21.1 C
Bandung
June 2, 2020
binpers.com
Investigasi Sulteng

Warga Demontrasi Anggaraan Operasional PPK Tidak Dibayarkan KPUD Tolitoli Diminta Tranparansi

0Shares
Tolitoli, Binpers.com- Sejumlah masyarakat yang mengatas namakan Forum Komonikasi Penyelenggara  Ad Hoc Pemilu mendatangi KPU Tolitoli terkait dengan tersendatnya pembayaran anggaraan operasional  penyelengara pemilu di tingkat bawah, pada hari  Senin (1/4/19)

Aksi demonstrasi yang berlansung di halaman KPU Tolitoli menyulut perhatian warga pasalnya ini merupakan demonstrasi pertama  sejak dilantiknya komisioner kpu Tolitoli periode 2018-2023

Koordinator lapangan Hermansuyus  dalam orasinya menyampaikan bahwa ada yang ganjal dalam proses pembayaran insentif penyelengara pemilu di tingkat PPK dan PPS pasalnya sampai saat ini  KPU Tolitoli belum membayarkan dana operasional di 9 Kecamatan serta tidak membayarkan dana operasional bimtek, dan parahnya lagi KPU Tolitoli menyunat anggaran perekrutan KPPS sebesar Rp.  500.000/Desa

Maka melalui  gerakan menuntut hak  penyelenggara ( GMHP) menuntut Kpud Tolitoli antara lain :

  1. Mendesak KPU Tolitoli  untuk segera menyelesaikan atau memberikan seluruh hak hak kami seluruhnya
  2. Meminta KPU Tolitoli agar oknum-oknum yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran tahapan pemilu agar segera menindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
  3. Apabila pada point 1 diatas KPU Tolitoli tidak menyelesaikan hak hak kami pada hari senin sampai pukul 16.00 maka kami akan mogok kerja

Aksi masa yang diterima lansung oleh ketua KPU Tolitoli Suleman Padjalani SH, menyampaikan bahwa persolan ini harus diseriusi  dan segera  diselesaikan karna ini menyangkut hak-hak penyenggara  yang sudah seharusnya mereka terima.  Dan hari ini dengan tegas saya sampaikan selaku ketua KPU Tolioli  jika hak-hak teman-teman penyelenggara tidak dipenuhi maka jabatan saya sebagai taruhanya, saya siap mundur dari jabatan ketua KPU Tolitoli,”  tegas Suleman Padjalan.

Dan apabila ada oknum  yang ingin coba-caba bermain dengan anggaran penyelengara  pemilu maka hukum yang akan bicara,”  tambah ketua KPUD Tolitoli.

Hanya selang 4 jam dari pernyataan   ketua KPU Tolitoli tersebut maka hak-hak penyelengara pemilu di tingkat PPK dan PPS  dibayarkan. Ini menunjukkan bahwa ketua KPUD tolioli  berkomitmen dan tetap menjaga  kredibilitasnya sebagai pucuk pimpinan di lembaga tersebut,” ujar Suleman Padjalan.

0Shares

Berita Terkait :

Siapakah Dalang Skenario Di Balik Transaksi Narkoba Dalam Lapas Kls II B Luwuk Kabupaten Banggai

binpers

WRC PAN-RI Telusuri Kasus Korupsi Rp 1,7 M yang Diduga Mandek di Polres Pinrang

binpers

Camat Pagimana Pimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Peringatan Hari Patriotik 12 Februari 2019

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy