19.8 C
Bandung
July 5, 2020
binpers.com
Investigasi Lintas Daerah Sosial Sulteng

Gubernur Sulteng Longki Djanggola Pimpin Rapat Penanggulangan Bencana Pasca Gempa, Tsunami Dan Likuifaksi

0Shares

Palu-(Sulteng), Binpers.com – Pasca bencana alam Palu, Donggala dan Sigi mengakibatkan banyak korban meninggal akibat diterjang stunami, reruntuhan bangunan dan tertimbun tanah akibat likuifaksi pada beberapa lokasi terdampak Gempa tsunami.

Kini pemerintah daerah bahkan pusat terfokus pada penanggulangan dan penanganan korban paska bencana. Hal ini kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola melaksanakan rapat di Palu pada Senin, (8/10/18) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Longki Djanggola.

Rapat dihadiri Kagasgabpad. Kapolda mewakili BNPB Basarnas, Bupati Sigi, Walikota Palu dan OPD Teknis para Lurah  tokoh masyarakat membahas lokasi terdampak Gempa dan stunami yang disinyalir masih banyak korban tertimbun yang belum ditemukan.

Pada kesempatan rapat tersebut Gubernur selaku pemimpin Rapat mempersilahkan Kepala Satgas Basarnas Brigjen. Bambang menyampaikan bahwa pada beberapa lokasi evakuasi sudah ditutup karena disinyalir sudah tidak ada korban dan dibeberapa lokasi masih tetap dilakukan Evakuasi karena sesuai informasi masih ada korban tertimbun saat ini, seperti di BTN Balaroa dan Petobo yang mana lokasi terdampaknya sangat luas. Untuk lokasi terdampak Jono Oge belum dapat dilakukan Evakuasi karena kondisi lapangan tidak memungkinkan. Kondisi korban yang dievakuasi jenazahnya sudah melepuh, tidak dikenali dan sudah ada ulat belatung dalam mayat tersebut .

Selanjutnya Gubernur meminta pendapat dari sisi Kesehatan menurut Yulianto direktur Krisis Kemenkes selaku Satgas Bidang Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini jenazah yang ditemukan harus langsung di makamkan karena beresiko  menimbulkan penyakit tetapi secara etika untuk penguburan jesazah memang perlu diperhatikan dan diminta supaya jenazah yang ditemukan diharapkan supaya tidak lagi dibawah ke Rumah Sakit sebaiknya langsung di makamkan.

Dari pertimbangan BNPB  terhadap pelaksanaan Evakuasi dan kegiatan Tanggab Darurat, Endang mewakili Kepala BNPB meminta kepastian kepada Bidang Kesehatan supaya dapat memutuskan tentang  kelanjutan Evakuasi dari Sisi Kesehatan.

Terkait dengan data agar lebih akurat juga termasuk data penanganan pengungsi, olehnya secepatnya kita mulai  membangun Hunian Sementara (Huntara) untuk menampung sementara pengungsi sebelum kita bangun hunian yang permanen, untuk itu perlu ada lokasi tanah yang disiapkan Pemda dan bangunan yang akan dibangun adalah bangunan yang tahan Gempa, disesuaikan dengan Ornamen Daerah  kemudian kondisi bangunan yang akan dibangun bentuknya seperti apa,  semuanya diputuskan pemerintah daerah dan untuk keberlanjutan pembangunan perlu peran TP4D agar tidak ada penyetopan keberlanjutan bangunan akibat hal-hal tertentu.

Ditambahkannya pula bahwa dari penjelasan penjelasan terkait Evakuasi, Kesehatan dan Rencana Rekontruksi dari BNPB, selanjutnya Gubernur meminta penjelasan dari BMKG  terkait dengan Likuifaksi yang mana menurut penjelasan BMKG  Supartoyo, ahli Geologi ESDM menyampaikan bahwa kekuatan Gempa 7.5 Magnitudo sudah pasti sangat kuat untuk merusak bangunan.

Selanjutnya terkait Likuifaksi di daerah Petobo, Balaroa,Jono Oge  dan beberapah titik lokasi yang bergelombang akan dilakukan kajian guna menjadi dasar rekomendasi kelayakan hunian.

Gubernur Longki Djanggola mengakui bahwa terjadi keanehan dampak Gempa karena pada beberapa lokasi seperti hasil kunjungannya ke Biromaru, Petobo dan Balaroa dampak Gempa Likuifaksi sangat berbeda beda.

Selanjutnya Gubernur Longki Djanggola meminta pendapat dari Camat Palu Barat terkait dengan kelanjutan Evakuasi dan pembangunan hunian pengungsi  Kapau Bauwo  selaku camat Palu Barat menyampaikan bahwa dampak bencana yang sangat berat pada  BTN Balaroa, dihuni sebanyak  800 KK atau sebanyak 5.000 jiwa, Rumah 1.471 unit. Untuk daerah Petobo sendiri dihuni oleh 13.000 jiwa.

Dari tokoh Agama berpendapat bahwa berdasarkan kondisi saat ini agar dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan Evakuasi, sebaiknya lokasi BTN Balaroa menjadi tempat penguburan massal dan masyarakat dapat dibangunkan pemukiman baru, lokasinya ada tetapi masih dalam bentuk HGU .

Pada akhir rapat Gubernur meminta pendapat apakah masih terus kita lakukan Evakuasi ? Oleh Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi berpendapat bahwa hal ini sebaiknya melalui persetujuan para ahli waris. (Tam)

0Shares

Berita Terkait :

Satgas Yonarmed 9 Melaksanakan Penertiban Penggunaan Masker

Rizky Pratama

DPW LMB Provinsi Kepri Membagikan 1000 Paket Bahan Pangan Pokok Untuk Masyarakat Karimun

Istia Miralita

Bupati Bengkalis Gelar Rakor MoU Komitmen Bersama Karhutla

binpers
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy