21.1 C
Bandung
June 2, 2020
binpers.com
NTT Wisata

Pengelolaan Kawasan Wisata Lasiana pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT Diduga Bermasalah

0Shares
Nusa Tenggara Timur, BN – Diduga Pembayaran atas Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT Bermasalah.

Pada TA 2017, Dinas Pariwisata menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.464.221.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.540.145.300,00.

Salah satu kegiatan Belanja Modal Dinas Pariwisata yaitu Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana.

Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana dilaksanakan oleh CV SLM sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 17/PPKSek/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.280.821.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 26 Juli s.d. 22 Desember 2017.

Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum dengan pembebanan tahun anggaran tahun tunggal.

Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air, dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana adalah sebesar Rp384.246.300,00 atau 30% berdasarkan SP2D terakhir Nomor 2886/2.00.02.01/SP2D/LS/2017 tanggal 6 September 2017.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik oleh Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Penyedia Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018, diketahui bahwa Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air, dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana telah dikerjakan seluruhnya namun Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik karena belum terdapat PHO dan dokumen back up data final quantity serta as build drawing belum ada.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana diketahui,  Hasil reviu terhadap laporan konsultan pengawas menunjukkan bahwa per tanggal 22 Desember 2017 progres fisik baru mencapai 75,73% sehingga terdapat deviasi sebesar 24,27% sampai dengan jangka waktu akhir kontrak.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Nomor Par.008/17/20017 pada tanggal 11 Oktober 2017 diketahui sebab-sebab keterlambatan diantaranya adalah Pelaksanaan pekerjaan baru dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017,  Material terlambat disiapkan di lapangan dan  Kurangnya tenaga kerja.

Hasil wawancara terkait pelaksanaan pekerjaan dengan Sekretaris Tim Teknis Pekerjaan pada tanggal 25 April 2018 diketahui bahwa  Pada saat pelaksanaan pekerjan, penyedia tidak pernah memberikan laporan kemajuan pekerjaan kepada PPK.

Setelah jangka waktu kontrak berakhir dan progres pekerjaan masih mencapai 75,73%, pelaksanan pekerjaan diambil alih oleh Direktur CV SLM untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih belum dilaksanakan

Dan Direktur CV SLM telah menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan kepada Tim Teknis Pekerjaan pada tanggal 23 April 2018 namun sampai dengan tanggal 25 April 2018 belum terdapat serah terima pekerjaan dari CV SLM kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTT.

Berdasarkan Laporan Hasil Rapat Pendahuluan Antara Kontraktor dan Konsultan pada tanggal 11 Agustus 2017 diketahui bahwa surat penetapan pemenang dari Lembaga ULP Provinsi baru diterima oleh Dinas Pariwisata Prov. NTT pada tanggal 8 Agustus 2017 sehingga terdapat keterlambatan 15 hari kerja. Dalam rapat tersebut, DMA selaku Kuasa Direktur tidak hadir dan diwakili oleh JHN dan GDO.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV SLM pada tanggal 26 April 2018 diketahui bahwa  Direktur CV SLM tidak pernah memberi kuasa kepada DMA sebagai Kuasa Direktur CV Salam.

Direktur CV SLM tidak pernah mengetahui adanya Akta Notaris Nomor 67 tanggal 11 Juli 2017 tentang pemberian kuasa direktur kepada DMA dan tidak dilibatkan dalam pembuatan akta notaris tersebut. Hasil penelusuran terhadap dokumen perusahaan yang disampaikan pada saat lelang bahwa akta perusahaan yang dijadikan dasar dalam mengikuti lelang adalah Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 14 Maret 2016 dengan Notaris Alexander Djari, SH sedangkan akta yang dimasukkan dalam Kontrak merupakan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 11 Juli 2017.

Direktur CV SLM tidak mengetahui bahwa terdapat kontrak pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana sampai dihubungi oleh PPK Dinas Pariwisata Provinsi NTT pada bulan Agustus 2017

Pada bulan November 2017, pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana menunjukkan progres yang masih jauh dari rencana dan kemudian PPK Dinas Pariwisata Prov. NTT menghubungi Direktur CV SLM karena Kuasa Direktur CV SLM dhi. DMA sudah tidak dapat dihubungi kembali.

Pada awal kontrak sampai dengan bulan November 2017, pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana dilakukan oleh Kuasa Direktur CV SLM dhi. DMA dan GDO.

Pada bulan November 2017 Direktur CV SLM akhirnya mengambil alih pekerjaan tersebut dan  Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK Dinas Pariwisata diketahui bahwa, Dinas  Pariwisata tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan penambahan waktu pekerjaan dan atas keterlambatan pekerjaan tersebut belum dikenakan denda karena masih belum ada PHO.

Berdasarkan laporan pengawas per tanggal 22 Desember 2017 sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar 24,27% sehingga besarnya potensi denda keterlambatan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 5 Mei 2018 adalah sebesar Rp 41.654.604,40  (24,27% x Rp 1.280.821.000,00 x 134 hari kalender x 1/1000).

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 17/PPK-Sek/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 4

Kondisi tersebut mengakibatkan Pembayaran Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air, dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana berpotensi bermasalah atas ketidakjelasan subjek penyedia jasanya dan  Potensi denda keterlambatan minimal sebesar Rp.41.654.604,40  belum diterima.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT dhi. Dinas Pariwisata menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar Menginstruksikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pengadaan yang tidak cermat dalam menilai kualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi Penyedia

Serta menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata agar memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menginstruksikan PPK untuk memperhitungkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp.41.654.604,40 dalam melakukan pembayaran sisa pekerjaan, serta melakukan pembayaran atas sisa pekerjaan yang belum dibayarkan kepada subyek penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain temuan diatas BPK RI juga menemukan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya yaitu Pengenaan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada BPSDMD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp189.537.500,00,

Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2017 Belum Memadai, Kekurangan Pembayaran atas Kenaikan Gaji Berkala ASN sebesar Rp 135.165.300,00 yang Perhitungannya Tidak Berdasarkan Sejak Tanggal Berlakunya Surat Pemberitahuan Gaji Berkala.

Premi Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Tahun Anggaran 2017 Belum Dibayarkan.

Pembayaran atas Premi Asuransi Kendaraan Roda Empat Secara Ganda Sebesar Rp 79.958.777,00.

Pekerjaan Swakelola atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan oleh Sekolah Penerima Bantuan Belum Seluruhnya Selesai Dilaksanakan

Penetapan Pagu Anggaran dan Nilai HPS Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Belum Sepenuhnya Memadai.

Perencanaan atas Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Stadion Oepoi Tidak Cermat dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp19.000.000,00, dan Kekurangan Penetapan Denda Keterlambatan Sebesar Rp 2.751.164.

Pembayaran atas Pekerjaan Penataan Pagar, Instalasi Air dan Listrik Kawasan Wisata Lasiana pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT Berpotensi Bermasalah.

Pemberian Tambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Stadion Oepoi Kupang Tidak Sesuai Ketentuan dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp316.850.000,00 serta Jaminan Pelaksanaan Tidak Dicairkan Sebesar Rp 316.850.000,00.

Serta Kekurangan Volume Pekerjaan Terpasang atas Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Landscape Kawasan Kantor Gubernur NTT Sebesar Rp.62.694.342,83

Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp.295.386.551,44 dan Kekurangan Penetapan Denda Keterlambatan Sebesar Rp 70.701.650,62  dan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Sebesar Rp 334.000.000,00 Terlambat Diterima dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 3.230.000.000,00 (PRI)

0Shares

Berita Terkait :

Rabu Malam yang luar biasa, Itulah gambaran suasana di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan

binpers

Pantai Wisata Pasir Putih Dusun Penobaan Desa Bakauheni Ramai Dikunjungi Warga

Susilawati

Panglima TNI dan Kapolri Gelar Rapat untuk Pengamanan Nataru di Kupang

Susilawati
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy