binpers.com
Hukum & Kriminal Lintas Daerah Maluku Utara

Kejati Malut diminta segera Tangkap Bupati dan DPRD Halbar

TERNATE -BN, masa demo yang mengatasnamakan diri Front Pemuda Peduli Halmahera Barat menggelar Aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (16/07/2018)

Masa aksi meminta kejati Malut agar secepatnya mengusut tuntas kasus Pinjaman uang senilai Rp.159,5 Miliar yang dilakukan Pemda Halbar ke Bank BPD yang dinilai sarat akan praktek Korupsi karena tidak melalui mekanisme peminjaman sebagaimana di atur dalam PP no. 30 Tahun 2011 tentang pinjaman Daerah.

Dalam orasinya, masa aksi menilai bahwa dalam proses pinjaman ke Bank BPD, Pemda Halbar melalui Bupati Dani Missi terkesan ada kong kali kong dengan DPRD Halbar dan pihak Bank terkait.

keterangan yang di sampaikan kordinator aksi M. Idhar Bakri menuturkan, bahwa demo yang digelar hari ini merupakan aksi demo yang ke tiga kalinya terkait dengan dugaan Korupsi di tubuh Pemda Halbar, dan dirinya menilai pihak Kejati sengaja memperlambat penangan Kasus ini.

“kami menganggap penangan Kasus oleh Kejaksaan tinggi ini lambat sebagaimana penanganan pada kasus korupsi yang lain, padahal dampak dari praktek Korupsi ini telah berdampak buruk pada masyarakat yang ada di Halbar” ungkap Idhar.

Dirinya juga menambahkan bahwa issu yang berkembang di masyarakat Halbar saat ini antara lain Kejati Malut tidak akan bisa menangkap Bupati halbar

“saat ini opini publik yang terbangun di masyarakat halbar ialah Kejati tidak akan menangkap Bupati karena mereka adalah kawan” tambah Idhar.

Sementara penjelasan dari Pihak Kejaksaan tinggi Malut melalui kepala seksi penerangan hukum, Apris R. Ligua menyatakan masalah yang saat ini menyeret nama orang nomor satu di Halbar tersebut kini telah naik sampai pada tingkat pidana khusus, itu artinya Kejaksaan tinggi sendiri juga serius bekerja dan tidak hanya diam di tempat.

“Masalah Halbar itu awalnya kita tangani di tingkat Intelijen, dan dari penyelidikan Intelijen itu di duga memang ada perbuatan melanggar hukum didalamnya sehingga  kita sudah naikkan ke Bidang tindak pidana khusus dan sekarang sudah jalan dan dalam beberapa waktu kedepan kami akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait” ungkap Apris.

Dirinya menyatakan Kejati mempunyai progres dalam penangan kasus ini dan untuk lebih mendalaminya kita akan tetap mengumpulkan alat bukti lainnya.

“kasus halbar sendiri kita juga membutuhkan waktu dan tentunya alat bukti untuk mendalaminya sehingga apakah ada indikasi merugikan sejumlah kerugian Daerah atau Negara itu akan di dalami oleh bidang pidana khusus” tutup Apris.

Pihaknya juga berharap kepada masyarakat maupun masa demo agar sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini, karena sejatinya Kejati tetap akan bekerja semaksimal mungkin demi tegak nya Hukum di Daerah ini. (Said/Syaifullah)

Related posts

BINPERS.COM