai anggota Fraksi PKS yang juga berasal dari dapil Sumedang.

Suasana hangat saat perwakilan DPRD Jabar menerima perwakilan massa aksi. Apalagi Rinso merupakan warga Jatinangor dan juga sesama aktivis di Jatinangor. Perwakilan massa aksi menyampaikan aspirasinya dari berbagai permasalahan, mulai dari penggalian tanah di kaki Gunung Geulis, Ruang Terbuka Hijau (RTH) PT Kahatex, maupun permasalahan lingkungan lainnya di Jatinangor dan Jawa Barat. Hadir juga camat Jatinangor serta kepala Desa Jatimukti. Koordinator Forum Komunikasi Peduli Gunung Geulis Saepudin memaparkan permasalahan yang terjadi. Khususnya mengenai penggalian di kaki Gunung Geulis yang dianggap bermasalah secara aspek lingkungan maupun hukum. Secara detail dengan data administrasi maupun dokumentasi langsung dieksekusi. Rinso menyatakan bahwa aspirasi ini akan segera dieksekusi walaupun saat ini alat kelengkapan dewan belum terbentuk karena baru dilantik beberapa waktu. Komitmen ini sebagai bentuk respon DPRD Jabar khususnya anggota DPRD dapil Sumedang Majalengka Subang sebagai wilayah pemilihan.

Ditempat terpisah, Tim Investigasi  meminta tanggapan terkait persoalan tersebut  kepada salah satu  pakar Hukum  yang enggan di sebut namanya “Dalam hal kejadian yang saat menjadi pemicu kontradiksi sehingga masyarakat mengambil sikap. Seharusya,  Pemerintah Kabupaten Sumedang tentu harus jeli dan tidak tergesa gesa serta transparan atas adanya Penggalian tersebut. DPRD harus juga mempertimbangkan atas aspirasi Masyarakat tentunya jangan ada keberpihakan itu saja menurut saya “ tandasnya.

Pemerintah kabupaten sumedang  lebih mengkedepankan kepentingan masyakat sehingga dari pihak pihak juga perusahaan berjalan dengan baik dan tidak membelakangi  kepentingan Umum. (red)

Related posts

BINPERS.COM