22.5 C
Bandung
July 9, 2020
binpers.com
Investigasi Lintas Daerah Riau Sosial

Amril Sebut Sengketa Pemberitaan Pers Tak Perlu Lapor ke Dewan Pers Bisa Langsung Ke Polisi

0Shares

Pekanbaru-(Riau), Binpers.com Dalam minggu ini, Toro Z Laia selaku pimpinan media Harianberantas.co.id  didampingi sejumlah rekan Pers/wartawan menemui Presiden RI, Kapolri, KPK dan ketua Dewan Pers di Jakarta tentang dugaan penyimpangan yang dilakukan Bupati Bengkalis Amril Mukminin terhadap Toro selaku insan pers yang kini sedang menjalani persidangan di PN Pekanbaru Riau.

Pasalnya Bupati Bengkalis, (Amril Mukminin-red)  menegaskan bahwa sengketa pemberitaan di media tidak perlu dilaporkan ke Dewan Pers sebagai rujukan dari sengketa pers cukup bisa langsung dilaporkan ke polisi, demikian pernyataan Amril didepan hakim pengadilan. Senin (8/10/18).

Hal itu terungkap saat awal sidang Amril Mukminin ditanya hakim Serta tentang kasus yang dilaporkannya ke Polda Riau dan bergulir hingga ke PN Pekanbaru.

“Saya emosi karena membaca judul berita itu, jadi tidak lagi membaca isinya. Dan besoknya saya (Amril Mukminin) langsung melaporkan ke Polda Riau,” ungkap Amril.

Amril mengaku sangat emosi karena berita di media yang dinilai memojokkan dan memfitnah dirinya sebagai seorang Bupati, yang akibat dari pemberitaan tersebut merugikan dirinya dan mencemarkan nama baiknya,” jelas Amril.

Ketika ditanya, apakah Amril Mukminin tidak melaporkan pemberitaan itu ke Dewan Pers? dengan tegas dijawabnya bahwa itu tidak perlu ke dewan pers dan langsung dilaporkan ke Polda Riau,” ungkapnya didepan hakim.

Demikian juga dengan upaya penyelesaian sengketa pers lainnya yang diamanatkan di UU Pers No. 40/1999 bahwa harus ada inisiasi dan hak koreksi dari orang yang merasa dirugikan dari pemberitaan sebuah media.

Amril Mukminin yang hadir pada sidang ke 13 gugatannya melawan media www.harianberantas.co.id di Pengadilan Negeri Pekanbaru, terlihat kurang nyaman dalam memberikan keterangan karena beberapa kali bolak-balik dalam jawabannya.

Contohnya, setelah itu Amril Mukminin juga mengatakan telah melaporkannya ke Dewan Pers dan telah dilakukan “sidang kode etik” Sehingga di hasilkan rekomendasi atau PPR dari Dewan Pers.

Pada hari Senin, (08/10/18) PN Pekanbaru terlihat berbeda dari hari-hari persidangan sebelumnya, karena pada sidang 13 ini, Bupati Bengkalis (Amril Mukminin-red) hadir setelah 12 kali mangkir dari persidangan. Kehadiran Amril Mukminin ini dikawal oleh puluhan orang yang bertubuh tambun dan kekar serta bertampang sangar.

Dalam kesaksiannya, Amril Mukminin menjawab dengan tidak konsisten. Salah satunya, di awal sidang salah seorang hakim yang memeriksa sidang ini menanyakan apakah saksi kenal terdakwa Toro. Dijawab, saksi kenal terdakwa sebagai warga Bengkalis. Tidak sebagai LSM ataupun wartawan.

Tapi, kemudian dalam kesaksiannya beberapa lama kemudian dia mengatakan saksi datang menemuinya sebagai LSM. Sementara, Toro saat dikonfirmasi usai sidang mengatakan bahwa kehadirannya di rumah Bupati Bengkalis karena dipanggil melalui timses Amril Mukminin waktu mencalonkan jadi Bupati.

Pada kesempatan lain, Amril Mukminin mengatakan bahwa pemberitaan di media dari terdakwa yang beruntun sampai delapan atau sembilan kali membuatnya merasa dirugikan dan sebagai Bupati dia tidak ingin reputasinya jatuh karena pemberitaan itu. Itulah yang jadi sebab utama dirinya melaporkan terdakwa ke Polda Riau dengan sangkaan UU ITE.

Sangat mengherankan dalam sidang pemeriksaan saksi kali ini di PN Pekanbaru, hakim ketua yang seakan berpihak pada saksi dan setiap kuasa Hukum terdakwa bertanya pada saksi selalu dipotong dan dibatasi dengan alasan tidak perlu pertanyaan seperti itu dilontarkan.

Seperti halnya saat PH terdakwa menanyakan apakah saksi bertemu terdakwa tahu kalau terdakwa wartawan, saksi mengatakan tidak tahu dan hanya kenal sebagai seorang LSM.

Padahal sebelumnya saksi mengatakan tidak tahu kalau terdakwa LSM atau wartawan saat bertemu dirinya saat itu. Tapi hakim langsung memotong karena menganggap itu pertanyaan tidak perlu lagi karena sudah dijawab sebelumnya bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa LSM atau wartawan.

Lebih kurang satu jam jadi saksi di persidangan Bupati Bengkalis Amril Mukminin terlihat sangat tidak mengerti dengan UU dan terkesan bolak-balik dalam jawabannya. Bahkan salah satu majelis hakim sempat memprotes kesaksian saksi yang dikatakan berkelit-kelit.

Meskipun awalnya tidak mengerti dengan UU  Pers No. 40/1999 yang melindungi kerja jurnalistik tapi kemudian saksi juga membacakan PPR Dewan Pers yang ternyata sudah dikantonginya.  Sayangnya saat ditanyakan PH terdakwa pelaksanaan PPR itu apakah dilakukan saksi, kembali hakim meminta pertanyaan itu tidak ditanyakan karena tidak penting.

Sidang yang menghadirkan saksi pelapor ini harusnya sudah berlangsung sejak sidang pertama beberapa bulan lalu, tapi dengan berbagai dalih dan alasan saksi mengirimkan surat tidak bisa hadir di ruang sidang PN Pekanbaru. Dan baru pada sidang ke 13 inilah saksi datang. ***(ye)

0Shares

Berita Terkait :

Satgas Citarum Harum Datangi PT Indorama

binpers

Lomba Kesrak TP-PKK Digelar Di Kabupaten Lampung Utara

binpers

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 4 Bitung

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy