25.8 C
Bandung
July 5, 2020
binpers.com
Politik Sumsel

Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Sumsel Diduga Hanya Ajang Bagi-Bagi Kekuasaan

0Shares
Sumsel, BN – Baru baru ini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru , melantuk 15 orang menjadi staf khusus nya. namun selang beberapa hari mulai ada kritikan.

Salah seorang masyarakat Sumsel, Ardiansyah mengungkapkan keterlibatan individu atau sekelompok ahli/pakar pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan kelaziman, di mana pada masa pemerintahan orde baru susunan kabinet lebih banyak diisi oleh ahli/pakar ketimbang politisi.

Dia menambahkan, dalam struktur lembaga-lembaga negara (sebelum perubahan UUD 45) dikenal Dewan Pertimbangan Agung yang harusnya diisi oleh para cerdik cendikia. Namun, dalam prakteknya diduga dikonotasikan dengan Dewan Pensiunan Agung, karena patut diduga diisi oleh para mantan pejabat.

Ardiansyah juga menuturkan bahwa di dalam lingkungan birokrasi pemerintahan dikenal jabatan “staf ahli”, yaitu suatu jabatan fungsional yang diisi oleh orang-orang dengan latar belakang keahlian tertentu yang membantu menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah agar lebih objektif dan rasional. Namun, jabatan tersebut disinyalir cenderung dijadikan tempat parkir bagi PNS yang dianggap kurang atau tidak lagi produktif, sambil menunggu masa pensiun.

Presiden SBY sejak awal pemerintahannya memperkenalkan suatu lingkungan jabatan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu jabatan “staf khusus”. Dimulai dengan Staf Khusus Presiden, kemudian Staf Khusus Menteri, dan terakhir dikenal pula Staf Khusus Gubernur.

Menurut salah seorang pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan M. Jarkasih Nur, Jabatan Staf Khusus Gubernur belum diatur dalam peraturan nasional yang secara tegas mengatur jabatan tersebut. Keberadaan Staf Khusus Gubernur didasarkan kepada Peraturan atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing daerah.

Jarkasih juga memaparkan, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam PP No.41 Tahun 2007 dan Permendagri No.57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, tidak mengenal jabatan “Staf Khusus”.

Keberadaan jabatan staf khusus sudah sering dipersoalkan landasan hukum konstitusionalnya karena belum ada aturan yang menjadi dasar hukumnya. Dan, kinerja serta perilaku dari orang-orang tertentu yang memegang jabatan staf khusus tersebut disinyalir sering menjadi calo proyek dan calo jabatan.

Di samping itu, pengangkatan mereka diduga karena kedekatan ideologis dan persahabatan ketimbang latar belakang keahlian. Bahkan, di salah satu daerah, Staf Khusus Gubernur direkrut dari tim sukses pada saat Pilkada, yang berakibat, kehadiran para staf khusus bagi kepala daerah kurang dirasakan manfaatnya.

Polemik tersebut pada akhirnya ditanggapi oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Menpan) kepada awak media.

“Staf khusus melekat pada jabatan politik, tapi tidak termasuk untuk Kepala Daerah. Hanya Presiden dan Menteri yang boleh mengangkat staf khusus,” ujar Menpan RB kala itu, EE Mangindaaan.

Namun, pernyataan Menpan tersebut tidak membawa pengaruh apa pun karena tidak ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan atau keputusan.

Pembentukan jabatan Staf Khusus Gubenur di beberapa provinsi pada umumnya diduga dilandasi alasan yaitu sebagai balas jasa Gubernur kepada orang-orang tertentu yang berperan penting dalam tim sukses saat Pilkada. Kemudian patut diduga tempat parkir bagi pensiunan pejabat yang tidak terpakai oleh Gubernur sebelumnya, baik karena alasan politik, kinerja, ataupun perilaku pejabat tersebut.

Sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 melalui PP No.41 Tahun 2007 telah mengakomodir orang-orang kompeten dalam bidang keahlian tertentu untuk membantu Gubernur (Pemerintah Daerah). Yaitu dengan jabatan Staf Ahli yang menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Gubernur dapat mengangkat sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Ahli dengan nomenklatur sebagai Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Staf Ahli bidang Pembangunan, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, dan Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan. (Pri)

0Shares

Berita Terkait :

RUPS PT. SEG Perseroda, Herman Deru : Jadilah Penyumbang Laba Bukan Masalah

Istia Miralita

Jutaan Surat Suara Logistik Pemilu Sudah Diterima KPU Bengkalis

binpers

Jum’at Malam 41 Pejabat Esselon III Dan IV Pekanbaru Dilantik

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy