20.3 C
Bandung
June 6, 2020
binpers.com
Investigasi Sumsel

MAKI Sumsel Bongkar Dugaan Penyimpangan Anggaran UPTD BLPT Diknas

0Shares
Palembang, (BN) – Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Ir. Fery Kurniawan mengatakan akan membongkar dugaan penyimpangan anggaran UPTD BLPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan Pengelolaan Pendapatan Tidak Tertib dan Terdapat Penggunaan Langsung Sebesar Rp.236.980.000,00.

Menurut Fery Laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2017 melaporkan realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.3.165.360.996.225,00.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh MAKI menurut Fery, Hasil pemeriksaan BPK RI secara uji petik terhadap dokumen pengelolaan PAD diketahui Pengelolaan Pendapatan pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan Tidak Tertib, Mekanisme Pemungutan Pajak dan retribusi tidak melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan terdapat penggunaan langsung sebesar Rp.236.980.000,00.

Fery menguraikan bahwa Pengelolaan Pendapatan pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan Tidak Tertib dan Terdapat Penggunaan Langsung Sebesar Rp236.980.000,00, dimana Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Sewa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Retribusi PKDSTP/P/V) antara lain dikelola oleh UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Pendidikan Teknis (BLPT) Dinas Pendidikan.

Pendapatan Retribusi berasal dari sewa ruang serba guna, sewa bengkel,dan sewa kantin yang berada di wilayah kantor UPTD BLPT Dinas Pendidikan. Anggaran Retribusi PKD-STP/P/V TA 2017 pada UPTD BLPT sebesar Rp163.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp76.500.000,00 atau 47,93% dari anggaran.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha dan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan serta wawancara kepada Kepala UPTD BLPT Dinas Pendidikan diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan pendapatan Retribusi PKDSTP/P/V pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan

Kuat dugaan Penetapan Retribusi PKDSTP/P/V pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan Tidak Berdasarkan Perda yang Berlaku,UPTD BLPT Dinas Pendidikan memiliki Gedung Serba Guna yang disewakan untuk lembaga/organisasi/masyarakat dan pemerintahan.

Tarif jasa sewa Gedung Serba Guna sesuai Perda ditetapkan sebesar Rp300.000,00/hari untuk penggunaan siang hari dan Rp400.000,00/hari untuk penggunaan malam hari.

Pemeriksaan atas dokumen penerimaan UPTD BLPT Dinas Pendidikan TA 2017 diketahui bahwa gedung serba guna disewakan kepada masyarakat, baik lembaga/organisasi/ataupun instansi pemerintahan dengan tarif Rp1.500.000,00, Rp4.000.000,00, Rp12.000.000,00 dan Rp15.000.000,00.

Wawancara dengan Bendahara Pembantu UPTD BLPT Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tarif sewa gedung serba guna sebesar Rp1.500.000,00 dan Rp4.000.000,00 ditetapkan oleh Kepala Unit Produksi (UP) dengan mendapat persetujuan UPTD BLPT Provinsi Sumsel yang merupakan hasil negoisiasi antara penyewa dengan Kepala UP.

Keputusan hasil negoisiasi tersebut tidak terdokumentasi. Sedangkan tarif sewa sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 per satu kali kegiatan didasarkan pada (1) SK Kepala UPTD BLPT Sumsel Nomor 800/001/UP/SK/GSBLPT.SS/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Harga Gedung Serba Guna UPTD BLPT Sumsel Tahun 2017 sebesar Rp12.000.000,00 untuk periode sewa 1 Januari s.d. 3 Agustus 2017.

Serta SK Kepala UPTD BLPT Sumsel Nomor 800/009/SK/SBLPT.SS/I/2017 tentang Penetapan Harga Gedung Serba Guna UPTD BLPT Sumsel Tahun 2017 Tanggal 12 April 2017, yaitu sebesar Rp.15.000.000,00, mulai dikenakan untuk periode 20 Agustus 2017 s.dsaat ini.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan, pendapatan sewa gedung serba guna UPTD BLPT TA 2017 terealisasi sebesar Rp272.500.000,00 dari 22 penyewa. Seharusnya sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017, Retribusi PKDSTP/P/V yang ditetapkan kepada 22 Wajib Retribusi (WR) hanya sebesar Rp6.600.000,00 (Rp300.000,00 x 22 WR). Dengan demikian, terdapat kelebihan penetapan Retribusi PKDSTP/P/V kepada 22 WR sebesar Rp.265.900.000,00.

Fery Juga menjelaskan ada dugaan penyimpangan Sewa Bengkel Body Repair dan Bengkel Kendaraan Mobil.

Dijelaskan bahwa UPTD BLPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menyewakan bengkel yang berlokasi dalam lingkungan UPTD BLPT, yaitu kepada Bengkel Yanto Body Repair dengan perjanjian Nomor 007/UP-BLPT/I/2017 yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan. Selain itu, BLPT juga melakukan sewa dengan Bengkel Kendaraan Mobil Andre dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 008/UP-BLPT/I/2017 dengan nilai sewa sebesar Rp1.000.000,00 per bulan.

Selama TA 2017, Bengkel Yanto dan Bengkel Kendaraan Mobil Andre telah menyetor ke Bendahara Penerima Pembantu secara tunai setiap bulan, dengan realisasi sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp20.000.000,00 dengan masing-masing bengkel menyetor sebesar Rp10.000.000,00 untuk sepuluh bulan.

Selanjutnya Pendapatan Retribusi PKDSTP/P/V dari Sewa Ruang Rapat, Sewa Mess,dan Sewa Ruang Makan pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Untuk melakukan pungutan retribusi PKDSTP/P/V, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017, antara lain menetapkan tentang besaran tarif jasa pelatihan/kursus dan jasa pekerjaan untuk Jurusan Bangunan, Jurusan Listrik dan Elektronik, Jurusan Teknologi dan
Pengerjaan Logam (TPL), Jurusan Automotif serta jasa pemakaian gedung serba guna.

Hasil pemeriksaan dokumen atas pendapatan Retribusi PKDSTP/P/V TA 2017 diketahui terdapat penerimaan atas sewa ruang rapat, sewa mess, dan sewa ruang makan sebesar Rp5.000.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah, namun penerimaan tersebut tidak memiliki dasar hukum pemungutan atau peraturan daerah

Diantaraya Sewa Ruang Makan Gedung selama TA 2017 disewakan sebanyak satu kali sebesar Rp2.000.000,00/kegiatan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.500.000,00,Sewa Ruang Rapat Gedung selama TA 2017 disewakan sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 dan Rp1.500.000,00 disetor ke Kas Daerah hanya sebesar Rp2.000.000,00.

Serta Penerimaan sewa Mess BLPT selama TA 2017 sebesar Rp.2.250.000,00 dengan biaya sewa sebesar Rp150.000,00/hari disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.500.000,00.

Dengan demikian terdapat penerimaan dari sewa ruang makan, sewa ruang rapat, dan sewa mess BLPT yang tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.750.000,00 (Rp7.750.000,00 – Rp5.000.000,00).

Sewa ruang makan gedung, sewa ruang rapat gedung, dan mess BLPT ditetapkan berdasarkan hasil negoisiasi antara Kepala UP UPTD BLPT dengan pihak ketiga.

Selain itu Fery juga mengungkapkan Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi PKDSTP/P/V pada UPTD BLPT Dinas Pendidikan.

Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi pendapatan sewa atas BMD pada UPTD BLPT, diketahui bahwa dari seluruh penerimaan sebesar Rp301.750.000,00, telah disetor ke rekening Kas Daerah sebesar Rp76.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp.225.250.000,00 telah digunakan langsung untuk kegiatan operasional

Diduga kuat bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD BLPT Sumatera Selatan
Menyimpan Sisa Dana dalam Rekening Pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD BLPT Dinas Pendidikan, diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 masih terdapat saldo kas yang masih dalam penguasaannya yaitu sebesar Rp11.730.000,00.

Saldo tersebut disimpan pada rekening tabungan Bank SumselBabel dengan nomor rekening 1671074605800005 a.n. SS. Pemeriksaan atas mutasi rekening tersebut, tidak dapat dilakukan penelusuran sisa dana UPTD BLPT karena rekening tersebut menampung gaji bendahara, sehingga dalam rekening tersebut terdiri dari uang pribadi dan uang UPTD BLPT. Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD BLPT menyatakan bahwa kunci brankas pada kantor UPTD hilang, sehingga tidak dapat menggunakan brankas tersebut.

Sementara dugaan yang lain adalah Penggunaan Pendapatan dari Sewa Bengkel Sebesar Rp.160.000.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap.

UPTD BLPT menerima sewa tempat bengkel untuk kegiatan Fasilitas Pemuda Putus Sekolah Kota Palembang TA 2017 yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah. Kegiatan tersebut didasarkan oleh Momurendum of Understanding (MoU) antara Bagian Kesra Setda Kota Palembang dengan pihak UPTD dengan nilai perjanjian sebesar
Rp160.000.000,00.

Biaya tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan dalam jangka waktu 12 hari mulai pukul 7.30 s.d. 16.00 WIB untuk 48 orang yang meliputi 16 paket las argon sebesar Rp 6.000.000,00/orang, 16 paket otomotif sebesar Rp2.000.000,00/orang, dan 16 paket instalasi listrik sebesar Rp.2.000.000,00/orang.

Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan dan wawancara serta menurut Perda diketahui Perjanjian kerja sama antara Sekda Kota Palembang dengan Kepala UPTD BLPT Provinsi Sumsel, masing-masing ditandatangani oleh Sekda Kota Palembang dan Kepala UPTD BLPT yang menetapkan biaya sewa pelatihan sebesar Rp160.000.000,00.

Dan Keterangan Kepala UPTD BLPT di hadapan Kepala Bengkel menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut di atas, atau tanda tangan Kepala UPTD BLPT telah dipalsukan oleh Kepala Bengkel.

Belanja Kontribusi sebesar Rp.160.000.000,00 dibayarkan oleh PPTK Kegiatan Kota Palembang kepada Kepala Bengkel Las dengan dua tahap, yaitu Pembayaran tanggal 26 April 2017 sebesar Rp18.000.000,00 diserahkan tunai tanpa kuitansi.

Uang sebesar Rp18.000.000,00 diserahkan Kepala Bengkel kepada Kepala UPTD BLPT dan digunakan untuk Kepentingan pribadi sebesar Rp.8.000.000,00 ( Kepala UPTD BLPT sebesar Rp2.000.000,00, Kepala Bengkel sebesar Rp1.500.000,00, Kepala Seksi Pelayanan sebesar Rp1.500.000,00, Kepala Subbag TU sebesar Rp1.500.000,00, dan Kepala Seksi TI sebesar Rp1.500.000,00.

Selain itu di Setor PAD ke rekening Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00, Honor petugas bengkel sebesar Rp600.000,00, Kas pada Kepala Seksi Pelayanan untuk operasional sebesar Rp1.000.000,00 dan Sisa sebesar Rp.7.400.000,00 untuk pembelian atau sewa peralatan dalam rangka pelatihan di bengkel. Atas seluruh pengeluaran tersebut tidak ada bukti pertanggungjawaban.

Sedangkan Pembayaran tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp142.000.000,00 Pembayaran sewa bengkel sebesar Rp142.000.000,00 diserahkan bagian Kesra Kota Palembang kepada Kepala Bengkel. Menurut Kepala Bengkel, dana sebesar Rp.142.000.000,00 seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan pelatihan dan tidak ada yang disetor ke rekening Kas Daerah.

Dengan kondisi di atas terdapat penggunaan langsung penerimaan daerah sebesar Rp159.000.000,00 (Rp160.000.000,00 – Rp1.000.000,00).

Fery mengkupkan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordanasi dengan pihak Pidsus untuk memberikan pelaporan dan mendesak agar kasus dugaan penyimpangan ini segera terungkap,” dalam waktu dekat MAKI akan melakukan pelaporan ke pihak terkait dan mendesak agar kasus tersebut segera terungkap,” ujar Fery.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumatera selatan Widodo tidak berada ditempat. Menurut staf kantornya bahwa kadis sedang berada di luar kota,” Maaf Mas, pak kadis sedang berada di laur kota,” tandas stafnya yang tidak mau disebutkan namanya. (Mas)

0Shares

Berita Terkait :

Rumah Warga Panca Usaha Palembang Ludes Terbakar

Arie Chandra

Pengerjaan Hotmix Jalan Provinsi di Desa Sukaraja Diduga Asal Jadi

binpers

Polda Malut Gelar Konfrensi Pers Atas Insiden Penembakan Warga Obi

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy