Ratusan Pejabat Pemkab OKU Berhadapan Dengan KPK ?

BATURAJA-BN, Ratusan pejabat  lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan adakan sosialisasi bersama  dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Bimbingan Tekhnis (Bintek)  pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sosialisasi ini merujuk  ketentuan perundang-undangan, yaitu pejabat negara wajib melaporkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya. Praktek pengisian lembar LHKPN  ini langsung dibimbing aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Abdi Praja, Pemkab OKU, Selasa (13/3/2018). Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, Dr Ahmad Tarmizi menegaskan,  LHKPN ini wajib untuk dibuat dan disampaikan. “kewajiban ini adalah  bentuk transparansi dan akuntabilitas selaku penyelenggara negara,”…