binpers.com
Papua

Diduga Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Papua Barat Bermasalah

Manokwari, BN –  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat TA 2017 unaudited menyajikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 492.857.250.076,00 atau meningkat 95,63% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp 251.928.513.256,00. Nilai realisasi belanja tersebut antara lain terdiri dari realisasi pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, masing-masing sebesar Rp.11.139.000.000,00 dan Rp.1.944.800.000,00.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga dapat diberikan kepada Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Belanja Pegawai, Tim Pemeriksa melakukan reviu dokumen, analisis data, pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait atas pengelolaan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas perubahan tarif tunjangan perumahan sebesar Rp 1.283.500.000,00, dan pembayaran tunjangan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memperoleh fasilitas perumahan dan atau transportasi sebesar Rp 1.499.570.000,00.

Kelebihan pembayaran atas perubahan tarif tunjangan perumahan sebesar Rp 1.283.500.000,00 Sampai dengan tanggal 28 November 2017, Sekretariat DPRD telah merealisasikan pembayaran tunjangan perumahan periode Januari s.d. Desember 2017 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 8.871.000.000,00.

Pembayaran tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No.34 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Pada tahun 2017, terdapat 56 orang Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdaftar menerima tunjangan perumahan, yang terdiri atas satu orang Ketua DPRD, tiga orang Wakil Ketua DPRD dan 52 orang Anggota DPRD.

Pada tanggal 1 November 2017, Gubernur Papua Barat memberlakukan Pergub No.20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, sebagai pengganti Pergub No.34 Tahun 2016.

Sekretariat DPRD merealisasikan pembayaran kekurangan tunjangan perumahan periode bulan November dan Desember 2017 melalui SP2D No.0808/SP2D-GJ/DPR-PB/2017 dengan nilai sebesar Rp 2.268.000.000.00.

Nilai pembayaran tersebut merupakan nilai tunjangan perumahan bulan November dan Desember 2017 yang dihitung penuh berdasarkan nilai tarif baru, dan belum memperhitungkan dengan mengurangi realisasi pembayaran tunjangan perumahan bulan November dan Desember 2017 yang telah dibayarkan sebelumnya.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan nilai netto setelah dikurangi pajak sebesar Rp 1.283.500.000,00 (Rp 1.510.000.000,00 – Rp 226.500.000,00).

Atas kondisi tersebut, Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti dengan menarik kelebihan pembayaran dari Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 329.000.000,00, dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Dengan demikian, sisa nilai kelebihan pembayaran tunjangan perumahan yang belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 954.500.000,00 (Rp 1.283.500.000,00 – Rp 329.000.000,00)

Selanjutnya Pembayaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD yang menempati dan atau memanfaatkan fasilitas rumah dinas Hasil pemeriksaan atas data penempatan rumah dinas dari Sekretariat DPRD, pemeriksaan lapangan ke lokasi perumahan dinas DPRD di daerah Bakaro, dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, menunjukkan terdapat 13 Anggota DPRD yang menempati dan atau memanfaatkan fasilitas rumah dinas selama periode Tahun 2017, namun tetap menerima tunjangan perumahan.

Dengan demikian, terdapat pembayaran tunjangan perumahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai netto setelah dikurangi pajak dan dana pemeliharaan sebesar Rp .927.350.000,00

Disamping itu Pembayaran tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD yang memperoleh fasilitas kendaraan dinas Tunjangan transportasi Anggota DPRD untuk Tahun 2017 dibayarkan mulai bulan November 2017 selama 2 bulan, dengan tarif Rp 18.700.000,00/bulan.

Hasil pemeriksaan atas data penggunaan kendaraan dinas, dan permintaan keterangan kepada pihak terkait menunjukkan terdapat 18 Anggota DPRD yang memperoleh fasilitas kendaraan dinas sejak sebelum periode pembayaran tunjangan transportasi, namun masih tetap menerima pembayaran tunjangan transportasi.

Dengan demikian, terdapat pembayaran tunjangan transportasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 673.200.000,00, dengan nilai netto setelah dikurangi pajak sebesar Rp 572.220.000,00,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual SAP berbasis akrual Paragraf 62 menyatakan bahwa unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan masing-masing unsur dapat dijelaskan antara lain Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Peraturan Gubernur Papua Barat No 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Pasal 3 menyatakan bahwa tunjangan perumahan dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang nyata-nyata tidak menempati rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRPBserta  Peraturan Gubernur Papua Barat No 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Hal tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.881.850.000,00 (Rp 954.500.000,00 + Rp 927.350.000,00) dan Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi Anggota DPRD yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 572.220.000,00.

Hal tersebut disebabkan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam merealisasikan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pimpinan dan Anggota DPRD belum tertib dalam pemanfaatan fasilitas dan penerimaan tunjangan perumahan maupun tunjangan transportasi.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Papua Barat menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur Papua Barat agar Memerintahkan Sekretaris DPRD menarik kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebesar Rp 2.454.070.000,00 tersebut dari penerima tunjangan yang bersangkutan, dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta Berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait pemanfaatan fasilitas dan penerimaan tunjangan perumahan maupun tunjangan transportasi, agar dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PRI)

Related posts

BINPERS.COM