23.2 C
Bandung
July 6, 2020
binpers.com
Jabodetabek

Belanja Perjalanan Dinas Anggota DPR diduga Bermasalah

0Shares

Jakarta, BN – Sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI diduga pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas DPR Sebesar Rp.391.554.000 Tidak Tertib.

Menurut tim auditor, DPR merealisasikan Belanja Barang diantaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241) dalam LRA yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.719.778.508.000.

Hasil pemeriksaan atas laporan pemantauan dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan diantaranya Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas kegiatan konsinyering di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang tidak sesuai dengan realisasi sebesar Rp.234.600.000.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas, diketahui bahwa perjalanan dinas dalam negeri tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan personil dari media cetak/elektronik.Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, diuraikan bahwaInspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dengan fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.Berdasarkan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa Inspektorat Utama telah melakukan beberapa kegiatan pemantauan khususnya kegiatan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan rapat/konsinyering yang dilaksanakan di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua,Bogor, Jawa Barat milik DPR.

Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Laporan Hasil Pemantauan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR menunjukkan bahwa terdapatkelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas kegiatan konsinyering di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang tidak sesuai dengan realisasi berdasarkan laporan pemantauan Inspektorat Utama DPR RI sebesar Rp. 234.600.000.

BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR agar Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di unit kerja terkait dan PPK Bidang Perjalanan Dinas untuk lebih optimal dalam menguji kebenaran dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Perjalanan Dinas serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perjalanan dinasdan tidak memperhatikan jumlah hari penugasan sesuai kebutuhan.3.Menarik kelebihan pembayaran dari pelaksana perjalanan dinas terkait sebesar Rp.391.554.000 dan menyetorkan ke kas negara. Salinan bukti setor diserahkan ke BPK (PRI)

 

0Shares

Berita Terkait :

Analisa Khusus H. Khudri MA Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Pemerintahan

binpers

Video Viral Perundungan Siswi SMK Bolaang Mangondow Bukan Candaan

Istia Miralita

Sebar Fitnah Terhadap Organisasi Pers, Dewan Pers Segera Diperiksa Polisi

Istia Miralita
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy