binpers.com
Maluku Utara

Beberapa Dugaan Penyimpangan Anggaran Provinsi Maluku Utara

Ternate, BN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017  yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 17.A/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 Mei 2018.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.  BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Adapun temuan BPK RI diantaranya Pemerintah Provinsi Maluku Utara Kehilangan Potensi Pendapatan Pajak Daerah yang Berasal dari Pajak Air Permukaan TA 2017 Minimal Senilai Rp.3.200.246.470,00

Selanjutnya Kekurangan Penerimaan PKB dan BBN-KB TA 2017 pada BPKPAD senilai Rp.1.865.205.711,66, Pengeluaran atas Penggunaan Langsung Penerimaan pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Tidak Melalui Mekanisme Belanja Senilai Rp 12.238.922.332,00 dan Belum Dipertanggungjawabkan Senilai Rp 9.223.370.266,00.

Kesalahan Penganggaran Belanja Subsidi TA 2017 juga ditemukan Senilai Rp 5.000.000.000,00 dan Mekanisme Pengeluarannya Tidak Sesuai  dan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Komisi/Komite/Organisasi dan Belanja Bantuan Sosial TA 2017 Tidak Sesuai.

Selain itu Tujuan Pembentukan PD Kie Raha Mandiri Tidak Tercapai dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada PD Kie Raha Mandiri TA 2017 Belum Dipertanggungjawabkan Senilai Rp 2.000.000.000, Kekurangan Kas Bendahara Pengeluaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Belum Dipertanggungjawabkan Senilai Rp 373.528.500,00

Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Senilai Rp 910.242.229.19 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Senilai Rp 33.894.669,13 serta Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pada Dua OPD Senilai Rp 2.512.705.957,93

Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Pada Tiga OPD menurut BPK RI Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp 436.257.152,99 serta Potensi Kelebihan Pembayaran Pada 17 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pada Dua OPD Senilai Rp.3.298.186.240,97 (pri)

Related posts

BINPERS.COM