binpers.com
Investigasi

Diduga Penyimpangan Suplay Bahan Cetak Uang Rp66,4 M

Jakarta, (BN) – Berdasarkan LHP BPK RI atas pencetakan, pemusnahan rupiah tahun 2017 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait lainnya No. Nomor : SO/LHP/XV/OSI2018, Hasil temuannya diduga Bahan Uang yang Diterima Bank Indonesia sebanyak 56.000 rim senilai Rp.66.484.120.760,97 dari Louisenthal Berasal dari Subkontrak Pengadaan Bahan Uang Kepada De La Rue Tanpa Persetujuan Bank Indonesia

BI melaksanakan pengadaan bahan uang pecahan Y, T, dan S masing-masing sebanyak 72.337 Rim, 159.832 Rim, dan 11.401 Rim senilai EUR.9,980,335.89, EUR.I2,682,669.20 dan EUR.900,564.99 dari Louisenthal.

Rencana pengiriman bahan uang dari Louisenthal di tahun 2017 untuk pecahan Y, T, dan S sebanyak 64.046 rim, 73.441 rim, dan 5.419 rim senilai EUR.I5,092,016.78 Pada tanggal 24 Juni 2016 kepada BI, Louisenthal mengajukan permintaan subkontrak untuk memastikan bahwa BI tetap dapat menerima kertas uang sesuai dengan jumlah dan jadwal pengiriman yang diminta. Subkontrak dilakukan dengan De La Rue yang pernah memproduksi kertas uang pecahan T (tahun 2013 dan 2015).

Adapun jumlah yang diajukan untuk subkontrak sebanyak 34.300 rim BI menyetujui permintaan subkontrak 34.300 rim tersebut dan Louisenthal bertanggung jawab atas kualitas dan pengiriman kertas uang hasil subkontrak tersebut berdasarkan surat BI No.l8/153/DPU/Srt/B tanggal 5 Agustus 2016. Realisasi subkontrak dilakukan pada shipment ke-3 tanggal 15 September 2016; ke-5 tanggal 17 Oktober 2016; ke-7 tanggal 4 November 2016; dan ke-9 tanggal l3 November 2016.

Pada saat kunjungan dalam rangka Familiarization Visit and Overmakes Destruction tang gal 22-25 Mei 2017 di De La Rue, BI memperoleh informasi adanya produksi bahan uang oleh De La Rue yang diperuntukkan untuk BI.

Setelah BI menanyakan kepada Louisenthal atas produksi bahan uang oleh De La Rue, maka Louisenthal menjelaskan dengan surat tanggal 6 Juni 2017 yang menyatakan bahwa karen a adanya permasalahan teknis maka dilakukan subkontrak atas sebagian pesanan bahan uang BI kepada De La Rue dengan harapan BI dapat memberikan izin pelaksanaan subkontrak tersebut.

Berdasarkan risalah rapat Nomor 19/57IDPU-DPKlRsIlB tanggal 7 Juli 2017, diketahui bahwa DPK melakukan pembahasan dengan DHk dan DMR mengenai tindak lanjut permasalahan subkontrak.

DHk dan DMR sependapat dengan DPU bahwa terdapat pelanggaran ketentuan subkontrak yang dilakukan oleh Louisenthal BI telah mengetahui indikasi Louisenthal melakukan subkontrak pada tanggal 6 Juni 2017 sehingga seharusnya BI dapat menghentikan pengiriman bahan uang dari Louisenthal.

Hal tersebut untuk mengklarifikasi asal produksi bahan uang dimaksud. Namun demikian, berdasarkan dokumen B/L diketahui bahwa shipment 23 hingga 25 masih dilakukan pada tanggal30 Mei 2017, 24 Juni 2017 dan 26 Juni 2017.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BI masih tetap menerima pengiriman subkontrak dari De La Rue meskipun hal tersebut sudah diketahui melanggar kontrak perjanjian yang telah disepakati dan BI tetap melakukan pembayaran senilai Rp.20.493.980.959,20.

Penalti atas keterlambatan pengiriman, penalti tidak 1010suji mutu, dan penalti substandard telah dibayar sebesar EUR34,318.24 serta jaminan pelaksanaan telah dicairkan sesuai warkat No.3/28/09/17/0201980JOG tanggal 28 September 2017 senilai Rp.4.612.716.220,21. BI mengenakan sanksi blacklist pada bulan April 2018.

Berdasarkan Surat Kepala DPU No.19/3 77IDPU/SrtlB tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban setelah Pembatalan Kontrak Perjanjian, BI meminta kepada Louisenthal untuk memusnahkan sisa produksi De La Rue yang belum dikirim sebanyak 11.200 rim.

Terhadap jumlah tersebut telah dilakukan pemusnahan mulai tanggal 9 November 2017 s.d. 22 Februari 2018 sebanyak 3.740 rim, sedangkan sisanya sebanyak 7.460 rim akan dimusnahkan pada Bulan Mei 2018. Pada proses pemusnahan yang telah dilakukan oleh Louisenthal, BI hanya menyaksikan pemusnahan sebanyak 310 rim.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian No.l81l1/DPU/P/RHS tanggal 13 Juni 2016 article 19.(1) dan 19.(2) pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Louisenthal dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan pembuatan Kertas Uang Rp2.000,- tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bl.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp.66.484.120.760,97 atas bahan kertas uang pecahan T yang berasal dari subkontrak tanpa izin ke De La Rue tidak mempunyai dasar hukum.

Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan pengendalian BI yang tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap pengiriman kertas uang melalui pemeriksaan atas dokumen Certificate of Origin; Bill of Lading dan Country of Origin dari barang yang dikirim Terdapat Perbedaan Spesifikasi Bahan Uang Kertas antara RKS dengan Kontrak Pemasok Bahan Uang Bank Indonesia melakukan pengadaan bahan kertas uang secara multiyears pada tahun 2016 – 2017 sebanyak 892.512 rim untuk 7 pecahan uang kertas dan sebanyak 5.066.008.000 keping untuk 4 pecahan uang logam dengan 8 pemasok. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan bahan uang tersebut menunjukkan adanya perbedaan spesifikasi bahan kertas uang antara kontrak dengan Rencana Kerja dan Syarat. (Mas)

Related posts

BINPERS.COM