Kadis PUCK Sumsel Diduga Rugikan Negara Ratusan Milyar Rupiah

Palembang (Sumsel)- BN, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin melaporkan Kepada Dinas PU Cipta Karya Basyarudin dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara sebesar Rp 151 Miliar ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel. Boyamin menjelaskan, pihaknya hendak menyampaikan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU terkait dugaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel tahun anggaran 2016, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan lingkungan di beberapa kabupaten/kota sebanyak 346 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 151.459.543.100. “Kegiatan pembangunan jalan lingkungan pada…

Ratusan Pejabat Pemkab OKU Berhadapan Dengan KPK ?

BATURAJA-BN, Ratusan pejabat  lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan adakan sosialisasi bersama  dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Bimbingan Tekhnis (Bintek)  pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sosialisasi ini merujuk  ketentuan perundang-undangan, yaitu pejabat negara wajib melaporkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya. Praktek pengisian lembar LHKPN  ini langsung dibimbing aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Abdi Praja, Pemkab OKU, Selasa (13/3/2018). Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, Dr Ahmad Tarmizi menegaskan,  LHKPN ini wajib untuk dibuat dan disampaikan. “kewajiban ini adalah  bentuk transparansi dan akuntabilitas selaku penyelenggara negara,”…

Dra.Nurhayati, M.Pd.I. : ” Jadikan Hardiknas Sebagai Momentum Introspeksi”

Palembang(BN), Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, itulah slogan yang sering kita dengar di republik tercinta ini. Pahlawan tidak selalu identik dengan mengangkat senjata dan berperang meski sebagian besar penafsiran menyatakan bahwa pahlawan adalah orang yang berjasa membela negara melalui medan perang. Namun sesungguhnya siapa saja yang telah berjasa membawa bangsa ini menuju kemajuan baik dibidang sosial, budaya, teknologi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia maka patut kiranya kita beri julukan sebagai pahlawan. Hal ini disampaikan Oleh Dra.Nurhayati, M.Pd.I Kepala Sekolah…

Terus Berlanjut, Sengketa Lahan antara Keraton dan PT. KAI

Cirebon (BN). Sebenarnya Sengketa lahan yang berada di jalan RA. Kartini Kota Cirebon di samping penutupan perlintasan KA doble track ini telah lama di persoalkan oleh kedua belah pihak antara PT. KAI DAOP Cirebon dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bahkan sempat memanas sampai Walikota Cirebon turun tangan dalam masalah tersebut dan meminta agar PT. KAI menunda pengosongan lahan sebelum ada penuntasan. Sebenarnya Pengadilan Negeri Bandung (melalui penetapan No.96/PDT/2014/PT.Bandung tanggal 06 Agustus 2014) serta Pengadilan Negeri Cirebon (melalui penetapan No.41/Pat.G/2013/PN.CN tanggal 20 Februari 2013 ) telah mengeluarkan putusan bahwa lahan seluas 1.400…

Kesal Tagihan Bengkak, Pelanggan PLN Datangi Kantor Kacabjari

Bunta,Luwuk Sulteng (BN), Warga tiga Kecamatan (Kec.Bunta, Kec.Nuhon dan Kec.Simpang Raya) mendatangi kantor Kacabjari Bunta Kab.Banggai Sulawesi Tengah Senin (27/4). Kedatangan warga pelanggan PLN ini disebabkan karena kekesalan mereka terhadap Tagihan PLN yang menurut mereka sudah tidak rasional. “Kami meminta PLN Ranting Bunta harus objektif dan rasional dalam menetapkan Nota Tagihan, karena Nota Tagihan yang mereka mintakan ke kami (Pelanggan-red) sudah berlebihan dan tidak jelas karena tidak ada rincian catatan pemakaian perbulan,” keluh seorang pelanggan yang meminta namanya tidak disebutkan. Permasalahan sengketa PLN ranting Bunta dengan pelanggan diakibatkan oleh laporan…

KPK Temukan Dugaan Korupsi Berjamaah Milyaran Rupiah PEMDA Provinsi Sumatra Selatan

Sumatera Selatan, (BIN) Terungkapnya kasus korupsi di daerah baik yang dilakukan oleh pejabat daerah maupun anggota DPRD menunjukkan mereka telah memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Amanat jabatan untuk memikirkan nasib rakyat hanya tinggal isapan jempol belaka. Kepala Badan komunikasi Informasi Strategis, Profes Hari Bhisma, mengatakan kondisi itu sangat memprihatinkan. Secara umum dirinya menduga ada kegiatan di jajaran Pemda yang rawan korupsi. Pertama, saat penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Untuk memuluskan usulan anggaran di beberapa dinas yang ditengarai akan dikritisi anggota DPRD, seringkali diatas dengan cara melobi anggota dewan…