22.6 C
Bandung
July 8, 2020
binpers.com
Investigasi Jabodetabek

Analisa Khusus H. Khudri MA Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Pemerintahan

0Shares
Jakarta-BN, Hebohnya kasus jual beli jabatan di pemerintahan yang terjadi  akhir-akhir ini membuat semua kalangan menggelengkan kepala. Sudah sebegitu bobroknya kah moral para oknum para pemimpin dinegara kita? Hingga hal yang sangat krusial saja dijadikan lahan bisnis untuk memperkaya diri sendiri.

Upaya pencegahan Tipikor seperti tidak belajar dari pengalaman bahwa ada begitu banyak celah dalam sistem yang membuat upaya pencegahan tampak menjadi sekadar langkah ala kadarnya ketimbang sama sekali tidak ada. Tanpa upaya pencegahan yang yang lebih serius, jual beli jabatan di pemerintahan tampaknya tidak akan berhenti dengan segera.

Hal tersebut diungkapkan oleh H. Khudri Muhdin Abid, salah seorang pengamat kasus Tipikor yang juga menjadi salah satu anggota Divisi Pengawasan & Penindakan Lembaga Watch Relation of Corruption (WRC) saat diwawancarai oleh tim Wartawan binpers.com, Kamis (21/3/2019).

Menurut prediksinya, kasus-kasus korupsi yang baru akan banyak terungkap. Mereka, yang masih tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), tampaknya tidak dibuat takut oleh pengalaman koruptor lain yang telah dipidana.

Khudri MA mengungkap teorinya bahwa ada dua modus dalam kasus-kasus Tipikor yang melibatkan kepala daerah yang seringkali terjadi. Pertama, modus meminta fee proyek yang berada di wilayahnya. Kedua, modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Kedua modus itu melibatkan uang haram yang sangat besar jumlahnya.

Dalam catatannya, uang yang beredar dalam jual beli jabatan jumlahnya sangat fantastis. Pada tahun 2017 saja pernah diperkirakan bahwa uang yang terlibat dalam jual beli jabatan per tahun bisa mencapai Rp35 triliun.

Angka itu hanya menghitung potensi jual beli jabatan untuk posisi di tingkat eselon I, II, dan III saja. Angka perkiraan akan membengkak jika juga memperhitungkan potensi jual beli jabatan di tingkat eselon IV.

Selain kasus yang terjadi di Kemenag beberapa hari yang lalu, contoh kasus yang sama pun terjadi seperti dalam kasus jual beli di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Sunjaya dikenal sering melakukan rotasi dan mutasi. Bahkan dalam satu tahun, dikabarkan, ia bisa melakukan rotasi dan mutasi sebanyak 3 sampai 4 kali.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa keganjilan itu tidak masuk dalam radar pengawasan KASN? Karena undang-undang tidak memungkinkan KASN bergigi di hadapan kepala daerah yang menjadi pejabat pembina kepegawaian.

“Pencegahan jual beli jabatan membutuhkan terobosan-terobosan yang membuat kewenangan yang dimilik KASN menjadi jauh lebih efektif. KASN perlu mendapat penguatan, selain didorong untuk melakukan kerja sama yang dekat dengan Lembaga Anti Rasuah, yang mana di luar pengawasan lembaga-lembaga independen itu, tentu pemerintah perlu merumuskan sistem rotasi dan mutasi yang lebih transparan sesuai amanat undang-undang,”tandas Khudri MA seraya menutup pembicaraan bersama tim wartawan binpers.com. (Daeng Abd. Hakim)

0Shares

Berita Terkait :

BPK Temukan 447 Berindikasi Pidana Sebesar Rp. 45,6 Triliun

binpers

Irjen Kemdikbud Periksa Rektor Unima Terkait Rekomendasi Ombudsman

Rizky Pratama

Dugaan Korupsi di Padang Pariaman, Kajari Janji Bongkar Lagi

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy