binpers.com
Investigasi Sumsel

Diduga Kredit Bernilai Ratusan Milyar Rupiah Bank SumselBabel Bermasalah

Palembang – (BN) BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk Tahun 2016 dan 2017 (Semester I).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas operasional perusahaan dan menilai apakah pengelolaan operasional perusahaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur – prosedur yang di pandang perlu sesuai dengan keadaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) dapat disimpulkan ahwa Sistem Pengendalian Intern PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum sepenuhnya efektif dan pengelolaan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat dari temuan-temuan, diantaranya Penyaluran Dana Berupa Kredit.

Menurut pihak BPK RI, Pengelolaan kredit grup PT MA kurang menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi tidak tertagih sebesar Rp.145.729.299.389,41, yaitu kontrol atas underlying perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) tidak memadai, dan nilai likuiditas jaminan yang dimiliki grup PT MA tidak mengcover sisa baki debet per 30 Juni 2017, serta kualitas agunan yang dimiliki oleh grup PT MA tidak memada.

Selanjutnya pengelolaan kredit grup PT TM kurang menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi tidak tertagih sebesar Rp.44.038.403.303,14, yaitu kontrol atas underlying perjanjian KMK tidak memadai, dan nilai likuiditas jaminan tidak menutupi sisa baki debet.

Pengelolaan kredit PT GI kurang menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi tidak tertagih sebesar Rp.13.089.915.658,00 dengan kondisi antara lain bank kurang berupaya memantau pelaksanaan pembayaran atas underlying transaksi.

Analisis persetujuan dan perpanjangan kredit kepada PT KP kurang menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi tidak tertagih sebesar Rp.57.900.000.000,00 yaitu analisis kredit tidak menggunakan laporan keuangan yang diaudit, analisis aspek ekonomi dan pemasaran debitur tidak memadai, dan analisis atas Repayment Capacity tidak berdasarkan perhitungan yang realistis, serta pelaksanaan addendum perpanjangan waktu tidak mempertimbangkan proyeksi pengembalian yang jelas.

Serta pengelolaan kredit perdagangan kepada PT Cf kurang menerapkan prinsip kehatihatian berpotensi macet sebesar Rp.50.000.000.000,00, dengan kondisi antara lain

analisis tidak memperhitungkan laporan keuangan tahun berjalan, tidak dilakukan prosedur yang memadai untuk meyakini kebenaran/validitas dari underlying transaksi OAF, perubahan fasilitas Trade Finance menjadi KMK belum diatur secara teknis.

Disamping itu BPK RI juga menemukan pengadaan dan Pelepasan Aktiva Tetap Kekurangan volume pekerjaan enam paket pengadaan aktiva tetap sebesar Rp.957.431.169,19. Atas kekurangan volume tersebut telah disetorkan sebesar Rp.24.885.014,94, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.932.546.154,25.

Berdasarkan kelemahan tersebut , BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, antara lain agar  Penyaluran Dana Berupa Kredit mengatur teknis perpindahan fasilitas OAF ke KMK dan prosedur verifikasi underlying transaksi OAF,

Pihak Auditor juga menginstruksikan Direktur Umum, Direktur Pemasaran, Analis Kredit, Pengelola Kredit Menengah, Pimpinan Bagian Kredit Menengah, dan Pimpinan Divisi Kredit, Pimpinan Satuan Kredit Khusus, Pimpinan Bagian Trade Finance dan Financial Institution serta Pimpinan Divisi Treasuri dan Internasional kantor pusat untuk mempedomani BPP tentang Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengelolaan dan administrasi dokumen permohonan, analisis dan persetujuan pemberian fasilitas kredit.

Selanjutnya BPK RI menginstruksikan Direktur Pemasaran dan Direktur Umum untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit macet sebesar Rp.271.159.346.640,72 dan risiko kredit sebesar Rp.50.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengadaan dan Pelepasan Aktiva Tetap Menyelesaikan kelebihan bayar sebesar Rp932.546.154,25 dan menyetorkan ke rekening Bank SumselBabel. (mas)

Related posts

BINPERS.COM