21.2 C
Bandung
July 3, 2020
binpers.com
Sumsel

BPK RI Temukan Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi Oleh PT. Pusri

0Shares
Palembang, (BN) – Sesuai Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi diketahui masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut auditor, penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT PSP selaku produsen. Hasil pemeriksaan tersebut diketahui terdapat Koreksi Berulang atas Pembebanan Biaya yang tidak diperbolehkan untuk Diperhitungkan sebagai Komponen HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 HPP pupuk bersubsidi meliputi seluruh biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV (termasuk PPN).

Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tanggal 9 Halaman 16 dari 39 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan HPP pupuk bersubsidi PT PSP TA 2017 untuk masing-masing jenis pupuk yaitu pupuk Urea sebesar Rp.5.105.209,10 per Ton, NPK sebesar Rp6.294.077,58 per Ton, dan Organik sebesar Rp1.962.165,85 per Ton.

Koreksi perhitungan HPP pupuk bersubsidi PT PSP TA 2017 antara lain disebabkan oleh PT PSP belum menyesuaikan Laporan Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan proses bisnis/kegiatan usaha perusahaan dalam penyusunan dasar alokasi biaya tahun 2017.

Selain itu PT PSP masih memasukkan beberapa biaya yang tidak dapat dibebankan dalam HPP pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut berupa penelusuran ke dokumen sumber/vouching atas biaya-biaya yang diperhitungkan dalam HPP pupuk bersubsidi dan penelusuran atas kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya, diketahui terdapat biaya-biaya yang masih diperhitungkan oleh PT PSP sebagai komponen perhitungan HPP pupuk bersubsidi walaupun di tahun sebelumnya telah dilakukan koreksi atas biaya tersebut oleh Tim Pemeriksa BPK untuk tidak diperhitungkan dalam perhitungan HPP.

PT PSP masih memperhitungkan biaya penyusutan aset yang tidak terkait dengan kegiatan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi seperti perhitungan HPP unaudited tahun lalu.

Biaya pemeliharaan taman yang belum diproporsikan antara luasan pabrik dan non pabrik. PT PSP masih memperhitungkan seluruh biaya pemeliharaan taman seperti tahun sebelumnya kedalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi dan  Biaya Pajak Bumi dan Bangunan untuk lahan sarana rekreasi dan olahraga, lahan rumah sakit, dan eks sekolah YSPP yang masih dibebankan dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi.

Selanjutnya diduga Sewa dan Penggunaan Kendaraan Operasional Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Sebesar Rp.69.478.188,26.

PT PSP mengoperasikan 45 kendaraan mobil operasional di bawah pengelolaan Bagian Pelayanan dan Rumah Tangga untuk digunakan di Kantor Pusat Palembang dan Kantor Perwakilan Jakarta. Jumlah kendaraan yang dikelola tersebut sebanyak 33 kendaraan milik sendiri dan 12 kendaraan sewa dengan pihak ketiga dhi. PT Sri Varia Wisata (PT SVW) yang merupakan anak perusahaan PT PSP.

Realisasi biaya sewa kendaraan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp3.263.987.115,00 yang meliputi sewa kendaraan operasional seluruh wilayah kerja PT PSP, sewa kendaraan tamu perusahaan, dan sewa kendaraan operasional Direksi.

Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik di lapangan terhadap kendaraan operasional yang disewa dari PT SVW menunjukkan permasalahan diantaranya Sewa kendaraan tidak didukung dengan kontrak dan  Terdapat kelebihan perhitungan atas biaya sewa kendaraan sebesar Rp.69.478.188,26.

Berdasarkan dokumen yang disebutkan di atas, PT PSP telah melakukan pembayaran atas sewa lima unit kendaraan Mitsubishi Pajero kepada PT SVW melalui memo verifikasi pembayaran (dokumen pembayaran) yang sudah diperiksa oleh Bagian Verifikasi (Departemen Akuntansi) secara bertahap.

Penggunaan kendaraan operasional tidak didukung dengan Pedoman Operasional Baku (POB) dan  Kegiatan Pengantongan dan Penimbangan Pupuk NPK Bersubsidi Belum Memadai.

Hasil pemeriksaan atas dokumen yang dikeluarkan oleh Bagian Logsar berupa rekapitulasi laporan hasil timbangan (berat bersih) atas truk pengangkut beserta pupuk NPK subsidi yang diangkutnya yang melalui jembatan penimbangan selama tahun 2017 diketahui masih terdapat perbedaan berat/tonase, baik selisih lebih maupun kurang dibandingkan dengan tabel toleransi bridge scale. Berdasarkan rekapitulasi tersebut terdapat selisih lebih total sebesar 582.799 kg dan selisih kurang total sebesar 11.705 kg.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Beberapa Distributor Belum Sesuai Ketentuan PT PSP selama tahun 2017 telah menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pada wilayah I dan II, total 31.190,56 88.507,50.

Pemeriksaan atas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PSP secara uji petik dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Uji petik dilaksanakan untuk menguji kegiatan penyaluran pupuk pada distributor yang bekerja sama dengan PT PSP di wilayah tersebut.

Hasil pemeriksaan lapangan terkait dengan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor ditemukan permasalahan diantaranya Empat distributor tidak melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pengecer, Bukti penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor CV Mutiara kepada pengecer berupa nota penjualan tidak didokumentasikan secara lengkap.

Selain itu Selisih jumlah pupuk antara hasil stock opname pada saat pemeriksaan dengan bukti pencatatan Pengujian stock opname pada saat pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui dan menguji saldo akhir pupuk di tahun 2017.

Hasil pengujian menunjukkan terdapat selisih antara hasil stock opname dengan pencatatan  Distributor PT Mega Eltra di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hasil stock opname per 31 Januari 2018, diketahui terdapat selisih kurang sebanyak 50 ton antara catatan dengan stok fisik pupuk di gudang.

Penjelasan dari penanggung jawab PT Mega Eltra Temanggung bahwa pupuk sebanyak 50 ton tersebut sudah disalurkan kepada beberapa pengecer, namun belum didukung dengan nota penjualan dengan Pengujian terhadap stock opname pada gudang penyimpanan pupuk di tahun 2018 pada CV Mutiara Kabupaten Kulon Progo, diketahui terdapat selisih persediaan (lebih) sebesar 3,05 ton. Penjelasan dari pemilik CV Mutiara bahwa selisih tersebut merupakan pupuk yang belum diambil oleh pengecer.

Namun pemeriksaan atas buku persediaan distributor tidak menunjukkan adanya informasi/catatan atas pupuk yang belum diambil oleh pengecer tersebut.

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer belum sepenuhnya sesuai ketentuan diduga terdapat satu pengecer yang mengenakan harga jual di atas HET.

HET pupuk urea subsidi adalah sebesar Rp1.800,00/kg atau Rp90.000,00 persak (ukuran 50kg). Bumi Pertani di wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap merupakan pengecer yang berada dibawah Distributor PT Mega Eltra. Selama tahun 2017, Bumi Pertani melakukan penyaluran pupuk urea bersubsidi sebesar 117 ton.

Hasil pemeriksaan di lapangan atas pengecer tersebut diketahui bahwa penjualan atas pupuk urea dilakukan dalam kemasan 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, dan 50kg dengan harga di atas HET. (MAS)

 

0Shares

Berita Terkait :

Diduga Bantuan Hibah TA. 2017 Pempov Sumsel Rp. 1.9 Trilyun Langgar Permen dan Pergub

Arie Chandra

Diduga Kredit Bernilai Ratusan Milyar Rupiah Bank SumselBabel Bermasalah

Arie Chandra

Pasien Covid-19 yang Sembuh di Sumsel Terus Bertambah Jadi 282 Orang

Istia Miralita
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy