26.1 C
Bandung
July 10, 2020
binpers.com
Hukum & Kriminal Sumsel

Benarkah Pelaku Utama Dugaan Korupsi Dana Hibah Pada APBD Sumsel 2013 Tak Tersentuh?

0Shares
Sumsel, BN – Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pengungkapan perkara dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 berjalan sangat lamban dan terkesan akan di peti eskan pada akhirnya. Terlihat dari sprindik no. 45 terhadap tersangka lain di terbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 dan telah dua kali gelar perkara namun belum ada kejelasanya.

Seperti yg diungkapkan koordinator MAKI Sumsel Fery Kurniawan Dua orang tersangka dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 dan telah dijatuhi hukuman, seharusnya dijadikan Justice Colaboratories dan tidak harus dipidana karena menjalankan perintah jabatan. Namun nyata – nyatanya dijadikan tersangka dengan pasal pemberatan yaitu pasal 2 UU Tipikor.

Feri menjelaskan, Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) karenamelaksanakan perintah jabatan dan alasan terpaksa (noodweer) seharusnya dikenakan kepada keduanya pada proses penyidikan untuk mengungkap siapa pelaku utama dan yang menikmati keuntungan.

Feri juga menjelaskan Simak audit investigative No. 51 yang diterbitkan BPK RI tertanggal 31 Desember 2016 dengan auditor “I Nyoman Wara” yang menjadi kandidat Capim KPK dimana Ia menyatakan penyebab bergulirnya dana hibah pada APBD Sumsel 2013 karena Gubernur Sumatera Selatan tidak mentaati evaluasi APBD oleh Mendagri.

Akibat ketidak taatan Gubernur Sumsel itu maka pada audit BPK RI No. 32 tahun 2014 dinyatakan oleh auditor BPK RI terdapat penyaluran dana hibah sebesar Rp. 821 milyar belum dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah.

Kemudian pada audit kinerja semester satu APBD Sumsel 2013 bulan Agustus 2015 No. 54, dinyatakan dengan jelas kesalahan penganggaran dan ketidak taat aturan yang diduga atasperintah Gubernur Sumatera Selatan pada penyaluran dana hibah pada APBD Sumsel 2013.

Diantaranya penyaluran hibah kepada FP3N untuk pembelian motor 1.500 unit dimana BPK RI menyatakan FP3N tidak memenuhi syarat menerima dana hibah namun disetujui oleh Gubernurmenerima dana hibah kemudian dana hibah melalui Dinas Sosial dengan memberikan Jamkesos yang diduga melanggar aturan. Selanjutnya hibah melalui dana aspirasi DPRD Sumsel dan lain – lain yang disalurkan karena kebijakan Gubernur Sumsel kala itu.

Kepala BPKAD Sumsel LPT Tobing dan Kaban Kesbangpol Sumsel berkali – kali menjelaskan kepada Majelis Hakim dan JPU dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013, bahwa pemberi dana hibah adalah Gubernur Sumatera Selatan dengan bukti Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani oleh Gubernur dan penerima hibah.

Keterangan saksi dan alat bukti seakan tidak ada kaitanya dengan Gubernur Sumatera Selatan dan merupakan kesalahan kedua terdakwa atau dengan kata lain tak tersentuh. Miris dan menyedihkan serta sangat tidak adil bagi kedua terdakwa.

Namun Hakim Agung “Artijo” yang sangat ditakuti oleh para koruptor yang mengajukan kasasimemutuskan lain, berdasarkan alat bukti, “Artijo” membatalkan putusan PN dan PT Palembang untuk terdakwa Kaban Kesbangpol Sumsel dan menyatakan alat bukti dikembalikan kepada penyidik Kejagung untuk tersangka lain.

Hingga berita ini diturunkan Alex Noerdin mantan gubernur Sumatera Selatan belum bisa dihubungi, bahkan ketika dihubungi telpon selulernya di nomor.08117166xx sedang tidak aktif.(mas)

0Shares

Berita Terkait :

Polres Lamsel Ringkus 7 Pelaku Curanmor Bersenjata Api

binpers

Ini Penyebab Oknum Anggota Polres Bitung Di Pecat Secara Tidak Hormat

binpers

Guru Honor Aniaya Siswa Kelas 3 SD

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy