21.1 C
Bandung
June 2, 2020
binpers.com
Hukum & Kriminal Lintas Daerah Sulteng

TV Kabel Diduga Ilegal, Mulus Siaran di Kecamatan Buko Selatan

0Shares

BUKO SELATAN , BN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banggai Kepulauan, Yayak merasa terkejut dan mengatakan bahwa di Desa Lumbi Lumbia tidak mengetahui kalau ada jaringan TV yang diduga ilegal di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan pantauan Litbang Binpers.com dilapangan, pengelolaan TV kabel tersebut pun diduga kuat sama sekali tidak ada izin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Makassar dan Pusat.

Dari Informasi yang dihimpun, untuk bisa mengakses jaringan TV kabel itu caranya sangat mudah, yakni cukup membayar Rp 300 ribu dengan iuran Rp 30 Ribu Perbulan terhadap salah satu oknum pengelolanya berinitial IT yang mempunyai perangkat untuk menyebarluaskan jaringan TV kabel tersebut di 5 Desa di Kecamatan Buko Selatan.

Sejatinya, jika pengelolaan TV ilegal tersebut tidak punya izin apapun dari KPI Makassar dan Pusat, seluruh pengguna tayangan setiap harinya harus membayar dengan jumlah yang sangat tinggi, hingga mencapai puluhan Jutaan setiap bulannya. Sedangkan saluran yang ditayangkan melalui HBO, STAR, dan sejumlah saluran pra-bayar lainnya.

Perbuatan Pelaku IT sudah jelas merupakan Pelanggaran atas PP No 52/2005 Mengenai TV Berlangganan dan UU No 32 /2002 tentang Perizinan karena Mendistribusikan Siaran Ke Masyarakat dan memunggut biaya.

Sayangnya, salah satu oknum pengusaha layanan itu diduga kuat berlindung serta dibekingi saudaranya Oknum aparat  Polisi Anggota Polda Sulteng sehingga usahanya pun berjalan mulus walaupun tidak ada legalitas izin dari KPI Makassar dan KPI Pusat.

Kadis Kominfo mengakui tidak mengetahui dan belum mendapat laporan, jika izin penyiaran dari KPI sudah turun atau belum.

Walaupun pihaknya merupakan bagian dari pemangku kebijakan lokal di Desa Lumbi Lumbia Kecamatan Buko Selatan, namun mengaku tidak bisa memberikan sanksi apa pun. Sebab, yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi adalah Kepolisian RI , Malpolda Sulteng, KPI Provinsi Makassar dan KPI Pusat karena sudah nyata nyata Melanggar PP No 52/2005 dan UU No 32 /2002.

Demikian pula untuk urusan izin penyiaran, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan. ”Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan atau yang dikenal dengan HO,” ungkapnya.(ags)

”Bahwa kami belum tau ada melaporkan adanya praktek Illegal itu serta Pelanggaran PP No 52/2005 dan UU No 32/2002 ,berarti hanya saja masih belum ada tindakan dari Kepolisian RI dan KPI. Baik Kepolisian RI ,Malpolda Sulteng , KPI Pusat maupun KPI Makassar,” ungkapnya. (ags)

0Shares

Berita Terkait :

Kemenhub Mediasi Penyelesaian Konflik TKBM Di 3 Pelabuhan Secara Maraton

binpers

Pengukuhan Pokdar Kamtibmas di Rumdin Bupati Lamsel

Susilawati

Pelayanan Disdukcapil Kota Cirebon Mengecewakan, Covid 19 Dijadikan Alasan  Kepengurusan Dafduk  Capil Dan Piak Jadi Terhambat

Rizky Pratama
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy