22.6 C
Bandung
July 8, 2020
binpers.com
Kepri Batam Sosial

Kades Harus Mampu Kelola Dana Desa dengan Baik

0Shares
TANJUNG PINANG,  BN- Plt Gubernur Kepulauan Riau, H. Isdianto membuka rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di Hotel CK Tanjungpinang, pada Rabu (28/8/2019).

Isdianto juga mengingatkan kepada para Kepala Desa agar menaati aturan-aturan yang mengatur tentang pemanfaatan dana desa, sehingga tidak ada Kepala Desa yang menghadapi permasalahan hukum dikemudian hari.

“Manfaatkan dengan baik dan sesuai aturan agar kedepannya dana desanya bisa naik lagi. Jangan sekali-sekali mandai-mandai terhadap pemanfaatan dana desa. Jangan sampai ada Kades di Kepri yang menghadapi masalah gara-gara pemanfaatan dana desa yang ini,” tegas Isdianto.

Berdasarkan data, total dana desa di Provinsi Kepulauan Riau yang diterima dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai Rp 967,9 Milyar. Dengan rincian tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp 79,2 Milyar dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta. Selanjutnya di tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 177,8 Milyar dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 Juta. Kemudian pada tahun 2017 dana desa kembali meningkat menjadi Rp 228,2 Milyar dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 800 Juta.

Pada tahun 2018 dana desa di provinsi Kepulauan Riau justru menurun menjadi Rp 221,4 Milyar, serta tahun 2019 ini Kepri kembali menerima dana desa sebesar Rp261,4 Milyar untuk 275 desa.

Isdianto menambahkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi lima tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat di Kepulauan Riau, antara lain dibangunnya jalan desa sepanjang 333.395 meter, 6.975 meter jembatan, 14.152 meter irigasi, 52.283 meter tambatan perahu, 168 unit paud, 35 unit polindes, 111 unit sumur, 5 pasar desa, 95.145 meter drainase, 133 unit posyandu, dan 30 unit embung dalam periode 2015-2018.

“Rapat koordinasi seperti ini penting karena untuk menguatkan sinergitas dan mempererat jalinan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, maupun konsultan provinsi dengan pendamping ahli di kabupaten, dan para stakeholder lainnya. Setiap prestasi yang kita capai, tentu bermula dari koordinasi yang kuat,” kata Isdianto lagi.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini nantinya dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa serta adanya hasil pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) baik Provinsi maupun Kabupaten.

Kepala Dinas PMD Dan Dukcapil Kepri Sardison, MTP dalam laporannya mengatakan tujuan Rakor ini diantaranya adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi reguler atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa. Rapat ini diikuti oleh peserta sebanyak 106 orang yang terdiri dari unsur dinas PMD Provinsi Kepulauan Riau, Dinas PMD Kabupaten, Bappeda Kabupaten, tenaga ahli program provinsi, tenaga ahli kabupaten, camat, perwakilan Kepala Desa, dan unsur Kepolisian.

“Alhamdulillah pesertanya rakor kali ini lebih lengkap dan dari semua yang kita undang hadir, ada sebagian yang diwakili. Para kepala Desan mendapatkan arahan dari Plt Gubernur dalam kesempatan ini. Seperti yang dikatakan Plt Gubernur Kades jangan sampai terjerat masalah gara-gara pemanfaatan dana desa yang tidak benar,” ungkap Sardison. (Tim)

0Shares

Berita Terkait :

Deklarasi HUT Perdana Tahun Pakanisu Sulut Berjalan Dengan Sukses

binpers

Bupati Lampura Salurkan Bantuan Secara Simbolis Untuk Masyarakat Desa Sinar Galih

binpers

Kemenag Halsel Kepada ASN “Harus Mampu Berkreasi Dan Berinovasi Dalam Bekerja”

Rizky Pratama
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy