binpers.com
Investigasi Riau

PPTK Humas Sekwan Bengkalis Rahmayuli Indahkan Perbup 86/2017 Tentang Kerjasama Dengan Pers

Riau, Binpers.com – Peraturan Bupati Bengkalis No 86/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 tentang kerjasama dengan pers yang ditandatangani Bupati Amril Mukminin seakan tidak diindahkan oleh PPTK Sekwan DPRD Bengkalis.

Pasalnya Perbup yang sudah disahkan sejak tanggal diundangkan pada tahun 2017 lalu tidak dilaksanakan oleh OPD terkait (humas Sekwan DPRD) , sebab pada tahun 2018 lalu ternyata melakukan pembayaran kepada beberapa media yang belum terverifikasi oleh dewan pers.

Padahal dalam Perbup 86/2017 cukup jelas Perusahaan pers yang melakukan kerjasama harus dilakukan seleksi tim verifikasi yang dibentuk sesuai diamanatkan pada pasal 10 BAB VI.

Dan patut diduga perusahaan pers yang melakukan permohonan kerjasama tidak dilakukan seleksi tim verifikasi padahal dalam pasal 3 ayat (3) point (b) juga cukup jelas berbunyi : verifikasi didewan pers, minimal terdaftar secara administrasi.

Hal ini diungkap langsung oleh PPTK sekwan DPRD Bengkalis Rahmayuli kepada Binpers.com, Kamis 16 April 2019 lalu dikantornya mengatakan pada tahun ini (2019) menolak perusahaan pers yang belum terverifikasi dewan pers.

“Saya menolak perusahaan pers yang belum terverifikasi dewan pers, karena saya (Rahmayuli-red) beberapa hari kemaren dipanggil pemeriksaan oleh BPK RI.Apalagi Perbup Bupati Bengkalis No. 86/2017 tentang kerjasama dengan Pers menyebutkan pers minimal sudah terverifikasi secara administrasi oleh dewan pers, “ucapnya sambil menunjuk perbup tersebut.

Disinggung tentang dasar hukum membayar sejumlah perusahaan pers yang belum terverifikasi dewan pers pada tahun 2018 lalu dan dibayar 100 persen sedangkan perbup yang dikeluarkan di tahun 2017 sejak diundangkan efektif berlaku, PPTK Rahmayuli mengatakan saya baru menerima perbup ini dan menjadi kesalahan saya, dan untuk tahun ini 2019 saya akan seleksi setiap permohonan media yang masuk,jika belum saya akan menolak,”ujarnya.

“Bagi media belum terverifikasi minimal secara administrasi dewan pers yang sudah terlanjur mendapat kontrak orderan liputan, tidak akan dibayar dan akan saya ganti kerugiannya, “ucapnya tanpa bersalah.

Masih menurutnya, dengan adanya perbup Bupati Bengkalis ini menjadi dasar bagi saya (Rahmayuli-red) menolak bermitra dengan perusahaan pers yang belum memenuhi syarat, walaupun intinya kami sangat berkeinginan bermitra dengan seluruh media daerah ini dan bersinergi dalam menjalin kerjasama yang baik,”tutupnya.

Tugas dan Fungsi PPTK dalam Undang-undang

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58/2005 tentang keuangan daerah menerangkan PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini Tugas dan fungsi (Tupoksi) PPTK dijelaskan pada pasal 1 angka 16 dan pasal 12 ayat 2.

PP No 58/2005 dan aturan turunannya permendagri No 21/2011 perubahan kedua dari permendagri No 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 12 ayat 5 dan 6 cukup jelas dimaksud tupoksi PPTK dalam mengontrol keuangan daerah agar tidak bocor.

Jika ditelaah secara mendalam baik Perbub Bupati Bengkalis No 86/2017 dan PP No 58/2005 dan aturan turunannya, patut diduga PPTK (Rahmayuli-red) tidak melakukan Tupoksi sebagai PPTK dengan benar dan gagal paham atas peraturan yang ada sehingga membuka celah bagi orang lain untuk melakukan dugaan merugikan keuangan Negara secara bersama yang bertentangan dan dapat terancam dengan UU No. 20/2001 perubahan kedua dari UU No 31/1999 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tempat terpisah wakil Sekretaris LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Propinsi Riau Norfie melalui WhatsAppnya Rabu,24 April 2019 mengatakan stakeholders yang lalai dalam tugasnya apalagi ada indikasi merugikan keuangan negara maka diminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas. ***(ys/BN)

Related posts

BINPERS.COM