binpers.com
Investigasi Sumsel

WRC Bongkar Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Kuliah Gratis di Sumsel

Palembang, (BN) – Ketua Watch Relation Of Corrution, (WRC), Arie Chandra SH mengatakan, saat ini lembaganya dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan penyimpangan dana hibah provinsi Sumatera selatan pada bidang pendidikan.
Menurut Arie, Pada Tahun Anggaran 2016 Pemprov Sumsel menganggarkan belanja hibah sebesar Rp.2.064.793.627.879  dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.226.252.000.
Adapun realisasi masing-masing adalah sebesar Rp.2.042.547.377.879 dan Rp.226.252.000 atau 98,92% dan 100% dari anggaran.

Dokumen yang dimiliki WRC menunjukkan jika proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial bermasalah. Dimana rincian SK Gubernur tentang penerima bantuan hibah tidak berdasarkan mekanisme by name by address, serta tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengajuan usulan bantuan hibah.
Diketahui juga, terdapat tiga penerima hibah yang tidak disebutkan secara rinci nama penerimanya, yakni Hibah untuk beasiswa/bantuan kepada guru, Hibah kuliah gratis dan Hibah ponpes se-Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Hibah beasiswa/bantuan kepada guru menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara usulan dengan pencairan. Salah satu pihak penerima hibah mengajukan usulan bantuan hibah sebesar Rp.314.759.000.

Sedangkan usulan pencairan bantuan/beasiswa guru pada SP2D Nomor 198/SP2D/1.20.05.02/206 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp.453.000.000. Sehingga nilai pencairan beasiswa/bantuan kepada guru lebih besar Rp138.241.000 dari usulan.

Sementara itu pemberian bantuan hibah kuliah gratis didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 pasal 4 yang menyatakan bahwa biaya program kuliah gratis diberikan bagi calon mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Namun, berdasarkan review atas SK Gubernur penerima bantuan hibah diketahui bahwa penerima dana hibah kuliah gratis tidak menyebutkan secara rinci penerima hibah melalui mekanisme by name by address.

Serta terdapat individu penerima bantuan hibah kuliah gratis yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hibah pemerintah daerah tidak dapat diberikan untuk individu perorangan.

Arie menduga kasus korupsi sudah terjadi sejak perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga memerlukan waktu bagi penegak hukum dalam penyelesaiannya. Dalam konteks ini, diduga ada keterlibatan eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi mengatur dana hibah ini untuk kepentingan tertentu. Misalnya, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penerima fiktif terkait nama orang dan Lembaga..

Modus-modus tersebut hampir terjadi pada setiap daerah. Berdasarkan pengalamannya sebagai auditor BPK, Muzni Fauzi dalam buku “Membongkar Trik Penyimpangan Penggunaan Keuangan Negara” menulis beberapa modus yang biasa digunakan oleh pejabat daerah dalam menyalahgunakan anggaran negara.

Menurut dia, salah satunya adalah membuat proposal bantuan sosial atau hibah atau keuangan secara fiktif. Hal itu dilakukan dalam rangka mengumpulkan dana untuk tujuan kepentingan tertentu. Kemudian, unit kerja yang memiliki otoritas pada pengelolaan bantuan akan mendapat perintah oleh atasannya, biasanya tidak tertulis.

Ia bisa dilakukan melalui kepala unit kerjanya, sekretaris daerah, ataupun langsung perintah dari kepala daerah untuk membuat proposal fiktif dan rekeningnya sebagai dasar pencairan bantuan. Biasanya staf kepercayaan saja yang menjalankan misi khusus ini. Apabila telah dicairkan, maka dana bantuan tersebut dipergunakan sesuai maksud atau dikelola oleh staf kepercayaannya.

Momentum yang dimanfaatkan biasanya saat penyusunan APBD dan atau Perubahan APBD yang telah dirancang untuk menganggarkan bantuan yang dapat difiktifkan. Apabila telah ditetapkan, nantinya eksekusi dan pelaksanaannya biasanya diserahkan pada staf kepercayaan. Pekerjaan rumah terakhir adalah saat pelaporan kegiatan, di mana semua pertanggungjawaban telah direkayasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Muzni, terkadang memang cukup sulit memprediksi adanya praktik kecurangan tersebut. Namun, bagi mereka yang sudah berpengalaman di bidang audit tentunya akan mudah menemukannya. Salah satunya adalah mencermati dan bandingkan pagu anggaran dari sebelumnya.

Selain itu, pertanggungjawaban pengeluaran biasanya tidak didukung bukti yang lengkap dan waktu penyampaiannya pun berlarut-larut akibat pembuatan SPJ fiktif yang memakan waktu.

Arie berharap agar pihak yudikatif melakukan proses hukum atas dugaan korupsi yang terjadi dalam program hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumsel ini, “Kami akan pelaporan dan mengawal proses tersebut hingga ke persidangan sehingga ketika kerugian negara pihak judikatif bisa menyelamatkannya dan bagi para pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo ketika dikonfirmasi ke kantornya tidak berada di tempat, dan ketika mencoba mengubungi via whatsApp di nomor 081273438xx tidak ada jawaban meski pesan sudah terlihat dibaca. (mas)

Related posts

BINPERS.COM