binpers.com
Investigasi Riau

BAK LIPUN Bengkalis Ungkap Keberadaan TP4D  Perlu Ruang Kontrol Publik

RIAU, BN –  Terjaringnya dua jaksa di Kejari Yogyakarta oleh KPK mendapat perhatian dari berbagai organisasi masyarakat penggeliat anti korupsi tanah air, salah satunya Badan Anti Korupsi Lembaga Investigasi Penyelamatan Uang Negara (BAK LIPUN) Bengkalis, Riau.  Direktur eksekutif BAK LIPUN  Bengkalis Riau, Rahman Siregar angkat bicara terkait tersandungnya dua oknum Jaksa Daerah oleh Lembaga superbody KPK saat dijumpai wartawan disela coffe morning, Jl Ahmad Yani Ujung, Jumat (23/8/2019) pagi.

“Mengapa masih ada saja oknum-oknum seperti itu yang menyalahgunakan. Sedangkan ditinjau dari segi manfaat TP4D cukup banyak,” Kata Rahman.

Menurut Rahman, TP4D perlu dievaluasi karena kurangnya ruang kontrol oleh publik sehingga tidak efektif.

“TP4D perlu dievaluasi keberadaannya, karena ruang kontrol oleh publik sepertinya tidak terbuka lebar hingga sulit terukur, dan fungsi kontrol jadi tidak efektif,” Tambahnya.

TP4D dibentuk setelah terbitnya keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo nomor : KEP-152/A/JA/10/2105 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, pada 1 Oktober 2015.

“Landasan utama pembentukan TP4 tak lain Instruksi Presiden Jokowi Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan 6 Mei 2015.” jelas Rahman.

Sementara tujuan TP4 yang lain adalah mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. TP4 terdiri dari TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, TP4 Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan TP4D di Kejaksaan Negeri.

Untuk menindak lanjuti KEP-152 tersebut, kemudian keluar Instruksi Jaksa Agung Nomor Ins-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D. Pertimbangan keluarnya Instruksi 001 itu, salah satunya adalah upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Melalui Instruksi 001 itu, tugas mengawal dan mengamankan proyek pembangunan di tingkat pusat dipasrahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel), Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Ketiganya bertugas sebagai pengarah serta pengendali pelaksanaan TP4P. Termasuk menugaskan personel di bawahnya untuk terlibat dalam TP4P. Juga menugaskan personelnya untuk memperkuat TP4D untuk tingkat provinsi.

Sedangkan untuk Kabupaten atau Kota, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di daulat sebagai pengarah dan pengendali. Kajari lah yang menugaskan personel jaksa di bawahnya untuk terlibat di dalam TP4D di wilayah masing-masing.

“Pembentukan tim tersebut adalah sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat di daerah yang akan dipidanakan jika salah memanfaatkan anggaran dari pusat untuk wilayahnya. Akibatnya, penyerapan anggaran pemerintah menjadi rendah dan pembangunan pun tersendat.

Namun pembentukan TP4P maupun TP4D sebenarnya juga tekait erat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres yang memerintah pejabat, mulai dari para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Bupati/Walikota agar mendukung proyek strategis nasional,” pungkasnya. (ys/binpers)

Related posts

BINPERS.COM