22.5 C
Bandung
July 9, 2020
binpers.com
Pendidikan & Budaya

Diduga 54 guru PNSD Jateng tidak menerima  Tunjangan Tambahan Penghasilan

0Shares
Semarang (BN) –  Pada Tahun Anggaran (TA) 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing sebesar Rp.1.724.285.131.000,00 dan Rp1.700.339.152.696,00 atau 98,61%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNSD Pada Tahun 2017.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan tunjangan profesi guru sebesar Rp.1.022.255.340.501,00 untuk 22.858 guru SLB, SMA, dan SMK di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membayar tunjangan profesi secara bertahap sesuai dengan SKTP terbit dan langsung mentransfer ke rekening guru.

Untuk menguji asersi keterjadian serta hak dan kewajiban atas realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNSD, BPK melakukan pengujian atas SK penerima tunjangan, daftar nominatif pembayaran tunjangan, daftar cuti PNSD, dan daftar Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji serta meminta keterangan pihak-pihak terkait.

Hasil pengujian menunjukkan masih adanya kelemahan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS, diduga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  serta sekolah tidak melakukan verifikasi dan validasi atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNSD yang memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi diketahui bahwa kriteria penerima tunjangan profesi adalah guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang terdaftar pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG), memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta memenuhi beban kerja guru.

Berdasarkan keterangan operator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Semarang diketahui bahwa mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru berubah pada semester II disebabkan banyaknya kesalahan pencantuman golongan/pangkat dan gaji pokok guru yang dijadikan dasar pembayaran tunjangan pada semester I.

Oleh karena itu, sebelum pencairan tunjangan profesi semester II, coordinator MKKS melakukan validasi dan verifikasi SKTP dan daftar nominatif atas kebenaran golongan/pangkat dan gaji pokok, nomor rekening guru, serta keterangan cuti apabila tersedia data dari sekolah. Pada semester I, koordinator MKKS tidak melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data SKTP dan hanya melakukan input nomor rekening guru dan informasi cuti guru.

 

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada pegawai Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan, koordinator MKKS Kota Semarang, operator dan kepala Tata Usaha SMAN 1 Ungaran, SMAN 4 Semarang, dan SMAN 9 Semarang juga menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tunjangan profesi Tahun 2017 Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas SP2D, SKTP, daftar nominatif pembayaran tunjangan, daftar cuti PNSD, dan daftar SKPP gaji menunjukkan adanya kelebihan

pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp.2.917.172.576,67 dan kekurangan pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp.214.151.070,00

Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan besaran Rp250.000,00 perbulan. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2.859 guru PNSD pada satuan pendidikan SLBN, SMAN, dan SMKN di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima tambahan

penghasilan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 420/31 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017. Guru tersebut adalah guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru PNSD yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hasil pemeriksaan atas SK Gubernur tentang Penerima Tambahan Penghasilan dan permintaan keterangan kepada koordinator MKKS Kota Semarang menunjukkan bahwa 23 guru PNSD SLBN Kota Semarang, 30 guru SMKN Jawa Tengah, dan satu guru SMAN 8 Semarang tidak menerima tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan selama Tahun 2017.

54 guru tersebut adalah guru PNSD yang memiliki kriteria penerima tambahan penghasilan sehingga seharusnya berhak menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kriteria penerima tambahan penghasilan yaitu Guru PNSD yang tidak menerima tunjangan profesi tetapi telah memiliki sertifikat pendidik., Guru PNSD mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta  Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak membayar tambahan penghasilan kepada 54 guru tersebut karena nama guru tidak tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur.

Atas permasalahan tersebut, Kepala TU SLBN Semarang menjelaskan bahwa permasalahan tersebut disebabkan SLBN Semarang terlambat menyampaikan data usulan guru calon penerima tambahan penghasilan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas keterlambatan tersebut Kepala SLBN Semarang telah menyampaikan usulan lewat email kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui koordinator MKKS Kota Semarang namun tidak ada tindak lanjut.(pri)

 

0Shares

Berita Terkait :

Selesai Mengabdi, 192 Mahasiswa KKN Itera Temu Pamit Dengan Pemkab Lampung Selatan

Istia Miralita

SLB Centra PK-LK Negeri Sofifi Merasa Di Anak Tirikan

binpers

Sekda Kunjungi Dinas Dan Instansi Se-Kab OKU

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy