28.5 C
Bandung
July 6, 2020
binpers.com
Investigasi Riau

BAK LIPUN Bengkalis Dukung KPK Dan Siap Kerjasama Dengan Penegak Hukum 

0Shares

Bengkalis (Riau), Binpers.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak wartawan ikut membantu penegak hukum dalam memonitoring penggunaan Anggaran Dana Desa ( ADD) yang dialokasikan pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

Ajakan tersebut diungkap Axander Marwata saat konfrensi pers usai kegiatan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan Pejanjian Kerja Sama antara pemerintah Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia di ball Room Maleo Hotel yang dipublikasikan oleh salah satu media nasional (5/9/2019).

Ia (Alexander Marwata-red) meminta  agar wartawan ikut mengontrol penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah di gunakan. Sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat tahu.

Menurutnya, keterlibatan wartawan dalam memonitoring penggunaan anggaran dana Desa, akan lebih cepat diketahui karena rekan media lebih aktif di lapangan.

“Apakah penggunaannya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak, karena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke Desa-desa, kalau bukan bantuan dari rekan-rekan Media,” sebutnya kepada wartawan.

Badan Anti Korupsi Lembaga Investarisir dan  Penyelamat Uang Negara (BAK LIPUN) Bengkalis melalui Sekretaris Wan Muhammad Sabri kepada Binpers.com (6/9/2019) mendukung pernyataan Alexander Marwata yang meminta wartawan dan LSM ikut memonitoring penggunaan ADD agar tujuan tidak disalahgunakan oleh oknum desa.

“Sejak dikucurkan pada tahun 2015 lalu Anggaran Dana Desa berpotensi bermasalah dengan hukum akibat ketidak beresnya dalam pelaporan keuangan penggunaanya sejak mereka menerima dana desa,”ungkap Wan Sabri.

“Sudah berapa banyak Kepala Desa di negeri ini yang berurusan dengan hukum,ini disebabkan pelaporan keuangan penggunaanya tidak beres dan ada aroma korupsinya sejak anggaran desa digulirkan oleh pemerintah tahun 2015 lalu, “ujarnya.

Seperti halnya di Kabupaten Bengkalis Riau,sudah beberapa Kepala Desa yang sudah di vonis berkekuatan hukum tetap (incraht) bahkan ada dalam penyidikan oleh penegak hukum.Modus korupsi anggaran desa setiap desa masih memakai cara lama yaitu pada kegiatan fisik dan UED-SP.

Aktifis yang getol menyorot masalah korupsi melalui wadah BAK LIPUN yang akran disapa wan ini,meminta Pemkab Bengkalis dan stakeholdes terkait lebih tegas mengaudit investigatif secara menyeluruh pada Anggaran Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Bengkalis.

“Pun demikian kita juga akan memonitoring penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan jika ditemui data data dalam bentuk dokumen, melalui wadahnya ia siap laporkan ke penegak hukum,” ucapnya.

Wan menegaskan, dalam pengamatan BAK LIPUN Bengkalis terindikasi ada beberapa desa lainnya yang aroma korupsinya udah mulai tercium.Dan jika data diperoleh dan terbukti,akan dilaporkan.

Narasi : ys

0Shares

Berita Terkait :

Tiga Pemuda Desa Kuala Alam Bengkalis Dibekuk Polisi Kasus Narkoba

binpers

Amril Sebut Sengketa Pemberitaan Pers Tak Perlu Lapor ke Dewan Pers Bisa Langsung Ke Polisi

binpers

Gubernur Sulteng Longki Djanggola Pimpin Rapat Penanggulangan Bencana Pasca Gempa, Tsunami Dan Likuifaksi

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy