20.7 C
Bandung
July 6, 2020
binpers.com
Jawa Barat Lintas Daerah Politik

Bupati Indramayu Lantik Dan Mengambil Sumpah 138 Kades

0Shares

Indramayu-BN, Bupati Indramayu Hj. Ana Sopanah pada hari Senin 12 Februari 2018 melantik dan mengambil sumpah jabatan 138 Kades terpilih hasil pemilihan Kades secara serentak pada 13 Desember 2017 lalu.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah di laksanakan di pendopo Raden Bagus Aryawilalodra Indramayu di hadiri oleh semua Kades terpilih dan Ketua PKK Desa serta Kepala SKPD, Jajaran Muspida,dan seluruh Camat Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutanya, Bupati Indramayu meminta agar Kades yang baru untuk dapat melaksanakan janji – janji yang di lontarkan saat berkampanye untuk meraih dukungan masyarakat, hal tersebut sangatlah penting agar 6 tahun kedepan mendapat dukungan rakyatnya dan lakukan dengan segera pemulihan dan ciptakan kondusifitas paska pemilihan dengan cara membangun hubungan kembali personal antar masyarakat.

“ Semula terkotak- kotak karena beda pilihan pendukung dan bukan pendukung,pada saat nanti menentukan kebijakan pembangunan Desa secara keseluruhan itu adalah masyarakat saudara, tanggung jawab saudara dan harus di perlakukan sama secara berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, ” ujar Bupati.

Pada kesempatan yang sama bupati Indramayu juga berpesan agar Kades Terpilih tidak terburu – buru dan sembarangan dalam memberhentikan dan mengangkat pamong Desa.

“Paradigma tata kelola pemerintahan Desa haruslah berobah ke arah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan professional, oleh karena itu dalam pemberhentian dan pengangkatan pamong desa harus pula berorentasi pada kebutuhan organisasi, tidak lagi di dasari dengan kepentingan pribadi, golongan atau balas budi ,” Tegas Bupati.

Setelah plantikan ini, lanjut bupati secara simultan dan bersama – sama dengan pamong desa, BPD, LPM harus bersama-sama mempelajari dan memahami serta melaksanakan secara konsekuensi tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang- undngan yang mengatur semua Aspek penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kades harus segera membuat RPJM Desa tahun 2018-2024, RKP Desa dan APBD Desa yang prosesnya wajib mengikuti mekanisme dan prosedur sebagaimana telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan UUD No .6 Thn 2014 tentang Desa, dan semua regulasinya turun harus di ikuti dengan pergeseran paradigma tata kelola keuangan Desa yang tidak hanya mengandalkan Dana Desa yang bersumber dari APBN atau Alokasi Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten atau Provinsi atau bantuan keuangan lainnya.

Tapi Desa harus mampu menggali potensi yang bisa di jadikan penghasilan asli Desa, karena selama ini sangat minim kontribusi terhadap pendapatan asli Desa. Hal tersebut karena masih lemahnya kapasitas aparatur Desa, dlm mengidentifikasi potensi penggalian pendapatan Asli Desa.( Kodarisman WRC Indramayu)

0Shares

Berita Terkait :

Pemkab Lampung Selatan Ikuti Musrenbangnas 2020 Secara Virtual

Istia Miralita

Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu Dilakukan Pemkab Kendal

Istia Miralita

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Proyek SAH, Semakin Menguatkan Ada Alokasi Dana Dugaan Suap untuk Wali Kota Jogja

Istia Miralita
BINPERS.COM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy