25.8 C
Bandung
July 5, 2020
binpers.com
Sulsel

Aldin Bulen : Pencopotan Gubernur Sulsel Tabrak PP No. 53 Tentang Disiplin PNS

0Shares
Makasar, BN – Koordinator Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara RI WRC PANRI), Wilayah Sulselbar Aldin Bulen SH, menilai bahwa Surat Keputusan Gubernur No.821.2/ll/lV/2019 tentang pemberhentian dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang jasa Sekretariat Daerah dinilai “tabrak” atau mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), kata Aldin, Senin (14/7/2019).

Menurut Aldin, Mutasi PNS sangat dibenarkan dalam Undang Undang No.5 tahun 2014 Tentang ASN sebagai mana termaktub Pasal 73.(1), Setiap PNS dapat di mutasi tugas dan atau lokasi 1 intansi…., tetapi jika mutasi itu memberi hukuman atau menjatuhkan jenis hukuman disiplin berat seperti pencopotan dari jabatan setingkat lebih rendah ….yang sesuai Pasal 7 (4) b.harus normatif dan persedural.

“Olehnya itu, menjatuhkan hukuman disiplin berat, bukan sewenang wenang pimpinan atau kapan saja tidak mengenal hari minggu, biar banyak orang tanpa menjaga privasi yang terhukum, tentu cara cara ini bertentangan dengan normatif perundang undangan yang berlaku,” kata Aldin.

Ditegaskan Aldin, bahwa menjatuhkan hukuman seperti itu harus dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan PP No.53 tahun 2010 ttg disiplin PNS.

“Sebelum menjatuhkan hukuman sebaiknya Pimpinan/atasan membentuk team penilai kinerja terhadap PNS yang terperiksa tersebut, agar dapat dinilai dengan objektif, terukur, akuntebel, partisipatif, dan transparan dengan bertujuan menjamin objektifitas Pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi, sistem karier, target capaian, hasil yang diperoleh serta prilaku PNS tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Aldin, bagi PNS yang terperiksa diberi waktu dan kesempatan menggunakan haknya dengan melakukan pembelaan upaya administratif dan atau keberatan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) & (7) PP No.53/2010.

“Inilah yang bertentangan dimana Pak Jumras serta merta dijatuhi jenis hukuman disiplin berat (pasal 7 (4) b. Terhadap mantan Kepala Biro Pembangunan, lanjut Aldin bahwa perlu dipahami penerapan hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 10 dan Pasal 13 dalam PP No. 53/2010,” kata Aldin.

Olehnya itu, lanjut Aldin, harus disampaikan PNS secara tertulis pasal- pasal yang diduga dilanggar sebelum melakukan pembelaan, disamping itu harus dilatar belakangi sebuah alasan yang pasti (bukan indikasi) dan persudural, sehingga melahirkan keputusan yang berkeadilan, trasparan, profesional, dan tanpa inters pribadi, olehnya itu kata Aldin.

“Bahwa langkah dan upaya mencari keadilan mantan kepala biro pembangunan dengan meluncurkan persuratan dan pelaporan kepada instansi yang terkait misalnya, Kementerian PAN RB, Gubernur, DPRD, bahkan melaporkan ke Pengadilan TUN guna untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sangat tepat dan mendasar, karena beliau tidak mendapatkan kesempatan menggunakan pembelaan dari atasannya,” jelasnya.

Lanjut Aldin, dengan adanya langka dan upaya Bapak Dr. Ir. H. A. Jumras, Msi yang berpangkat Pembina Utama Muda IV/C sangat cepat menjadi trending topic di berbagai media, TV, Koran dan sosmed, bahkan dimana-mana warkop mendiskusikan ada yang pro ada pula tidak mendukung,

“Banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang bukan hanya yang bersoal, tapi juga para pemangku kekuasan baik dijajaran Gubernur maupun Bupati kabupaten,” tandasnya.

Menurut Aldin, bahwa seorang pemegang kekuasaan menjatuhkan hukuman kepada bawahannya, harus mengedepankan dan menempatkan tertinggi Norma dan Undang Undang yang berlaku di setiap pengambilan keputusan, tidak emosional, tidak kepentingan pribadi, dan tida kepentingan golongan, dan melekatkan dalam jiwa kontrol diri.

“Kontrol diri yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan prilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya,” tutup Aldin.(Red)

0Shares

Berita Terkait :

Polman Dan Lahad Datu, Malaysia Bakal Jadi Kota Kembar

binpers

LPG Bersubsidi 3 Kg Dinilai Pangkalan Salah Sasaran

binpers

H Basmin Mattayang Lantik Perangkat Desa dan Himbau Agar Lakukan Pendaataan Penduduk Dengan Akurat

Rizky Pratama
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy